Ketika berbondong-bondong judul situs media online menulis “Harga Wisata ke Taman Nasional Komodo jadi Rp14 juta”, ada rasa kecewa mendalam, bahwa saya, si anak berdarah Flores namun lahir di Jakarta ini tidak akan pernah bertemu makhluk yang melegenda, Varanus Komodoensis, meski di tanah leluhurnya sendiri.

Kalau kamu percaya, apa yang kamu doakan akan dikabulkan semesta, mungkin itulah yang terjadi pada saya. Ketika saya kecewa pada keputusan pemerintah, meski belum final, ada jiwa yang meronta ingin lekas pergi ke Labuan Bajo sekaligus survei dan melakukan pembuktian.

Sekilas, dari beberapa diskusi di ruang maya maupun di dunia nyata tentang wacana ini, saya meraup banyak pandangan. Ada yang pro, ada yang kontra. Saya cenderung kontra, dengan beberapa pertimbangan rasional.

Pertama, dengan harga semahal itu, tidak ada jaminan bahwa masyarakat asli Indonesia mau wisata ke Labuan Bajo. Yang ada, mereka akan memilih pelesiran ke Singapura atau Malaysia. 

Kedua, dengan harga semahal itu, apa sudah sesuai dengan standar kesiapan dari sumber daya manusia sampai infrastrukturnya?  

Ketiga, apakah ada jaminan bahwa, dengan harga semahal itu, masyarakat setempat dilibatkan dalam pembangunan? Apakah ada jaminan masyarakat merasakan imbas positif pada kualitas hidup mereka, selain dampak dari sisi kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi?

Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kicauan batin saya didengar Tuhan. Saya mendapat kesempatan liputan sekaligus liburan di Labuan Bajo bersama Bank Indonesia. Saya tentu sudah bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, terutama untuk meninjau dan mengisi postingan baru dalam Instagram saya layaknya milenial lain.

Jika kita mengintip Instagram saat ini, dari hasil penelusuran saya, mayoritas dari unggahan soal Labuan Bajo atau Taman Nasional Komodo menampilkan suasana di puncak Pulau Padar yang memiliki ribuan anak tangga.

Untungnya, saya pun kini sudah memiliki foto sejenis Instagram ala-ala itu, di Pulau Padar. Berkat smart watch yang melekat di tangan, saya bisa memantau bahwa dalam satu kali perjalanan menuju puncak Pulau Padar bisa mencapai sekitar 3.000 langkah kaki.

Nah, sejumlah foto lain yang tersebar pada banyak media sosial juga adalah suasana wisatawan menikmati Pantai Merah atau Pink Beach, snorkling di Pantai Kanawa, Taka Makassar, dan perjumpaan dengan hewan langka di dunia yaitu Komodo.

Dalam kesempatan belajar tersebut, salah satu narasumber, yakni Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, menjelaskan bahwa salah satu jurus menangkis virus melambatnya ekonomi domestik atas kronisnya kondisi ekonomi global adalah mempertahankan konsumsi.

Menurut dia, mempertahankan daya beli di tengah perlambatan ekonomi adalah bentuk counter cyclical policy yang dapat dipastikan mendorong pertumbuhan. Adapun salah satu sektor yang cukup potensial mendorong keep buying strategy adalah pariwisata.

Dia menjelaskan, sektor pariwisata adalah industri masa depan berdampingan dengan industri makanan-minuman, serta industri sektor keuangan. Menurut Ryan, di tengah perlambatan ekonomi global, dua sektor ini akan tetap bisa tumbuh karena orang selalu membutuhkan makanan, minuman, hiburan, dan tabungan. 

Intinya, pariwisata adalah tulang punggung ekonomi baru karena menjamin orang untuk terus melakukan konsumsi dari mulai makanan, penginapan, sampai oleh-oleh.

Sebagai ras berdarah asli Flores, NTT, meski bukan Manggarai Barat tetapi Ende dan Maumere, namun saya punya beberapa perspektif dalam menanggapi argumen ini. Kok bisa?

Labuan Bajo yang akan menjadi wisata premium dunia dengan harga Rp14 juta untuk menikmati semua paket wisata memiliki beberapa tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Beberapa di antaranya adalah masalah infrastruktur, sumber daya manusia, pengelolaan sampah, pendataan wisatawan, ketersediaan air bersih, penerimaan retribusi, sengketa lahan dan masalah terciptanya produk buah tangan atau oleh-oleh. Perlu bukti?

