Wilayah Timur Tengah memang selalu identik dengan  kekerasan, konflik bersenjata hingga terorisme. Mulai dari al-Qaeda, Jabhah Nusra, milisi Houthi dan Islamic State yang baru-baru ini menghiasi media nasional dan internasional atas pelbagai tindakan kekerasan dan aksi-aksi bom bunuh diri di berbagai tempat.

Sebut satu saja, gerakan radikal berbahaya yang kini mengkhawatirkan itu adalah ISIS (Islamic State Iraq and Syria). Konsekuensi kehadirannya bukan hanya berdampak pada goyahnya pondasi politik dan ekonomi suatu negara (Suriah, Irak dan Libya), melainkan terjadi distingsi sentimen sektarianisme. 

Lebih dua tahun,  tindakan ofensif koalisi internasional telah  memaksa mereka keluar dari jalur Irak, dan tersisa hanya  beberapa kantung di Suriah (Idlib dan Deir al-Zour). Koalisi internasional sementara berhasil menghentika manuver gerakan sekaligus sebagai taktik menghentikan aktifnya sel pendukung ditempat lain.   

Seperti al-Qaeda, ISIS pun telah menjalar ke negara lain, didukung oleh kelompok minoritas yang tersubordinasi oleh pemerintah atau orang-orang yang memiliki kesamaan konstruksi ideologi kekerasan. Jaringan ISIS dapat menyebar mulai dari Kaukasus, Mesir, Mali, Somalia, Afghanistan, Yaman, Libya hingga Asia Tenggara.

Pengaruh organisasi ultra-radikal ini diperoleh secara langsung melalui militan, dan dukungan “sel tidur” (invisible supporter) yang disebut-sebut lebih berbahaya karena tidak dapat teridentifikasi. Sel tidur berperan menyebarkan ideologi dan mempengaruhi orang lain,  biasanya kehadirannya di media sosial dengan membentuk group tertentu  berisi konten-konten “pro-daulah”.  Selain itu,  invisible supporter melakukan kaderisasi, merekrut anggota baru yang memiliki hubungan langsung dengan militan di Irak dan Suriah.

Agresi koalisi internasional di Irak dan Suriah nampaknya belum menyurutkan jaringan “pro-daulah” wilayah Afrika Utara. Gerakan paling aktif yang tercatat beberapa waktu terakhir adalah Mesir. Embrio pro-ISIS di negara ini, hadir  ketika kalangan “islamis” tidak mampu  mempertahankan diri. 

Saya melihat, proses Arab Spring di Mesir ditandai oleh jatuhnya Hosni Mubarak sampai terpilihnya Mohamed Morsi sebagai presiden secara demokratis dan sekaligus dominasi  Ikhwan al-Muslimin di parlemen. Kemenangan IM dan Mohamed Morsi hanya berumur jagung, Abdel Fattah al-Sisi mengambil alih kekuasaan setelah melakukan kudeta militer.

Kehadiran al-Sisi dan tindakan represifnya terhadap Ikhwan al-Mislimin, disinyalir menjadi penyebab munculnya kelompok pro-daulah di wilayah Semenanjung Sinai, kalangan militan dalam intern IM berubah haluan dan mendukung ISIS pada saat menguasai sebagian besar Irak dan Suriah, dan juga setelah al-Sisi dengan kebijakan kontroversial berjanji akan membatasi gerakan IM.

Embrio ISIS di Mesir 

Jaringan radikal yang berafiliasi dengan Islamic State (IS) di Mesir adalah Anshar Bait al-Maqdis gerakan kelompok pro-daulah tersebut berpusat di Semenanjung Sinai. Menarik jika diperhatikan, Sinai memiliki arti strategis, sebagai penghubung antara Libya, Palestina, Jordan dan Suriah. 

Kehadiran ABM di Sinai bukan tanpa alasan, sepertinya ada konstruksi dan proyek jangka panjang yaitu sebagai penghubung jaringan Libya di Benghazi dan jalur Jordania,  menghubungkan langsung dengan Suriah melalui gerakan Khalid bin Walid di Daraa, Selatan Suriah.

