El Chapo merupakan julukan dari seorang gembong narkoba dari Meksiko, yang nama aslinya adalah Joaquin Guzman Loera. Ia dipanggil demikian karena tubuhnya yang pendek dan gempal.

Namanya memang tidak seakrab nama Pablo Escobar, gembong narkoba dari Kolombia. Akan tetapi, keduanya adalah rajanya gembong narkoba. 

Perbedaannya mungkin, kalau Escobar, cenderung lebih brutal dalam mengamankan bisnisnya, menggunakan segala macam cara, dari mulai menyewa milisi M16, sampai mengebom pesawat Avianca, untuk membunuh Presiden Gaviria walaupun kemudian gagal, karena Gaviria sudah paham bahwa Escobar akan mengebom pesawat yang mau ditumpanginya.

Sementara El Chapo, ia memang tak sebrutal Escobar; orangnya suka berkompromi selayaknya pebisnis murni. Pemerintah Meksiko, DEA (Drugs Enforcement Administration), semacam BNN-nya Amerika Serikat, adalah pihak-pihak yang pernah diajaknya untuk menjalin deal demi kelancaran bisnis narkobanya.

Menonton Serial El Chapo produksi Netflix membuat kita bisa paham bagaimana korupnya sebuah pemerintahan borjuis, atau pemerintahan yang membela kepentingan pengusaha/pemodal. 

Agen pemerintah yang selalu bertemu dengan El Chapo di tempat yang sangat rahasia adalah Secretary of State, Conrado Sol. Keduanya memiliki hubungan mutualistik temporer. Conrado butuh dukungan dana dan massa untuk mewujudkan ambisinya menjadi Presiden Mexico, sementara El Chapo ingin bisnis narkobanya bebas hambatan. 

Berkat instruksi El Chapo pada para Sicario-nya untuk menggalang dukungan rakyat guna memenangkan calon presiden yang didukung Conrado, Esteban Prieto akhirnya menjadi pemenang pemilu presiden di Mexico.

Melalui Conrado pula, El Chapo menjalin deal dengan DEA, yang membuatnya cukup aman sebagai drug lord di Mexico dan seluruh dunia. Kesuksesan El Chapo mengalami titik balik ketika ia menginginkan kekuasaan lebih, dalam artian ia tak mau lagi bisnisnya diatur Pemerintah Mexico dan DEA. Ia ingin bisnis narkobanya legal dan dilindungi oleh hukum.

Berikutnya adalah rangkaian operasi penangkapan terhadap El Chapo oleh Pemerintah Mexico, yang diwakili Polisi dan Marinir Mexico, bersama agen-agen DEA. 

Ironisnya, beberapa saat sebelum operasi penangkapan ini, mereka-mereka ini adalah pihak-pihak yang melindungi bisnis narkoba El Chapo dari gembong-gembong narkoba lainnya, bahkan ladang opium milik gembong narkoba saingan El Chapo, pernah dirampas oleh tentara Mexico, untuk kemudian diserahkan pada El Chapo, dengan memaksa para petani opium untuk bekerja padanya.

Sebagaimana Escobar, El Chapo juga cukup dekat dengan rakyat Meksiko, khususnya rakyat di teritori yang dikuasai oleh kartel narkoba pimpinannya, atau Kartel Sinaloa. Berbagai fasilitas penunjang untuk kehidupan rakyat, seperti listrik, air bersih, jalan aspal, dan lainnya, diadakan oleh El Chapo secara cuma-cuma, hal yang membuat rakyat Meksiko berterima kasih padanya.

Itu sebagaimana terlihat dalam sebuah adegan ketika seorang ibu meminta anak perempuannya untuk mengucapkan terima kasih pada rombongan El Chapo yang lewat di samping mereka.

Sang Raja Gembong Narkoba Meksiko ini akhirnya tertangkap setelah salah satu rumah perlindungan, yang ditempatinya dikepung Marinir Meksiko. Chapo punya kelemahan, yaitu ia sangat sayang pada keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, adik-adiknya, dan ibunya. Merekalah yang membuat El Chapo kehilangan kewaspadaan dan betah berlama-lama di salah satu rumah perlindungan.

