Atmosfir sosial politik negara Indonesia akhir-akhir ini sedang menghangat. Berbagai macam gejolak terhadap segenap kinerja pemerintah sedang menjadi sorotan para milenial. Mulai dari ceritra di ufuk timur tanah Papua hingga aksi-aksi heroik para kawula muda menentang beberapa keputusan para para senator negara. 

Segala peristiwa tersebut kemudian menelurkan berbagai macam persepsi tumpang tindih. Banyak pihak kemudian mulai berpikir dengan segala kemungkinan yang dapat diterjemahkan secara logis; tidak sedikit pula yang beranggapan negatif bahkan desktruktif tentang segala pergerakan yang terjadi.

Perpolitikan Indonesia saat ini sedang mendung tanpa rintik yang menyegarkan. Sang raja kerap mendulang kritik, begitu pun para dayangnya yang tidak luput dari kemelut demi kemelut yang terus menggempur kenyamanan istana.

Adakah misi tertentu di balik setiap aksi? Ataukah hanya sebuah kewajaran manusiawi tentang usaha menyelaraskan sikap yang paradoks?

Konsep kehidupan berbangsa manusia Indonesia sedang mundur secara multidimensional. Sosial, politik, budaya bahkan agama kerap berada dalam diskursus pelik yang sering berujung mengambang, nihil implementasi. 

Berangkat dari hal tersebut, kemudian bermuara pada sebuah kegelisahan tentang seberapa lama negara ini akan bertahan dalam situasi intoleran, abnormalitas demokrasi serta ketidakseimbangan konsep multikulturalisme. Tidak terlalu buru-buru juga tidak naif pula, jika berargumen bahwa secara implisit roh pluralisme ekstrem sedang menyusup masuk raga pertiwi.

Dari sudut pandang sosial-kultural, konsep pluralisme ekstrem sebagaimana dalam Bagus (2002) sedang dijiwai oleh sebagian orang yang berprinsip monisme totaliter. Pluralisme ekstrem memiliki paham yang menyatakan bahwa semua kehidupan sosial hendaknya diatur semata-mata menurut sudut pandang dari kelompok-kelompok individualistik. 

Dalam situasi ini, pembelaan khusus dari kelompok-kelompok tertentu dapat menjadi ancaman yang menghancurkan kesatuan negara atau membiarkan otoritas sipil menjadi barang mainan.

Hal tersebut dapat merujuk pada gejala-gejala yang menjurus pada etnonasionalisme dalam usaha homogenisasi pada ruang lingkup atau teritorial tertentu. Kita pantas menganalisis sejauh itu, sebab bukan tidak mungkin gejolak ini merupakan sekumpulan konsep matang yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk tujuan atau cita-cita tertentu.

Lebih lanjut, konsep pluralisme dalam ulasan Bagus (2002) adalah sebuah realitas fundamental yang bersifat banyak. Oleh sebab itu, fundamental pluralisme sebagai sebuah realitas yang tak terbantahkan dalam kasus berbangsa dan bernegara Indonesia  tidak bisa diredusir, karena yang jamak dan berbeda dalam sudut pandang pluralisme adalah bersifat independen.

Independen adalah sifat absolut dari keterbedaan, sebagai sebuah keutuhan pada kesendirian yang terpisah secara wajar. Masing-masnig kita adalah diri kita sendiri yang berbeda dari mereka dan tidak bisa dipaksakan untuk sama. Kita hanya dituntut untuk memaknai setiap ketidaksamaan sebagai suatu usaha untuk saling memberi dan menerima, saling melengkapi untuk menutupi kekurangan.

Alasan-Alasan yang Mungkin

Diversitas kultural dan problem mayor-minor yang menjadi tema besar dan sebagai pangkal analisis untuk setiap alasan kehidupan masyarakat majemuk. Keterbedaan pada berbagai sendi sosial budaya adalah sebuah kewajaran, bersama segala tetek bengeknya. 

Akan tetapi, setiap peristiwa yang menyita minat publik, hemat saya, telah berada pada koridor ketidakwajaran. Kita perlu serius mengkaji, jeli mencermati dan bijak pula dalam memahami segala macam isu yang berkembang.

