4 bulan lalu · 61 view · 4 menit baca · Politik 17539_79639.jpg
digitalmarketer.id

Eksistensi Media Sosial dalam Ranah Politik

Di zaman modern ini, kehidupan anak muda lekat sekali dengan media sosial. Saya berani jamin hampir semua remaja saat ini mempunyai akun media sosialnya sendiri. 

Media sosial memungkinkan kita menyiarkan minat-minat personal dalam bentuk yang beragam. Orang dengan mudah dapat mengakses media sosial di mana un dan kapan pun. Cukup dengan modal kuota seratus ribu.

Menjelang pilpres 2019, kedua kubu sama-sama gencar melancarkan aksi kampanye mereka, baik terjun langsung ke lapangan, bertemu langsung dengan nelayan atau tukang ojek, dan melalui media sosial. Ya, media sosial!

Dalam konteks ini, semuanya pasti setuju kalau saya asumsikan target utama pelaku politik dalam menguasai pasar media sosial adalah perolehan dukungan suara. Banyak berita dalam media sosial yang menjadi kendaraan berpolitik, kadang hanya pencitraan nama baik atau sebagainya.

Lantas, kenapa harus lewat media sosial, sih? Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa 60,6% generasi Z, generasi kelahiran 1995-2005, mengakses berita-berita politik dan pemilu melalui laman media sosial mereka.


Metode kampanye konvensional seperti pengerahan massa untuk rapat umum mulai ditinggalkan karena dianggap tidak efektif.  Keramaian ide, gagasan, dan aspirasi khalayak umum mulai berpindah ke ruang dunia maya. Di media sosiallah mereka berdiskusi, berdebat, bahkan adu mulut secara frontal.

Dengan ini, para pelaku politik yang kelak menjadi presiden tentunya lebih memanfaatkan ruang dunia instan ini. Keuntungannya sudah jelas: jika satu pihak berhasil mendominasi pilihan generasi muda, maka peluang kemenangan mereka dalam pesta demokrasi nanti besar. 

Selain itu, melalui media sosial, akan terjalin komunikasi politik dua arah yang intens dengan pemilih suara. Fitur-fitur yang ada seperti pages, photo-video sharing, ads, sites, bahkan games dapat dijadikan informasi politik kian dominan di media sosial.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo pernah mengatakan, “Strategi politik paling mudah dengan branding diri melalui sosial media.” Di satu sisi, saya setuju dengan pernyataan itu. Mudahnya pengaksesan media sosial sangat menunjang cepatnya informasi disampaikan.

Para tokoh politik dapat dengan mudah membeberkan visi, misi, dan program kerja mereka melalui media sosial. Opini dan suara atau aspirasi dari masyarakat juga dapat diterima dengan mudah tanpa harus melalui perantara tiga babak yang ruwet itu. Media sosial membuka akses yang begitu luas. Serba praktis, memang.

Mari saya ambil satu contoh yang pernah menjadi sorotan publik. Media sosial pernah mengorbitkan nama Bapak Joko Widodo saat memakai bomber bermerk Zara dan sneaker ternama merk Yeezy 350 beluga V2 saat kunjungannya ke Selandia Baru serta ketika bertemu Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto di Kebun Raya Bogor.

Nama Bapak Joko Widodo langsung menjadi trending topik di berbagai headline artikel-artikel Indonesia, bukan? Contoh tersebut semakin mempertajam pentingnya eksistensi media sosial dalam kampanye tokoh politik.

Beralih dari tokoh politik, mari kita lihat dampak bagi anak muda itu sendiri. Persepsi bahwa politik itu kotor memang tak dapat dipungkiri menjadi salah satu alasan generasi millennial apatis terhadap dunia politik. Maka dari itu, saya sangat mendukung adanya wadah partisipasi informal politik yang kian merambah bagi anak muda.


