Pilkada serentak tahun 2017 kali ini kiblatnya Jakarta. Magnet politik Jakarta menyedot perhatian seluruh media, baik media lokal maupun nasional. Hampir setiap hari pilkada DKI menghiasi layar televisi, koran, media sosial, dsb. Padahal Pilkada serentak tahun 2017 tidak hanya dilaksanakan di Jakarta, masih banyak daerah lainnya.

Bicara politik Jakarta itu sudah biasa saat-saat ini. Bagaimana dengan daerah-daerah lain, seperti Aceh, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat yang  juga menggelar pilkada. Semestinya daerah-daerah selain Jakarta seperti, Aceh, Papua, itu lebih menarik sebenarnya jika bicara tentang politik dan demokrasi. Cuma sayangnya Jakarta sudah berikan efek maksimal untuk seluruh daerah.

Hari ini diskusi tentang politik, demokrasi, pancasila, toleransi, tidak lepas dari tema DKI. Tidak hanya di Jakarta, di daerah-daerah yang tidak sedang pilkada-pun ikut merasakan efek maksimal politik ibukota. Sepertinya hanya DKI satu-satunya yang menarik untuk diperbincangkan. Padahal Aceh juga menarik, apalagi Papua Barat, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dsb.

Efek maksimal pilkada DKI tidak hanya merajai seluruh media. Bahkan efeknya membuka kembali wacana politik hingga agama. Bahkan berkat efek maksimalnya memaksa para intelektual kembali membuka catatannya untuk mendiskusikan kembali tentang sejarah, politik, demokrasi, dsb.

Lantas, apa saja efek maksimal pilkada DKI?

Pertama, seputar wacana politik. Helatan pesta demokrasi di Ibukota membangkitkan semangat para politisi, akademisi, dan pengamat untuk ikut angkat bicara. Banyak orang yang tidak paham politik pun akhirnya ikut-ikutan bicara. Wacana-wacana politik kembali tertuang hangat di warung kopi, kampus, kantor, taman, masjid, pesantren, dsb.

Banyak kalangan yang berharap Jakarta menjadi contoh politik demokratis. Adanya Ahok yang non-muslim, merupakan ujian bagi demokrasi ibukota. Jika isu SARA menang di DKI maka jelas demokrasi gagal di sana.

Kedua, seputar wacana demokrasi. Demokrasi yang sudah jadi pedoman hidup Negara ini kembali di gali akibat efek maksimal pilkada ibukota. Apalagi adanya Ahok calon petahanan yang jelas non-muslim. Wacana ini menarik perhatian para akademisi, ulama’, kyai, MUI juga ikut-ikutan.

Yang Pro-Ahok selain atas nama timses, juga karena demokrasi yang mengesahkan siapa saja berhak menjadi gubernur. Ada pula dengan wacana agama, ada ormas yang ramai-ramai menolak Ahok.

Ketiga, seputar wacana toleransi agama. Melihat adanya kandidat petahanan yang non-muslim dengan elektabilitas melangit, banyak juga yang menolaknya.  Kemudian muncul wacana toleransi agama. padahal wacana ini sudah sering kita dengar dan sering didiskusikan.

Namun wacana toleransi di Indonesia memang buram. Seringkali diagendakan dialog antar agama, tapi masih saja sikap intoleran muncul. Akhirnya wacana-wacana teologis seringkali disalahgunakan untuk senjata politik.

Keempat, seputar isu SARA. Isu ini santer muncul sejak Ahok menjadi wakilnya Jokowi di DKI. Setelah jadi gubernur pun wacana ini tetap ada. Apalagi sekarang Ahok jelas menjadi bakal calon yang berbeda agama dari mayoritas. Hingga berduyun-duyun orang memunculkan isu SARA untuk melawannya.

Isu SARA di Jakarta menarik perhatian banyak kalangan. Isu ini kembali diangkat dalam ruang-ruang diskusi publik. Tidak sedikit orang menanti apa yang bakal terjadi nanti pada waktu helatan pesta demokrasi di DKI.

Kelima, ramai-ramai memahami lagi Pancasila. Mulai ramainya wacana politik, toleransi, SARA, pemimpin non-muslim pada momentum pilkada DKI menggerakan banyak kalangan untuk mendiskusikan lagi Pancasila. Banyak kalangan yang membaca kembali sejarah Negara ini. Bagaimana bangsa ini dibangun atas semangat kebangsaan, demokrasi, dan keragaman.

Pancasila kembali sakti, digadang-gadang sebagai kunci dalam menyelesaikan kegaduhan negeri ini. Semoga pemahaman pancasila kali ini tidak sekedar teoritis namun benar-benar diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Efek maksimal pemilu DKI jelas menggerakkan banyak orang menggali nilai-nilai Pancasila dan mengaplikasikannya.

Keenam, seputar penggusuran Bukit Duri. Pasca pendaftaran bakal calon gubernur DKI, Ahok tetap menjalankan kebijakannya. Penggusuran demi penggusuran, yang terbaru Bukit Duri juga mencuri perhatian publik, tidak hanya di Jakarta, bahkan di daerah-daerah.

