Neoliberalisme bisa dipahami dan sebagai sebuah proses dinamis dan terus berkembang dan sangat bergantung pada konteks kehidupan temporal dan spasial.

Intervensi negara terhadap kebebasan publik semestinya harus terus dikurangi sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai neoliberalisme. Paham neoliberal ini kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal oleh mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman.

Sebagaimana pandangan John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal adalah orang-orang yang memiliki hak untuk hidup, merdeka, dan sejahtera. Mereka adalah orang-orang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apa pun, bebas mengambil keuntungan apa pun, termasuk dalam kebebasan untuk hancur, bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan.

Konteks temporal dan spasial neoliberalisme tentunya mengacu pada proses neoliberalisasi; terutama yang berkontribusi pada transformasi sifat-sifat dasar sebuah negara modern. Seperti, mampu mereformasi pasar-sentris serta berevolusi untuk mendamaikan sosial dan ketegangan politik yang muncul setelahnya.

Neoliberalisme dan kapitalisme telah mampu memberikan teladan kebebasan seperti itu sebagai hakikat dari penciptaannya. Dan, dalam perjalanannya, kapitalisme selalu berusaha menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. 

Pada akhir 1980, neoliberalisme mampu memberikan reduksi terhadap monopoli negara dan memasukkan paham negara teknokratis, strategis, dan berorientasi pada kebebasan pasar. 

Neoliberalisme telah melakukan pembongkaran-pembongkaran terhadap intervensi negara terhadap hak kebebasan dengan mulai bergulirnya pasar bebas. Bukan hanya di ranah ekonomi, kebebasan dan pengaruh neoliberalisme juga dapat dirasakan hingga pada ranah otoritas militer.

Ketika Georges Clemenceau pada awal abad kedua puluh mengatakan bahwa perang terlalu serius untuk dipercayakan kepada militer saja, artinya ranah militer bisa di-neoliberal-kan kepada swasta yang juga berhak menikmati penghasilan dari usaha dar der dor ini dalam bentuk PMC (Private Military Contractor) atau dalam bahasa sederhananya, "Tentara Bayaran".

Keberadaan tentara bayaran dan kontraktor militer swasta tumbuh seiring maraknya konflik. Di mana ada konflik (atau perang), maka di situ pula ada tentara bayaran yang siap bekerja bebas mencari penghasilan hidup. 

Penggunaan tentara bayaran ini sudah ada sejak era Mesir Kuno dan Kekaisaran Romawi. Pada saat itu tentara bayaran dipakai para penguasa untuk menambah kekuatan pasukan imperial.

Yunani Kuno juga menggunakan tentara bayaran atau mercenary yang merupakan cikal bakal dari PMC (Private Military Contractor). Kisah-kisah perang antara negara-negara kota (city states) Yunani melawan kerajaan Persia di abad ke-4 Sebelum Masehi, di mana kedua belah pihak sama-sama menggunakan tentara bayaran.

Sementara di era modern, tentara bayaran dikonsolidasikan ke dalam sebuah korporasi modern yang berbasis ekonomi neoliberal yang bebas berusaha dan berpenghasilan.

Seperti di Amerika Serikat, efek neoliberalisme militer terlihat makin dalam dengan hadirnya privatisasi militer yang makin bebas. Artinya, militer bukan hanya monopoli negara saja. Swasta juga berhak berperan mengambil keuntungan dalam ranah militer.

Peter W. Singer dalam bukunya, Corporate Warriors (2003), menulis bahwa dalam beberapa dekade terakhir, kontraktor militer swasta telah berkembang dengan baik secara ukuran maupun fungsi. Perusahaan militer swasta adalah aktor baru dalam ekonomi dan politik neoliberal dunia yang telah mampu mengubah pemahaman konvensional otoritas negara dan penggunaan kekuatan yang baku dan resmi. 

Banyak pemerintahan di dunia yang menganut neoliberalisme militer dengan mengalihdayakan (outsourcing) tanggung jawab mereka dengan cara privatisasi kepada swasta. Layanan PMC (Private Military Contractor) dibuka untuk sektor swasta dalam upaya untuk mengurangi biaya melalui mekanisme pasar bebas. 

Pangkalan-pangkalan militer dan industri pertahanan yang merupakan fitur penting negara militer mulai memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk partisipasi dalam rantai pasokan pertahanan militer sebuah negara. 

Dengan asas neoliberal, perusahaan-perusahaan militer swasta telah mampu menempatkan diri mereka pada posisi sebagai pelaku pasar yang sah serta memberikan kekuatan atas nama laba. 

Privatisasi militer adalah bentuk pengondisian negara modern oleh kerangka pasar neoliberal yang membawa misi globalisasi pada abad ke-21. Hal ini merupakan bentuk nyata dari esensi neoliberalisme dan pengaruhnya terhadap negara-negara kapitalis dalam bidang regulasi ekonomi. 