Wadah-wadah informal tersebut dibutuhkan untuk membuka pandangan kaum awam dan generasi muda agar dapat mengenal politik lebih mudah. Selain itu, dapat juga digunakan untuk meluruskan atau mendiskusikan isu-isu politik dengan kalangan yang sederajat dan dalam komunitas kecil yang lebih bersahabat.

Keberadaan media sosial memang wujud nyata dari wadah informal politik yang saya maksud tadi. Anak muda zaman sekarang cenderung tidak suka media konvensional yang menurut mereka sudah ketinggalan zaman, ribet, dan sulit dijangkau. Contohnya adalah koran. Jarang sekali anak muda membaca koran. Oleh sebab itu, edukasi politik juga harus disesuaikan dengan budaya anak muda.

Namun, pemerintah sendiri harus mengindahkan optimisme kalangan muda agar mereka tidak merasa tersingkir. Keluhan-keluhan yang kerap kali mereka ajukan juga penting untuk diperhatikan seksama. Intinya, berilah generasi muda panggung untuk mencicip dunia politik.

Sudah cukup dengan dampak positif media sosial dalam dunia politik, kini izinkan saya membahas dampak negatifnya. Dua hal yang ingin saya tinjau di sini sudah tidak asing lagi, berita abal-abalan dan perang ideologis antar masyarakat. Seolah permasalahan tersebut layaknya hama yang tidak ada pembasminya, bukan?

Maraknya muncul sindikat berita hoax terkait isu-isu masyarakat, terutama politik, sudah lama meresahkan masyarakat. Ini juga dapat memengaruhi literasi penduduk Indonesia karena malasnya termakan omong kosong belaka. Bayangkan, bagaimana bingungnya kaum awam ketika dihadapkan dengan dua atau tiga berita yang isinya berbeda-beda padahal salah satu dari berita itu menipu.

Pemerintah harus lebih aktif lagi membunuh berita-berita sampah yang kadang tertera di laman-laman artikel berita. Peran serta masyarakat dalam menanggulangi berita hoax tersebut juga dibutuhkan. Melakukan verifikasi atas informasi yang diterima dapat dilakukan untuk mencegah diri tertipu dari berita abal. Kegiatan tersebut berguna untuk mengecek validalitas berita dan mengetahui sumber asli berita. Kita juga bisa langsung melihat dan mendengar informasi dari berita resmi selain dari media sosial.

Setelah rezim Soeharto, Indonesia mulai menganut paham demokrasi yang dianggap sebagian orang sangat cocok diterapkan di Indonesia. Saya setuju, pasar bebas ide dalam masyarakat memang diperlukan. Tujuannya jelas untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan hak-haknya.

Namun, beberapa waktu yang lalu saya amati, keterbukaan demokrasi ini acapkali memicu debat ideologis di masyarakat. Tak jadi masalah apabila debat-debat pendapat yang berbeda di dalam masyarakat ini menjadi bahan yang didiskusikan selanjutnya. Jika debat ideologis tersebut terlalu anarkis, ini yang bahaya.


Polarisasi politik agresif tentu dapat merusak hubungan masyarakat, mencemari media sosial, dan bahkan menurut saya membuang-buang waktu. Perdebatan ini kerap kali enggan untuk diselesaikan dan berakhir menjadi permusuhan. Bagai dua anak kembar yang memperebutkan satu permen lalu mereka akhirnya ngambek.

Contoh polarisasi politik yang menjadi perdebatan hebat adalah Inggris dalam spektrum kiri-kanan, terutama dipresentasikan oleh partai buruh dan konservatif. Ini merupakan contoh buruk yang harus jadi pelajaran bagi setiap negara di dunia agar belajar bermusyawarah dalam damai dan menghindarkan tindakan anarkisme.

Bagusnya, saya dapat melihat polarisasi politik yang ada memelekkan mereka, kaum awam, untuk aktif dalam berpartisipasi di ranah politik. Polemik-polemik yang kerapkali mereka dengar atau lihat mungkin menambah rasa ingin tahu akan topik politik yang dibahas, tentunya ini akan berdampak positif.

Artikel Terkait