Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU Ciptaker saat ini menjadi perhatain publik selain isu Covid-19. Hal itu karena RUU ini memunculkan pro dan kontra. Kabar apa pun terbaru terkait ini selalu menjadi sorotan media.

Beberapa media menyoroti RUU Ciptaker sebagai barang yang perlu diwaspadai, karena opini yang terbentuk di media sosial cenderung demikian. Padahal RUU ini akan menjadi sebuah sebuah terobosan seandainya disahkan.

Penulis yakin jika RUU Ciptaker disahkan dapat membangkitkan ekonomi Indonesia. Hal ini karena sejumlah pasal dalam RUU ini akan menciptakan iklim bisnis yang lebih dapat menarik perhatian para investor. Izin investasi lebih dipermudah dan usaha-usaha kecil pemula akan bermunculan. Itu akan berdampak membuka banyak lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja; b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi,” demikian bunyi pembukaan draf RUU Ciptaker.

Jelas, keberadaan RUU ini tidak lain sebagai pemenuhan terhadap amanat UUD 45 dalam melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. RUU Ciptaker ingin menjawab tantangan global yang tidak cukup dihadapi oleh peraturan yang ada saat ini.

Peraturan yang ada saat ini dalam upaya penciptaan lapangan kerja justru cenderung memperlambat. Izin investasi begitu rumit dan memiliki alur yang panjang. Itu mengapa Indonesia saat ini bukanlah tempat yang seksi bagi para investor luar negeri untuk menanamkan modal, membuka usaha sehingga tercipta lapangan pekerjaan.

Mereka lebih tertarik berinvestasi di Singapura dan Malaysia. Adapun para investor-investor industri-industri padat karya lebih memilih Vietnam dan Thailand yang regulasi dan birokrasinya lebih terbuka dan mudah untuk perizinan berinvestasi. Jauh lebih baik dari Indonesia yang ribet dan banyak syarat.

Padahal investasi bagi sebuah negara adalah asupan gizi. Sehat bagi perekonomian negara. Karena investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 

Apalagi tingkat pengangguran di Indonesia cukup banyak. Ada 7 juta usia produktif yang saat ini tidak mendapatkan pekerjaan dan setiap tahunnya ada 2 juta lebih angkatan kerja baru yang butuh lapangan pekerjaan. Angka pengangguran itu diperparah oleh dampak wabah Covid-19. Jutaan pekerja dirumahkan bahkan di-PHK.

Lapangan pekerjaan di sektor-sektor industri padat karya baik untuk menaikkan jumlah kelas menengah, yang sebelumnya dari kelas miskin. Ini artinya, lapangan pekerjaan yang semakin luas dapat memangkas angka kemiskinan secara signifikan.

Menurut laporan Bank Dunia, sebelum wabah Covid-19, kelas menengah Indonesia tumbuh cepat dibandingkan kelas yang lain dalam beberapa tahun belakangan. Sebanyak 20 persen dari total populasi di Indonesia tergolong kelas berpendapatan menengah. Porsi kelas menengah tersebut lebih tinggi dari porsi 11 persen kelas tidak mampu atau miskin, namun lebih kecil dibandingkan dengan porsi kelas yang rentan miskin.

Omnibus Law Ciptaker, seperti yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga masyarakat rentan miskin jatuh pada kemiskinan. Omnibus ini menjadi satu benteng untuk menjaga masyarakat tetap memiliki pendapatan, dan bergerak menjadi kelas menengah.

Maka sudah sewajarnya RUU Ciptaker juga mendapat banyak dukungan dari kelompok masyarakat. Dukungan mengalir karena RUU ini seperti sebuah oase. Sebelumnya negara ini seperti stagnan, tidak ada kemajuan, bahkan cenderung tertinggal jauh dari Singapura bahkan Malaysia.

Sekali lagi, investasi itu seperti asupan gizi. Indonesia selama ini kurang gizi karena tingkat pertumbuhan investasi rendah, hanya 4 persen. Tidak sebanding dengan permintaan angkatan kerja yang setiap tahun meningkat. Untuk itu, sudah seharusnya kita menyambut baik usulan pemerintah berupa RUU Ciptaker.

Aneh jika ada yang setuju mempertahankan aturan yang menghambat investasi. Itu sama saja setuju Indonesia kurang asupan gizi berupa investasi. Aturan yang ada selama ini cenderung menghambat investasi. Ingat, ada beberapa hal penghambat investasi. Yakni korupsi, inefisiensi birokrasi pemerintahan, ketertinggalan infrastruktur, dan beberapa faktor lainnya.

RUU Ciptaker akan melakukan penataan ulang regulasi dan birokrasi secara fundamental, terutama untuk mengatasi hambatan investasi berupa korupsi, serta birokrasi dan regulasi yang inefisien.

Kini sudah saatnya Indonesia bangkit mengejar, menyusul bahkan melewati Malaysia dan Singapura yang secara ekonomi lebih maju di depan dari Indonesia. Sudah bertahun-tahun saking sedikitnya jumlah lapangan kerja karena para investor enggan menanamkan modal di Indonesia, banyak dari saudara kita mengadu nasib di Malaysia dan Singapura serta negara-negara lainnya.

Mungkin para buruh yang memprotes RUU Ciptaker sudah nyaman karena saat ini sudah mendapatkan pekerjaan. Apakah mereka tidak lebih jauh cara berpikirnya, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang masih menganggur belum mendapatkan pekerjaan.

Mencegah RUU Ciptaker disahkan artinya menghambat peluang mereka yang menganggur dan calon angkatan kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan. RUU Ciptaker dihambat, maka investasi terhambat.

Investasi terhambat artinya akses lapangan pekerjaan akan terbatas. Akses lapangan pekerjaan terbatas dampaknya jumlah pengangguran terus meningkat setiap tahunnya, yang buntutnya angka kemiskinan makin meningkat dan kesejahteraan masyarakat makin jauh memprihatinkan.

Itu adalah efek domino yang timbul jika RUU Ciptaker tidak disahkan. Tentu kita semua tidak mau angka kemiskinan naik dan pengangguran bertambah serta kesejahteraan masyarakat terhambat. Jelas semua warga Indonesia tidak mau kondisi itu.

Tapi anehnya, sebagian dari kita ada yang menghambat upaya pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Mereka dengan tampak heroik berteriak “Jangan sahkan RUU Cipta Kerja!”