Di Amerika Serikat, perkembangan eksplisit pertama yang dapat diamati saat menuju privatisasi pertahanan dengan munculnya neoliberalisme sebagai prinsip kebijakan pada era Presiden Ronald Reagan. 

Secara administratif, asal-usul kontrak pribadi dapat ditelusuri pada 1985. Yaitu, ketika Kepala Staf Jenderal Angkatan Darat AS John A. Wickham menandatangani perintah yang menerapkan konsep, tanggung jawab, kebijakan, dan prosedur untuk menggunakan kontraktor sipil untuk menggantikan tentara dan tenaga kerja lokal selama masa perang. (Chatterjee 2009; Isenberg 2009) 

Menurut mereka, esensi nyata dari neoliberalisme militer ini adalah penggunaan kontraktor militer swasta di pentas operasi akan menambah kekuatan pasukan Angkatan Darat dengan melepaskan unit militer dari tugas-tugas non-inti. 

Perang Amerika di Afghanistan dan Irak adalah perang pertama dalam sejarah yang bergantung pada kontraktor militer swasta untuk melakukan tugas-tugas penting hingga tugas dukungan tempur. Kegiatan tersebut sebelumnya dan hampir secara eksklusif dan hanya boleh dilakukan atau dimonopoli oleh militer negara saja.

Logika perusahaan militer swasta pada dasarnya sangat berbeda dengan konsepsi lama tentang tentara bayaran kuno. Salah satunya adalah mampu dan dapat diintegrasikan ke dalam operasi dunia militer yang paling kuat sekalipun dan dapat dinormalisasi melalui transaksi pasar bebas. 

Pasar bebas ini membuka pintu lebar-lebar bagi layanan militer swasta. Terutama pada tubuh militer AS yang telah melakukan privatisasi militernya dengan sangat mendalam. Sehingga, keterlibatannya di konflik Irak dan Afghanistan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja kontrak tersebut.

Kebijakan militer AS dalam ideologi ekonomi neoliberal telah mampu melakukan usaha privatisasi dan deregulasi militer, khususnya yang bertugas di Irak dan Afghanistan.

PMC (Private Military Contractor) yang mereka pekerjakan merupakan sinyal globalisasi dan multidimensi industri yang mendorong ke arah kebebasan. Hal ini dapat dilihat pada 2011, investigasi yang dilakukan pihak Kongres ke dalam praktik kontrak telah memperkirakan ada sekitar 199.783 kontraktor yang telah dipekerjakan oleh AS di Irak dan Afghanistan pada tahun fiskal 2010. 

Perkiraan GAO telah mencatat sejumlah 262.681 kontraktor dan bantuan personel yang dipekerjakan oleh Departemen Pertahanan di Irak dan Afghanistan. 

Berbasis pada angka-angka tersebut, dapat dikatakan bahwa ada satu atau dua kontraktor untuk setiap tentara yang berseragam tentara AS. Termasuk data dukungan kontraktor dalam Perang Teluk 1991, ada satu kontraktor untuk setiap lima puluh pasukan yang dikerahkan. (Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS 2010; Avant 2004) 

Antara September 2001 dan akhir Maret 2011, Departemen Tenaga Kerja AS memperkirakan ada 2.6202 kontraktor yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS yang terbunuh di Irak dan Afghanistan. (Departemen Tenaga Kerja AS 2011)

Mengamati perkembang tersebut, peran pelaku pasar PMC (Private Military Contarctor) dalam aktivitas militer AS telah memberikan wawasan tentang kebebasan ekonomi dan politik dalam paham neoliberalisme.

Mengakhiri tulisan ini, ada kutipan menarik tentang PMC (Private Military Contractor) dan konsep ekonomi neoliberalisme:

“PMSCs” are private business entities that provide military and/or security services, irrespective of how they describe themselves. Military and security services include, in particular, armed guarding and protection of persons and objects, such as convoys, buildings and other places; maintenance and operation of weapons systems; prisoner detention; and advice to or training of local forces and security personnel.” (Spearin, Christopher. Private military and security companies and states: Force divided. Springer, 2017:2)

"PMSC" adalah bisnis pribadi yang merupakan entitas penyedia layanan militer dan atau layanan keamanan, terlepas dari caranya mereka menggambarkan diri mereka sendiri. Layanan militer dan keamanan yang meliputi, khususnya, penjagaan bersenjata dan perlindungan orang dan benda, seperti konvoi, bangunan dan tempat lainnya; pemeliharaan dan operasi sistem senjata; tawanan ; dan masukan atau pelatihan pasukan lokal dan personel keamanan.

Memang sudah saatnya untuk mereduksi monopoli pemerintah dalam segala hal demi kebebasan berpenghasilan dan berkreativitas.