Saya melihat, jaringan Libya-Mesir-Palestina-Jordania adalah jalur strategis untuk memasok senjata, merekrut anggota sekaligus sebagai  jalur pendanaan. Hingga kini, ABM telah tercatat melakukan serangan kepada semua kalangan; militer, minoritas Maronit, bahkan kalangan Muslim Sufi yang berbeda pandangan.

Dalam konteks strategis, penting untuk dipahami sebab serangan militan Sinai terus mengalami peningkatan, meski ada operasi militer tentara pemerintan sejak 2014. Fenomena radikalisme di Semenanjung Sinai bukanlah fenomena baru, ia memiliki akar panjang tempat persembunyian  di daerah utara yang menyebabkan  situasi hari ini sangat kompleks. 

Pada pertengahan 1990-an, pemerintah berjanji melakukan pembangunan infrastruktur dan diproyeksikan sebagai destinasi wisata asing. Pengembangan objek wisata yang diupayakan terhenti, setelah terjadinya peristiwa serangan Taba di pantai Laut Merah pada tahun 2004.

Oleh sebab itu, rezim Mesir membutuhkan dukungan semua elemen masyarakat dalam memerangi terorisme; karena tingkat pelanggaran hak asasi manusia, represi politik membuat terlalu banyak warga rentan terhadap radikalisasi atau enggan membantu pemerintah melawan ekstremis. 

Sudah saatnya pemerintah Mesir menyadari bahwa memerangi terorisme adalah beban berat yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, harus melibatkan elemen masyarakat, jurnalis dan peneliti hak asasi manusia sebagai alat untuk mendapatkan wawasan lebih baik mengenai kondisi Sinai.

Menunggu Gebrakan Sang Jendral 

Setelah Mohamed Morsi gagal menciptakan stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri, membuat dirinya tersungkur tidak mampu mempertahankan kekuasaan, apalagi sejak awal, Morsi tidak mendapatkan dukungan dari kalangan militer. kesempatan ini dimanfaatkan al-Sisi untuk mengambil alih kendali pemerintah melalui kudeta.

Sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara, sesudah terpilih al-Sisi memiliki kebijakan ambisius, mengembangkan sektor pertanian, perumahan, pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Ia berjanji dalam waktu dua tahun pemerintahannya, Mesir akan mendapatkan standar hidup lebih baik, pemerintah akan membantu masyarakat miskin dan menjamin harga bahan pokok lebih murah.

Selain faktor ekonomi, tantangan terbesar al-Sisi adalah perubahan intern pemerintahan, menjamurnya korupsi dan inersia  birokrasi menyebabkan ekonomi menjadi lumpuh. Walaupun al-Sisi menggarap mega proyek bernilai 6 miliar dolar untuk memperluas terusan Suez dan meningkatkan jaringan transformasi, sampai sekarang, belum memberikan pendapatan signifikan bagi negara.

Akibat serangkaian demonstrasi dan kekacauan mengakibatkan sistem pendidikan goyah dan kekurangan dana, perawatan kesehatan hampir tidak memadai, bahkan pemerintah al-Sisi kini, masih berjuang untuk menyediakan air bersih.  

Lembaga bantuan internasional, International Monetary Fund (IMF) menawarkan talangan dana sebesar 12 miliar dolar kepada Mesir, al-Sisi menjanjikan reformasi sebagai gantinya, bagaimanapun masih belum jelas apakah itu terealisasi.

Pekerjaan al-Sisi yang tidak kalah pentingnya adalah upaya dan strategi counter-terorisme di Sinai. Menurut sebuah studi oleh Center for Stability and Development menyimpulkan bahwa usaha militer tidak akan mampu mengalahkan kelompok radikal ABM (Anshar Bait al-Maqdis). Strategi al-Sisi hanya akan memperburuk situasi Semenanjung Sinai sebagai tempat perkembangan radikalisme global berikutnya.

Saya harapkan realisasi hasil rekonsiliasi Hamas-Fatah di Mesir yang terjadi beberapa waktu lalu. Rekonsiliasi itu akan mengembalikan Otoritas Palestina ke Gaza. Upaya menempatkan pasukan Otoritas Palestina di perbatasan Gaza dan Mesir adalah langkah tepat bagi dua negara untuk  menekan dan membatasi pergerakan radikal ABM dan tentunya membuka ruang kebebasan bagi warga Palestina.