Terdapat beberapa alasan dari para ahli yang mungkin dapat menjelaskan tentang problem sosioal, politik dan kultural ini, seturut Liliweri (2011) yang memberikan pendapat tentang beberapa masalah aktual dalam kehidupan masyarakat majemuk:

Etnosentrisme

Teori etnosentrisme yang dipopulerkan oleh Sumner yang mengemukakan beberapa gagasan yang menjelaskan konsep etnosentrisme. Pertama, menurut Sumner, manusia pada dasarnya adalah seorang yang individualistis yang cenderung mengikuti naluri biologis sehingga menghasilkan hubungan di antara manusia yang bersifat antagonistik (pertentangan yang menceraiberaikan).

Berikut, menurut Sumner, terdapat adanya korelasi antara etnosentrisme dan solidaritas kelompok. Dengan memperhatikan tiga segi masyarakat etnosentris; 1) setiap masyarakat selalu mempunyai sejumlah ciri kehidupan sosial yang dapat dihipotesiskan sebagai sindrom;

2) sindrom-sindrom tersebut secara fungsional berhubngan dengan susunan dan keberadaan kelompok serta persaingan antarkelompok; 3) terdapatnya generalisasi bahwa semua kelompok menujukkan sindrom tersebut.

Prasangka sosial

Jones memberikan batasan pengertian prasangka sosial sebagai sikap antipati yang didasarkan pada suatu cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. 

Menurut Poortinga, terdapat tiga faktor yang menyebabkan prasangka sosial, yakni stereotip, jarak sosial dan diskriminasi. Jones kemudian menjelaskan pengertian stereotip sebagai sebuah keyakinan seseorang terhadap orang lain (karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman).

Faktor yang kedua adalah, jarak sosial. Jarak sosial juga merupakan sebuah strategi yang dipergunakan untuk memisahkan seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan tingkat penerimaan tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh Doob.

Faktor yang ketiga adalah diskriminasi. Zastroe berpendapat diskrimniasi merupakan faktor yang merusak kerjasama antara manusia maupun komunikasi di antara mereka. 

Diskrimasi juga merupakan sebuah sikap pembatasan yang diperuntukkan kepada kelompok lain untuk bertindak atau berbuat sesuatu. Dalam hal-hal tertentu, menurut Doob, diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijaksanaan untuk mengurangi, memusnahkan, mencegah, melindungi secara legal dan sebagainya.

Memahami Pluralisme dalam Efektivitas Komunikasi Antarbudaya

Konsep pluralisme perlu dipahami secara utuh dan terarah, demi menuju kepada kehidupan masyarakat pluralis yang menjunjung tinggi kolektivitas.

Paham pluralisme sejatinya mengedepankan bonum commune. Semangat pluralisme harus menjadi benteng pertahanan yang kokoh untuk memupuk fraternitas dan menjalin sinergitas. Masyarakat Indonesia perlu merestorasi sikap dan mental dalam berkehidupan secara plural. 

Pemahaman pluralisme haruslah berawal dari refleksi filosofis yang mendalam, bahwa kemajemukan masyarakat tersusun atas entitas-entitas independen. Keragaman tetaplah sebuah keragaman, yang berbeda adalah berbeda tidak dapat disatupadukan. 

Sehingga dari setiap perbedaan yang ada, akan tercipta dependensi kooperatif sebab mutlak untuk disadari secara manusiawi. Kita tidak sempurna untuk menjalani hidup secara sendiri.

Masyarakat Indonesia perlu membagnun komunikasi antarbudaya yang humanis, mengedepankan etika-etika dasar kehidupan pancasilais. Setiap pelaku komunikasi haruslah menempatkan diri sebagai subjek dengan kapasitas yang sederjat.

Efektivitas komunikasi antarbudaya merupakan kunci kenyamanan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Setiap individu dituntut untuk menghargai setiap komunikasi budaya dengan menghargai setiap perbedaan yang ada.

Efektivitas komunikasi antarbudaya perlu mengedepankan aksioma komunikasi antarbudaya (Liliweri, 2013) sebagai pendulang kerukunan berkomunikasi lintas budaya; bahwa efektivitas komunikasi antarbudaya sangat dibutuhkan dalam hubungan antarbudaya, efektivitas komunikasi antarbudaya sangat ditentukan oleh dukungan iklim komunikasi yang positif.

Semua variabel penentu komunikasi antarbudaya harus dapat diidentifikasi. Tanpa keterampilan berkomunikasi secara efektif, maka setiap orang akan merasa diasingkan dalam hubungan antarpribadi.

Inilah yang sungguh diperhatikan oleh setiap kita yang hendak berkomunikasi antarbudaya. Sehingga apa yang  disebut dengan mutual understanding dapat tercapai demi menata kehidupan yang lebih bermartabat.