Judul di atas diakhiri dengan tanda tanya, yang artinya butuh jawaban. Tetapi yang dipertanyakan adalah soal rakyat, yang semestinya tanggungjawab pemerintah. Sebagai rakyat yang ingin menjadi baik, bukankah rakyat mesti bantu rakyat.  

Jawaban yang coba dihadirkan pada tulisan ini berpijak pada kondisi nyata, kondisi di warung kopi lah bisa dibilang, data ditampilkan sedikit biar tidak dikira alpa kemampuan membaca akal bulus penguasa.

Langsung saja, selama Agustus rakyat disuguhkan data-data yang memuaskan atas kondisi bangsa, tak lupa dibubuhi pernyataan-pernyataan elite yang kian menambah semarak bulan kemerdekaaan.

Mulai data yang dirilis BPS (5/8) yang mewartakan ekonomi Indonesia melonjak tinggi di kuaartal II/2021 sebesar 7,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Semua elite langsung sumringah, tetapi rakyat bawah penuh tatapan kosong, diam seperkian detik sebelum disontakan dengan ludah yang tertelan.  

Kenapa begitu? Ya nampaknya rakyat sudah cukup sering disuguhi data-data yang mencerminkan keadaan yang baik, tapi rasanya kehidupan semakin tragis. Apakah data itu salah atau data itu hoax? Bukan, sekali lagi pemerintah punya banyak akal untuk terlihat mempesona.

Sebagai penikmat menu warung kopi tentu wajar atas tanda tanya besar yang memancing perut ikut berkomentar.

Pikiran perlu dikedepankan untuk menjawab hal yang sebenarnya sederhana, hanya butuh sedikit ketelitian saja. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari perbandingan tahun lalu pada kuartal yang sama yang artinya kuartal II tahun 2021 dengan kuartal II tahun 2020.

Atau biar mudah bisa menggunakan analogi yang dibuat oleh Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo sekaligus Ketua Dewan Pakar PAN dengan mengilustrasikan "Apabila kita punya 100 medali pada tahun 2019. Tahun 2020, medali kita anjlok menjadi 100-5,32 = 94,68. Nah pada tahun 2021 jumlah medali kita menjadi 101.37. Angka 101,37 ini, mencerminkan kenaikan 7,07% dibandingkan kondisi tahun 2020. Tapi jika dibandingkan angka dasar 100, kenaikannya hanya 1,37%.”

Intinya tetap naik kan? Iyaaa tetapi Rakyat Dapat Apa?

Pertanyaan itu kembali muncul karena wajar sampai kopi dingin perut masih berkomentar.

Kenaikan ekonomi kuartal II tahun 2021 disebabkan banyak faktor diantaranya ditopang pertumbuhan pada industri otomotif, properti, kelapa sawit dan batu bara. Volume penjualan mobil meningkat 758,68 persen, penjualan sepeda motor tumbuh sampai 268,64 persen dibanding periode sama tahun lalu. Real Estat Indonesia (REI), terdapat pertumbuhan penjualan properti sebesar 20 persen pada periode yang sama. Hal di atas juga sama dialmi oleh industri kelapa sawit dan tambang.  

Tapi hal tersebut nyatanya tidak sejalan dengan kondisi di warung kopi saat menonton media sosial baik facebook, instagram, tik tok ataupun youtube yang sangat banyak diisi oleh konten-konten kebaikan rakyat dengan rakyat yang lain untuk saling membantu.

Ambil lah konten yang ada di kanal youtube Baim Wong sebagai sampel bagaimana banyak kesedihan yang dialami oleh masyarakat atas kondisi sekarang begitu sulit untuk sekedar bertahan hidup. Tentu konten tersebut bukan disetting karena selaras dengan data yang rilis oleh BPS bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020.

Data di atas tentu dipercayai sebagai data valid karena dikeluarkan oleh intitusi yang memiliki kapasitas dan integritas dalam hal pendataan, pencatatan, dan pelaporan kondisi masyarakat Indonesia. Namun, apabila ditelisik lebih dalam terhadap data tersebut, dapat dikatakan bahwa kemiskinan di negri ini lebih banyak dari pada data yang dipaparkan seperti diatas. Argumennya adalah dengan ukuran miskin dan kemiskinan yang dirilis pemerintah menggunakan ukuran dan perspertif yang tidak rasional dan tidak relevan untuk zaman sekarang. Perdebatan dan perbedaan data tersebut tidak merubah substansi bahwa realitasnya masyarakat Indonesia ini hidup dalam kemiskinan dan kesusahan.

Intinya, kemiskinan di negri dengan kekayaan melimpah ini masih sangat besar. Menurut Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya, Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan dan Kemanusiaan (edisi kedua, Mizan 2015): “Soal angka kemiskinan, saya kira yang dilangsir BPS itu salah karena faktanya ada setengah dari penduduk yang tidak bisa makan tiga kali sehari.”

Jadi peningkatan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen pada kuartal II 2021 tersebut secara keseluruhan dinikmati oleh kelas atas dan tidak memiliki efek kuat ke bawah. Hal ini didasarkan pada kesalahan pemerintah dalam meberikan relakasi perpajakan seperti berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 menegenai pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah [PPnBM], memperpanjang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas properti, dan insentif pajak lainnyaaa.

Dengan demikian  meskipun penjualan otomotif tinggi sesungguhnya dinikmati oleh industri otomotif luar hasilnya dibawa keluar bukan di dalam negeri. Sehingga muncul logika crowding out effeck pada industri menurut Ichsanuddin Noorsy, artinya memberi manfaat kepada negara pengimpor industri otomotif luar negeri. Begitu halnya dengan industri properti, kelapa sawit dan batu bara yang banyak mengasilkan kerusakan alam dan iklim, terjadi perampasan hak tanah adat, serta banyak terjadi kekerasan dan pelanggaan HAM.

Atas laporan dari warung kopi ini, diharapakan optimisme Presiden Jokowi yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2022 pada kisaran 5,0 sampai 5,5 persen pada acara penyampaian RUU tentang APBN TA 2022 di Senayan, direalisasikan dengan kerja, kerja, kerja yang mampu di ejawantahkan pada kebijakan yang benar-benar pro rakyat bawah. Perut butuh makanan bukan data kebijakan elite.

Akhirnya tulisan ini tidak memberikan jawaban apa-apa atas pertanyaan di atas, hanya memberikan gambaran kondisi atas peningkatan ekonomi Indonesia yang sama tidak ada efeknya, tapi tulisan ini bisa menjadi bahan pemerintah melakukan auto kritik atas kebijakan.

Dan kita disini bertanya:

maksud baik saudara untuk siapa?

saudara berdiri di pihak yang mana?