Belakangan ada perkembangan menarik di negara beribukotakan Berlin. Ya, negara yang dimaksud adalah Republik Federal Jerman. Di sana tengah terjadi sejumlah skandal terkait sejumlah anggota kepolisian dan juga salah satu unit dalam pasukan khusus militer yang terpapar ideologi ekstrem kanan.

Diberitakan bahwa pada 16 September 2020 lalu, sejumlah 29 orang anggota kepolisian di negara bagian Nordrhein-Wetsfallen ditengarai terpapar ekstremisme sayap kanan. Dalam grup WhatsApp (WA), mereka menyebarkan paham tersebut serta membagi-bagikan foto Adolf Hitler. Mereka semua telah diskors, dan bahkan terancam dipecat.

Sontak berita ini mengejutkan masyarakat dan tentunya pemerintah Jerman. Ekstremisme ternyata sudah masuk ke salah satu lembaga penting negara. Ini sekaligus menyadarkan bahwa upaya Jerman untuk menghapus jejak kelam Nazi ternyata masih jauh panggang dari api.

Ekstrem kanan di sini berarti ideologi yang berkaitan dengan Adolf Hitler beserta ideologi naziismenya. Orang-orang sering menyebutnya sebagai neo-Nazi, karena para pendukungnya berupaya membangkitkan kembali dan menyebarkan paham-paham rasis dan berbahaya semasa era kekuasaan Nazi.

Bila pembaca mengenal ideologi fasisme, khususnya naziisme, pasti akan mengerti betapa bahayanya pemahaman dan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Selain rasis, ia juga benci demokrasi, anti-Semit, serta tak segan menggunakan kekerasan. Mereka menganggap rendah ras lain selain Arya (Untermenschen).

Tak hanya ke instansi kepolisian, militer Jerman pun ternyata telah disusupi. Pada 2017, oknum Bundeswehr atau angkatan bersenjata Jerman ketahuan menimbun senjata dan amunisi, dan berencana untuk menghabisi sejumlah tokoh penting pemerintah.

Pada akhir Juni lalu, pemerintah Jerman bahkan melakukan tindakan yang sangat berani. Salah satu kompi dari pasukan khusus militer Jerman yaitu KSK (Kommando Spezialkraefte) resmi dibubarkan karena para anggotanya telah terbukti terpapar paham neo-Nazi.

Bila radikalisasi terus menyebar makin tak terkendali di dalam tubuh KSK, pemerintah Jerman yang diwakili oleh kementerian pertahanannya tak segan-segan untuk membubarkan seluruh kesatuan elit tersebut.

Seperti diketahui bersama bahwa di Jerman, apa pun yang terkait Nazi, Hitler, simbol swastika beserta ideologinya adalah hal yang sangat terlarang. Memori buruk serta kekejaman di masa lalu sangat membekas dan tak ingin diulangi warga Jerman.

Bila melihat sejarah, sebenarnya upaya untuk membangkitkan kembali atau revivalisme paham tersebut telah dimulai setahun setelah Jerman kalah di Perang Dunia 2. Di tahun 1946, berdirilah Partai Kanan Jerman atau Deutsche Rechtspartei.

Kemudian muncul lagi beberapa partai lainnya yang berpaham ekstrem kanan, di antaranya adalah Partai Jerman dan Partai Kekaisaran Jerman (DRP). Semua partai ini didirikan di Jerman Barat oleh orang-orang eks-Nazi yang masih fanatik.

Namun karena pandangan yang terlalu ekstrem, ingatan yang masih segar terhadap pahitnya perang membuat masyarakat emoh mendukungnya. Kedua partai ini tetap menjadi partai minoritas tanpa pernah meraih suara yang signifikan dalam setiap pemilu yang diikuti.

Percobaan lain pun dilakukan. Setelah DRP resmi dibubarkan pada 1965, mereka membuat lagi yang baru bernama NPD (Partai Nasional Demokratik Jerman). Tapi tetap saja popularitasnya rendah. Ditambah lagi dengan fakta bahwa NPD terus berurusan dengan hukum terkait aktivitas dan pandangan ekstremnya.

Sekalipun Jerman kini telah menjadi negara yang mengedepankan toleransi, kebebasan dan keterbukaan, benih-benih ekstremisme ternyata tetap tak menghilang. Masih ada saja segelintir orang-orang fanatik yang mendukung dan memelihara paham ini. Mereka bergerak di bawah tanah sambil merencanakan berbagai aksi berbahaya.

Contoh yang paling nyata ialah NSU atau National-Sozialistische Untergrund. Tak tanggung-tanggung, organisasi ini menginisiasi serangkaian aksi pemboman, perampokan dan pembunuhan. Ini terjadi antara tahun 2000 hingga 2007 dengan korban tewas 10 orang yang mayoritas adalah imigran. Ya, mereka sangat membenci para imigran.

Situasi global juga turut berperan dalam kembali maraknya perkembangan ekstremisme. Teror ISIS di Irak, Suriah dan di sejumlah negara lainnya sejak tahun 2014 menimbulkan sentimen Islamofobia di seluruh Eropa, termasuk Jerman.

Lalu di saat bersamaan, imigran Timur Tengah dan Afrika juga membanjiri Eropa. Negara-negara Eropa pun kelabakan. Penolakan untuk menerima pengungsi timbul di sana-sini. Sentimen anti-Islam dan anti-imigran tersebut lantas mewujud menjadi gerakan populisme.

Dan di Jerman sendiri, ada sebuah partai baru yang mewadahi gerakan dan isu populisme tersebut. Ia adalah AfD atau Alternative fuer Deutschland. AfD berhasil mengeruk suara yang signifikan karena mewakili suara-suara warga yang antipati terhadap Islam serta menentang kebijakan imigran Kanselir Angela Merkel.

Pada pemilu nasional tahun 2017 lalu, AfD sukses bercokol di posisi tiga di bawah CDU dan SPD dengan perolehan 12,6 persen. Sebuah prestasi mengagumkan bagi partai yang baru didirikan pada 2013.

Memang kaum pemuja Nazi kini punya sebuah wadah yang bisa diandalkan dan cukup berpengaruh. Namun patut dicatat bahwa besarnya dukungan warga Jerman pada partai muda tersebut bukan berarti mereka juga serta merta mendukung ekstremisme kanan warisan Nazi.

Mereka harus sadar bahwa banyak warga memilih AfD murni karena dua isu tadi, yaitu ketidaksukaannya pada Islam serta kebijakan Kanselir Merkel yang menerima imigran dalam jumlah besar. Tak ada kaitannya sama sekali dengan neo-Nazi.

Meski perkembangan ekstremisme kanan menunjukkan tren peningkatan, secara umum warga Jerman masih tetap alergi dan anti terhadap segala hal yang berkaitan dengan Nazi. Namun bagaimanapun juga, penyebaran paham berbahaya ini ke sejumlah insitusi negara dan juga di kalangan masyarakat harus segera dibendung.

Bila tak segera ditanggulangi, maka citra Jerman sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi, moderasi, multikulturalisme dan pluralisme akan terancam.