Nggusurnya di Jakarta, ramainya hingga daerah-daerah. Akhirnya muncul survey elektabilitas Ahok jeblok. Pernyataan Ahok juga menarik lagi, dirinya tidak takut soal apapun tentang elektabilitasnya, tidak masalah jika dirinya tidak terpilih lagi, tidak masalah jika dirinya dikenal sebagai gubernur tukang gusur.

Ketujuh, seputar pulau reklamasi. Berita ini menarik bagi para nelayan dan juga pengamat lingkungan. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah. Bahkan kajian seputar elit ekonom yang terlibat dalam reklamasi turut diperbincangkan.

Kedelapan, seputar tafsir al-Qur’an. Wacana tafsir sebetulnya sudah ramai di pesantren maupun PTAIN/PTAI. Namun wacana tafsir al-Qur’an ini jadi menarik ketika Ahok menyebut al-Qur’an dan surat al-Maidah 51. Penyebutan Ahok tentang al-Qur’an menimbulkan pro dan kontra. Disebut-sebut Ahok telah menistakan agama, menghina umat Islam, melecehkan al-Qur’an, dst.

Namun ada sisi baiknya, berkat Ahok, sekarang banyak orang yang hafal surat al-Maidah 51 dan terjemahannya. Banyak orang yang kemudian membaca al-Qur’an. Bahkan pakar tafsir pun turun tangan, apalagi para peneliti tafsir, penggiat tafsir, semua ikut ramai menafsirkan al-Maidah 51.

Kesembilan, seputar Majlis Ulama Indonesia (MUI). Terkait MUI ini berhubungan dengan maklumatnya tentang pidato Ahok menyebut al-Qur’an dan al-Maidah 51. Pada intinya MUI menyatakan Ahok telah menistakan dan mengina umat Islam.

Kemudian muncul wacana lama untuk membubarkan MUI. Masalahnya MUI dianggap tidak memberikan fatwa yang menyejukan. Justru fatwa MUI menggerakkan massa untuk berbuat anarki dan kerusuhan. Wacana lainnya, banyak pihak menyayangkan sikap MUI yang ikut-ikutan dalam urusan politik di DKI Jakarta.

Kesepuluh, seputar hermeneutika. Sebenarnya hermeneutika sudah banyak dikenal di Indonesia. Terutama dikenal oleh para pengkaji tafsir al-Qur’an. Memang awal kemunculannya mendapat banyak kecaman. Karena ini metode barat yang diadopsi untuk menafsirkan al-Qur’an. Namun, hermeneutika mulai diterima sebagai salah satu kaidah tafsir.

Menariknya hermenutika kembali disebut pada momen pilkada DKI. Nusron Wahid menyebutnya pada salah satu acara di stasiun tv swasta pasca Ahok minta maaf. Wacana hermeneutika kemudian menjadi kata yang kembali dicari-cari oleh banyak orang.

Kesebelas, seputar Front Pembela Islam (FPI). Sudah tidak asing ditelinga kita soal ormas satu ini. FPI selalu berdiri paling depan untuk melakukan perusakan tempat ibadah yang dianggapnya sesat. Bahkan sering juga melakukan sweeping di tempat-tempat hiburan dan warung remang-remang. Baru kemaren juga melakukan aksi besar untuk menangkap dan menolak Ahok.

Banyak orang menyayangkan tindakan FPI ini. Tidak ada keserasian antara ucapan dan sikap. Ucapannya Ilahiah, suci tapi sikapnya brutal. Ini yang disebut-sebut corak “Islam yang marah”, bukan “Islam yang ramah”. Bahkan wacana membubarkan FPI ini muncul kembali di momen pilkada DKI.

Keduabelas, seputar Ust. Yusuf Mansur. Ustad satu ini sudah populer di seluruh Indonesia, kita sering melihatnya di media tv, maupun media sosial. Yang terbaru dengan tampil beda Ust. Yusuf Mansur tampil di medsos dengan menangis-nangis. Ada yang menanggapinya secara santun, penuh kelucuan, dan ada juga yang jadi bahan guyonan.

Kemunculan Ust. Yusuf Mansur ini menanggapi argumen Nusron Wahid yang tampil di tv swasta dengan melotot-melotot kepada ulama’. Sepertinya Ust. Yusuf tidak terima jika seorang ulama’ disikapi demikian. Tapi, bagaimanapun semua tanggapan ini kian ramai karena dalam proses pilkada DKI Jakarta.

Demikian efek maksimal pilkada DKI Jakarta. Padahal Pilkada DKI masih dalam tahap pencalonan, belum masuk kampanye. Efek maksimalnya menyeret munculnya banyak wacana publik, politik, demokrasi, pancasila, toleransi, isu SARA, tafsir al-Qur’an, hermeneutika, hingga ustad Yusuf Mansur.

Sepertinya efek maksimal pilkada DKI masih berlanjut hingga helatan pesta demokrasi dilaksanakan. Semoga saja efek maksimal pilkada DKI membawa dampak positif. Khususnya dalam menjaga dan merawat demokrasi, nilai-nilai Pancasila, dan NKRI.