Ia kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menjalani hukuman penjara di sana. Hal yang sebenarnya sangat dihindari oleh El Chapo. 

Ironisnya, Conrado Sol menjadi pemenang pertarungan setelah tega membunuh kekasih laki-lakinya untuk menyembunyikan kebenaran bahwa ia adalah seorang homoseksual. Ia mendapat dukungan kembali dari sekutu politiknya, mantan Presiden Mexico, Carlos Salinas, yang juga Godfather dari istrinya, Berta.

Pelajaran apa yang bisa diambil dari serial ini untuk kita rakyat Indonesia? Yaitu bahwa sistem ekonomi politik kapitalisme yang dikuasai para pemilik modal, pengusaha, dan orang-orang yang berpunya pada dasarnya bukanlah sistem yang membela kepentingan rakyat miskin, menghargai jiwa manusia dan kemanusiaan. Pembunuhan, perampasan hak, konflik bersenjata akan selalu dibiarkan selama aset-aset pemodal tak terganggu dan menguntungkan kapitalisme. 

Kita bisa lihat dalam episode-episode ketika DEA dan Pemerintah Mexico, bersama para sicario (pasukan pembunuh bayaran) El Chapo, bahu-membahu menghabisi nyawa para anggota kartel-kartel saingan El Chapo dan para petani miskin yang bekerja di ladang-ladang milik kartel-kartel narkoba tersebut.

Untuk Indonesia, yang masih menjalankan sistem ekonomi politik kapitalisme, sebagian besar kebijakan pemerintah pada dasarnya adalah sejalan dengan kepentingan bisnis. Pernyataan Presiden Jokowi dalam pidatonya, “Visi Indonesia 2019”, di Sentul, Jawa Barat, pada 14 Juli lalu, dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah akan menghajar siapa pun yang menghambat investasi (bisnis) (cnnindonesia.com).

Konsekuensinya adalah semua kebijakan dan undang-undang masa lalu yang mengurangi keuntungan pengusaha, seperti undang-undang ketenagakerjaan yang melindungi buruh, undang-undang agraria yang melindungi petani, undang-undang tentang berbagai subsidi untuk kebutuhan rakyat, seperti BBM (bahan bakar minyak), pendidikan, dan lain-lain, satu per satu akan direvisi dan diubah menjadi undang-undang yang probisnis atau prokapitalisme.

Rakyat boleh-boleh saja kemudian mengingatkan Jokowi terkait bahwa sebagai presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia, beliau harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang prorakyat, bukan prokapitalisme. Berbagai cara seperti demonstrasi, menulis artikel yang dibaca banyak orang, dan lainnya bisa saja digunakan untuk itu. 

Akan tetapi, semuanya kembali pada Jokowi dan lingkaran dalam pemerintahan, karena sistem politik pemerintahan Indonesia tak memungkinkan rakyat untuk menarik kembali kekuasaan yang diberikan melalui pemilu secara langsung. Dengan kata lain, rakyat tak bisa me-recall elite-elite politik pilihan mereka pada saat pemilu legislatif dan eksekutif.

Paling mungkin menunggu 5 tahun lagi, dan kemudian tidak memilih lagi elite-elite politik dan partai-partai politik yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Itu pun kalau rakyat tidak amnesia politik saat itu. 

Demonstrasi pun, yang didengar dan memengaruhi sikap pemerintah, biasanya adalah demonstrasi berskala besar dan diikuti banyak massa, seperti demonstrasi tahun 1998, 212 tahun 2016. 

Di sisi lain, persatuan rakyat, sebagai faktor penentu besarnya jumlah massa aksi menuntut terhadap pemerintah, dalam sejarahnya, juga gampang dipecah dengan provokasi SARA, yang memicu konflik horizontal. 

Akhir kata, hal terakhir yang bisa kita lakukan untuk mengubah keadaan, salah satunya adalah berdoa, supaya Pemerintahan Jokowi di era kedua ini lebih membela kepentingan rakyat dibanding kepentingan kapitalisme.