Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati; tembak, cambuk, pancung, sengatan listrik, gantung, suntik mati, rajam, kamar gas, dienggelamkan di laut bahkan ada yang diinjak gajah.

Hukuman mati itu sendiri merupakan sebuah aktivitas hukum legal yang telah dijalankan selama berabad-abad oleh hampir seluruh negara di dunia. Namun kini keberadaannya menjadi pro-kontra di kancah dunia karena hukuman mati dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu pilar diantara tiga pilar dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pelaksanaannya, setiap keputusan eksekusi hukuman mati akan dilaksanakan setelah permohonan grasi tersangka ditolak oleh pengadilan, dan juga adanya pertimbangan grasi oleh presiden. Tersangka dan anggota keluarga dari tersangka akan diberitahukan mengenai hukuman mati dalam waktu 72 jam sebelum eksekusi.

Menurut Amnesty International pada tahun 2017, yang telah menghapus hukuman mati dalam hukum atau praktik ada 142 negara. PBB memiliki 193 jumlah negara di dalamnya, yang berarti sekitar 51 negara masih mempertahankan hukuman mati ini, salah satunya negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia, hukuman mati tertinggi jatuh pada kasus narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tingginya kasus narkotika di Indonesia berdasarkan catatan daftar eksekusi dari tahun 2000 hingga 2016 menunjukkan 54% disebabkan oleh kasus narkotika. Indonesia mengalami darurat narkoba dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menindak tegas orang-orang yang terlibat dengan kasus penyelundupan maupun penjualan narkoba. Berikut data statistik jumlah hukuman mati beserta kasusnya sejak 2000 hingga 2016.

Penanganan ini dilakukan karena narkotika merupakan penyumbang terbesar kerusakan generasi muda bangsa. Selain itu, pengedaran dan penggunaan obat narkotika sangat meresahkan masyarakat. 

Dampak buruk narkotika tidak hanya terjadi kepada masyarakat, namun pada pelaku itu sendiri. Survei yang dilakukan Universitas Indonesia pada 2014 menyatakan bahwa 12.044 orang meninggal per tahun atau 33 orang per hari akibat penyalahgunaan narkotika. Mereka meninggal karena mengonsumsi narkotika dalam porsi berlebihan.

Tanggal 10 Oktober kemarin diperingati sebagai Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Bersumber dari web organisasi The Advocates for Human Rights, hari Anti Hukuman Mati Sedunia pertama kali dicetuskan pada 2003 dan diperingati setiap 10 Oktober. 

Tak sedikit politisi yang menyuarakan penolakan atas praktik hukuman mati di Indonesia. Salah satunya Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie dengan tegas menyatakan penolakannya atas praktik hukuman mati di Indonesia. Katanya, "Saya berkeyakinan bahwa orang lahir, ketemu jodohnya, meninggal, ditentukan oleh Allah. Jadi saya tidak mau, tidak berhak menentukan (hukuman mati)”.

Selain itu, penolakan pun diutarakan oleh Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie menyampaikan agar praktik hukuman mati di Indonesia kelak dihapuskan, karena ia memandangnya tidak sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila serta menghimbau "agar umat Islam di Indonesia tidak menafsirkan tradisi hukum pidana di Alquran dan hadis secara harfiah".

Di sisi lain, walaupun terjadi pro kontra, pemerintah Indonesia masih meyakini hukuman mati ini merupakan cara yang paling efektif dalam menciptakan rasa takut di masyarakat agar dapat memberikan efek jera sehingga pelaku maupun masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama, terutama dalam kasus narkotika.

Pelaksanaan hukuman mati terpidana narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang setingkat, seperti Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Keyakinan pemerintah akan efektifitas hukuman mati didukung oleh mayoritas masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh survei yang dilakukan oleh Indo Barometer pada tanggal 14 sampai 22 September 2015 di 34 Provinsi dengan jumlah 1.200 responden menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error 3 persen.

"Mayoritas publik, 84,9 persen, setuju hukuman mati diberikan terhadap para pengedar narkoba. Yang tidak setuju sebesar 8,6 persen, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, Jumat, 9 Oktober.

Dengan adanya keselarasan pemikiran antara pemerintah Indonesia dan mayoritas masyarakat untuk setuju mengeksekusi mati bandar narkoba sebagai timbal balik atas kejahatan yang diperbuatnya, hal ini diharapkan dapat menghentikan rusaknya moral generasi muda bangsa serta dapat menurunkan tingkat keresahan masyarakat akan adanya kejahatan narkotika. 

Tentunya harapan tersebut harus didukung dengan beberapa upaya. Salah satunya adanya bentuk budaya sekolah yang positif untuk pembentukan moral serta hubungan yang harmonis dan kasih sayang yang cukup dari keluarga.