Pertama, perkara infrastruktur dan retribusi. Dari pengalaman saya menjelajahi Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur sampai Labuan Bajo, sektor ini masih jadi perhatian khusus. Infrastruktur yang memadai seperti jalan yang mengkoneksikan satu tempat ke tempat lain, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Namun asal tahu saja, jika dibandingkan beberapa Destinasi Wisata Bali Baru, Labuan Bajo ini sudah cukup berkembang agresif. Saya cukup terpana dengan ketersediaan Starbucks dan resort yang mahal dan mewah. Suasana yang diciptakan juga sudah mirip Seminyak di Bali.

Masalah infrastruktur tak sebatas di darat loh! Masih ada masalah pengawasan penggunaan infrastruktur dermaga. Pasalnya, masih ada salah tata kelola yang membuat pendataan kapal masuk ke Labuan Bajo tidak optimal. Imbasnya, tentu tak memberi sumbangan pada retribusi atau pendapatan daerah.

Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Augustinus Rinus, mengakui arus kapal dengan Nomor Pokok Wajib Pajak di Labuan Bajo kurang dari 10%. Sementara total kapal di perairan ada sekitar 500 kapal.

Kehadiran kapal ini juga memberi imbas pada bisnis hotel yang kalah saing. Rinus menyatakan, umumnya wisatawan malah memilih trip di atas kapal. Sehingga Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Labuan Bajo cenderung stagnan pada kisaran 6 hari saja.

Kedua, perkara Sumber Daya Manusia (SDM). Ini ada bukti konkretnya loh. Jadi, tatkala saya dan kawan-kawan makan malam di sebuah restoran yang sangat enak, kami memperhatikan para pelayan yang bekerja belum responsif terhadap para tamu. Makanan datang sangat terlambat tatkala perut wisatawan ini sangat keroncongan.

Tak hanya itu, cara para pelayan dalam merespons tamu sangat berbeda dari pramusaji pada umum. Misal, ketika seorang teman saya meminta nasi, dengan nada berbicara ‘ngegas’ dia bilang, “tugas saya cuma minuman, bukan urus nasi.” Terus kita yang jadi bingung, mengapa dia galak?

Ada beberapa asumsi yang saya temukan, tentu dari hasil diskusi dengan beberapa kawan sebelumnya. Sikap ‘ngegas’ atau ‘kurang ramah’ itu bisa jadi adalah perspektif dari orang yang terbiasa dengan tutur kata dan pelayanan di Jawa atau Bali.

Sementara, Indonesia tak cuma Jawa dan Bali. Cara tutur juga sangat berbeda satu dengan yang lain. Intinya, jangan melakukan penghakiman atas apa yang dilihat sekilas. Coba menghargai dan mengenal kearifan lokal atau local wisdom.

Asumsi kedua, sikap yang cenderung resisten terhadap wisatawan timbul karena adanya sentimen atau persepsi bahwa masyarakat tidak menjadi ‘tuan’ di rumahnya sendiri. Kondisi ini adalah imbas dari pola pembangunan di Labuan Bajo dan sekitarnya yang sejak awal tidak banyak melibatkan masyarakat setempat. 

Berkaca dari kasus-kasus tersebut, kini Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Augustinus Rinus, pun mengakui pentingnya pembangunan berbasis keterlibatan masyarakat lokal atau community based. Sehingga, sikap resistensi maupun cita-cita pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa tercapai, karena hadirnya rasa kepemilikan bersama.

Ketiga, perkara sampah. Masalah sampah yang tidak dikelola dengan baik, khususnya sampah laut, menjadi sorotan banyak kawan jurnalis.

Bayangkan saja, ketika saya mencoba jogging pagi di dekat resort sampai Bukit Amalia, saya menjumpai banyak botol plastik. Selain itu, di pesisir pantai, tidak semua resort atau hotel membersihkan sampah plastik mereka. Jadi, asumsi sampah plastik bahkan didaur ulang oleh para pelaku usaha ini perlu kita buang jauh-jauh.

Masalah sampah jelas berkelindan juga dengan masyarakat setempat. Sampah mencerminkan bukan hanya wisatawan yang abai, tetapi juga pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat setempat. Saya yakin, masyarakat lokal bukan masyarakat yang tidak peduli lingkungan. Sebaliknya, kembali kepada premis awal bahwa, dalam proses pembangunan, mereka kemungkinan tidak banyak dilibatkan.

Untuk menyikapi dua persoalan di atas, Augustinus Rinus menjamin bahwa, di Labuan Bajo, akan segera beroperasi politeknik atau setara SMK dan vokasi bidang pariwisata. Ini agak memilukan, karena ternyata sekolah untuk pendidikan pariwisata saja baru digencarkan saat ini, tidak sedari dulu. Tak heran jika masyarakat merasa tidak dilibatkan dan diedukasi.

