Menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 pekan depan, kini para pesohor elite politik sudah memulai gencatan konsolidasi politik dan memampang baner jagoannya di pinggir-pinggir jalan.

Berbagai strategi untuk mendulang elektabilitas pun dilakukan sebagai misi merebut kursi kekuasaan. Mulai dari memamerkan tokoh dari kalangan figur publik atau artis, mantan wakil daerah, mantan ketua legeslatif, pengusahawan hingga kandidat berasal dari klan dinasti politik.

Keberadaan bakal calon kepala daerah dari klan dinasti politik di sejumlah daerah diketahui dari informasi yang beredar di media sosial serta hasil riset dari The Indonesian Institute. Menurut Arfianto Pubolaksono, Manager Riset dan Program The Indonesian Institute, setidaknya ada 71,15 persen bakal calon yang akan berlaga di tingkat kabupaten.

Dari angka 71,15 persen tersebut, setidaknya ada 25 persen bakal calon yang terindikasi dinasti politik yang akan berkontestasi di tingkat kota. Nama-nama calon yang saat ini populer adalah Gibran Rakabumi putra sulung Presiden Jokowi maju Pilkada Solo, Siti Nur Azizah putri dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin maju di Pilkada Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati. D keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut Pilwalkot Tangerang Selatan, Ipuk Fiestiandani istri Bupati Banyuwangi, Yunita Asmara istri Bupati Batanghari Syahirsah, Herny istri Bupati Pasang Kayu Agus Ambo Djiwa, dan Lisa Andriani istri Walikota Binjai M. Idaham.

Shallow Democracy in Political Clan Dinasty Demokrasi dalam Masalah 

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bagian ciri yang melekat dalam sistem negara demokratis. Demokratisasi di bangsa ini kini tengah berproses, secara terang-terangan menampung dan menampilkan sosok para aktor yang berpotensi menggagalkan agenda besar ini.

Di antara mereka adalah para cuan oligarki dan aktor klan dinasti yang berhasil memenangkan lobi-lobi politik dengan alih-alih mendapat suplemen elektabilitas dari hasil tumpang nama keponakan, anak, istri dan keluarga para elite politik yang sedang duduk di kursi kekuasaan.

Menjamurnya klan dinasti politik menjadi masalah besar dalam roda demokrasi kita. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi alasan kenapa dinasti politik bermasalah. Pertama, tidak berjalannya sistem perkaderan internal partai politik, setiap Anggaran Dasar atau Aturan Rumah Tangga partai politik idealnya mengatur tentang sistem kaderisasi yang runtut.

Dari sistem kaderisasi tersebut, seharusnya dijadikan sebagai tolok ukur kepatutan untuk menampilkan calon yang akan diusung. Namun yang terjadi sebaliknya, sistem kaderisasi partai politik kini hanya dijadikan sebagai syarat formalitas untuk dapat sokongan dari kendaraan politik. 

Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Gibran Rakabumi putra sulung Presiden Joko Widodo, ia kini termasuk dalam kandidat calon wali kota Solo yang dalam sistem perkaderan “sekolah politik dan pendaftaran kartu anggota” dimulai ketika menjelang gelanggang pertarungan Pilkada akan berlangsung.

Potret ini tidak hanya sebatas potong generasi perkaderan partai politik yang menggambarkan kegagalan proses kaderisasi tapi cenderung pragmatis yang berambisi merebut kursi kekuasaan yang tidak punya orientasi ideal dalam kepemimpinan dan pendalaman ideologi partai. Bagaimanapun juga, pemahaman ideologi tidak akan maksimal jika hanya ditempuh dengan sistem pembelajaran kelas selama kurang dari satu minggu.

Kedua, klan dinasti politik cenderung melahirkan lingkaran oligarki. Beberapa filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles mendefinisikan oligarki sebagai pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya. Baginya, bentuk pemerintahan ini merupakan pemerosotan dan buruk karena kecenderungan akan potensi korup.

Klan dinasti politik sangat potensi menghendaki praktik tersebut karena hubungan emosional dan politik balas budi sangat mudah rentan untuk disalahgunakan. Hubungan erat aktor dalam skema ini adalah terkait dengan politik pemburu rente. Para pemain lama akan secara mudah melanggengkan relasi dengan para bandit tambang dan para cuan perusahaan melalui jual beli pengaruh kebijakan dari klan yang sama yang sedang meneruskan jabatan kekuasaan.

Sasaran dari poltik oligarki yang difaktori oleh klan dinasti politik adalah menumpuk kekayaan melalui eksploitasi Sumber Daya Alam. Hal tersebut terjawab melalui tesis yang dilakukan oleh Watchdoc melalui film dokumentar yang berjudul Sexy Killers dan politik tambang yang berada di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi dan sekitarnya.

Dari kasus tersebut membuktikan jika relasi pemilik saham adalah lingkaran orang-orang yang mempunyai agenda Pemilu, termasuk Sandiaga Uno kandidat wakil presiden pilpres 2019 dan Wahyu Trenggono Bendum Timses Jokowi di Pilpres 2019.

Ketiga, peluang akses keterbukaan dan transparansi oleh masyarakat untuk berperan serta terhambat. Tidak menjadi hal yang mustahil jika masyarakat umum yang mempunyai kompetensi yang mumpuni kalah dan tersingkirkan karena faktor egoisme dari kepentingan para elite partai.

Dalam klan dinasti politik, yang lebih diutamankan adalah kepentingan yang berbasis kedekatan trah elite politik tanpa mendahulukan politik nilai dari  para kandidat, bagi mereka adalah asal yang penting kandidat calon yang diusung menang berkontestasi dan kelompoknya diuntungkan secara pragmatis.

Di era alam demokrasi seharusnya memosisikan masyarakat sebagai seorang yang mempunyai kesetaraan hak dan akses politik untuk dipilih. Keberadaan klan dinasti politik ini memotret jika perpolitikan Indonesia sedang dikuasai oleh kelompok elite.

Potret klan dinasti politik yang kian menjamur ini tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan demokrasi kita. Saat melihat realitas ini, saya mulai terkesima manakala ketika mendengar suara burung-burung Beo yang berkicau nyaring dari kerangkeng besar depan rumah tetangga saya.

Saya pun segera berpikir bahwa kerangkeng yang di dalamnya ada sarang burung Beo tersebut merupakan komoditas terbesar kedua setelah perkebunan. Akan tetapi, imajinasi kedua ini segera buyar manakala saya mendapat kabar bahwa kicauan burung yang begitu nyaring hanyalah sebuah rekaan, rekaman yang didengarkan keras-keras untuk mengundang kehadiran burung lainya. 

Ingatan tentang riuh rendah rekaman kicauan burung-burung Beo yang tidak berhasil dalam mengundang kehadiran burung-burung berharga ini pun menyadarkan saya tentang realitas Shallow Democracy in Political Clan Dinasty kita.