Augustinus Rinus itu berjanji, nantinya, sektor pendidikan itu yang akan menghasilkan SDM bertaraf internasional dalam mengelola industri pariwisata Labuan Bajo. Harapannya, tak melulu yang mengelola kue pariwisata justru tenaga kerja asing.

Keempat, konflik agraria atau sengketa lahan. Dalam kesempatan tersebut, saya menemukan kebenaran dari pernyataan Augustinus Rinus bahwa konflik agraria di Labuan Bajo meningkat drastis sejak pengumuman rencana wisata premium. Saya menemukan, di sepanjang jalan Pantai Waecicu, Labuan Bajo, terhampar bukit-bukit yang penuh dengan papan klaim pemilik lahan.

Dalam satu lahan saja, ada lebih dari satu papan dengan tulisan nama si pemilik lahan. Isi papan tersebut menjelaskan adanya sengketa lahan.

Tak hanya itu, wacana wisata premium Labuan Bajo juga membuat makin marak praktik jual-beli tanah warga lokal ke warga asing. Alhasil, dalam pengurusan surat, Rinus menyebut masih ditemukan praktik penyertaan status kepemilikan tetap menggunakan nama penduduk lokal.

Kelima, masalah ketersediaan air bersih. Salah satu isu yang juga diungkapkan Augustinus Rinus adalah ketersediaan air bersih di sejumlah pulau yang masuk kawasan Taman Nasional Komodo.

Asal tahu saja, cuaca di Labuan Bajo berbanding terbalik dengan di Pulau Jawa. Selain itu, suhu Labuan Bajo sangat panas ketimbang di pesisir pantai pada umumnya. Ketersediaan air yang terbatas, terutama air bersih, jelas menjadi isu penting jika ingin menarik wisatawan.

Keenam, masalah ketersediaan pusat oleh-oleh atau buah tangan. Seorang kawan mengeluh kepada saya, dia merasa enggan kembali ke Labuan Bajo atau bahkan mempromosikan Labuan Bajo jika tidak ada oleh-oleh khas dari daerah ini yang bisa dibawa pulang ke tempatnya tinggal. Ini masuk akal. Sebab, pariwisata yang maju tidak bisa lepas dari atraksi dan buah tangan.

Jika Taman Nasional Komodo menjanjikan atraksi dari hewan purba Komodo, lantas apa yang bisa diberikan sebagai oleh-oleh?

Sejauh peninjauan saya, ada banyak penjual kain tenun di setiap pulau yang masuk kawasan Taman Nasional Komodo. Hanya saja, kondisi mereka kurang nyaman bagi wisatawan. Mereka hanya diberi pondokan kayu, atau bahkan hanya gelar tikar dan panas-panasan menunggu kapal.

Sebagai orang yang juga gemar mengoleksi tenun, Labuan Bajo masih kurang banyak tempat pusat oleh-oleh atau bahkan kampung tenun untuk mempopulerkan tenun khas Manggarai Barat. Kalaupun ada, hanya segelintir dan sudah masuk pertokoan dengan harga di atas Rp1 juta. Alhasil, interaksi antara wisatawan langsung dengan penenun tidak terjadi.

Beberapa kasus lain yang saya temukan, mayoritas kain tenun yang murah, misal Rp50 ribu dapat 3 selendang kecil, umumnya adalah tenun asal Nusa Tenggara Barat, yaitu Sumbawa atau Lombok, bukan dari Nusa Tenggara Timur. Bahkan, ada beberapa tenun yang justru berasal dari Jepara.

Oleh sebab itu, menurut Asisten Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rut W. Eka Trisilowati, saat ini pihaknya berupaya untuk menjadi jembatan yang baik antara masyarakat setempat dengan pasar.

Adapun salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan membangun komunitas masyarakat untuk pengelolaan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini mengingat salah satu yang masih perlu ditingkatkan di Labuan Bajo adalah produk olahan untuk oleh-oleh bagi wisatawan yang singgah ke sana.

Rut menjelaskan, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memulai hilirisasi produk yang tak hanya bahan baku. Misalnya, produk asli daerah seperti jambu mete, kopi, dan cokelat, sebelumnya harus diolah di Jawa.

Kini, semua produk olahan harus mulai diolah di dalam provinsi tersebut. Selain itu, Bank Indonesia juga sudah membuka rumah pemberdayaan tenun setempat sebagai bagian dari binaan bank sentral.

Sepulang dari Labuan Bajo, perspektif saya agak sedikit berubah, dan sikap saya mulai melonggar. Kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan tidak bisa diabaikan.

Namun, di sisi lain, mekanisme pengawasan, perencanaan yang matang, dan keterlibatan masyarakat harus jadi instrumen utama pembangunan. Jika tidak, lagu-lagi kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Apalagi, cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika pengelolaan aset alam yang tidak hati-hati.

Sumber: