Directorate of Information Technology (DoIT)
E-Goverment atau electronic goverment merupakan salah satu terobosan terbaru yang dilakukan oleh pemerintah, dalam menjalankan dan melaksanakan proses pemerintahan melalui pemanfaatan sistem elektronik berbasis komputer dan internet, untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat (publik).
E-Governance bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari public service dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang mendukung adanya pemerintah yang transparan dan bersih, serta membantu perbaikan sistem-sistem kinerja birokrasi di pemerintahan yang awalnya kaku, lama, dan juga berbelit-belit, menjadi lebih efisien dan transparan serta membuat menejement birokrasi yang baik.
E-Government sudah direalisasikan pada badan-badan pemerintahan seperti legislatif, yudikatif, dan administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik ke masyarakat, ataupun dalam proses pemerintahan yang baik dan demokratis.
Dengan empat model yang digunakan, E-Governance dalam setiap model juga mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat butuhkan, yaitu pertama Government to citizen (G2C) merupakan sebuah layanan publik dan informasi satu arah yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, di mana pemerintah bertugas untuk menangani urusan-urusan administrasi pemerintahan dalam bentuk sebuah layanan online, yang memudahkan masyarakat dalam melakukan layanan komunikasi berbasis teks menggunakan E-Mail.
Juga untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan (pendaftaran kartu BPJS, KIS secara online), pembayaran pajak, beasiswa (pemerintah,swasta, lembaga pendidikan), paspor, dan data-data penting lainnya, dengan model layanan publik ini membuat masyarakat lebih efisien, mudah dan cepat dalam membuat keperluan-keperluan tersebut.
Kedua adalah Government to Employee (G2E). Ini merupakan bentuk layanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan karyawan atau tenaga kerja, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja para pegawai pemerintahan, seperti dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan juga pengembangan terhadap instansi-instansi pemerintah dengan basis layanan online dan mensosialisasikan Knowledge Sharing serta memberikan apresisasi-apresiasi terhadap para pegawai yang berprestasi dan juga pengangkatan pegawai menjadi karyawan tetap.
Ketiga adalah Government to Government (G2G). Ini merupakan bentuk layanan komunikasi dan informasi online yang dilakukan pemerintah dengan instansi negara atau antar-departemen dan antar-kementerian, dengan tujuan memudahkan dalam pertukaran informasi yang dilakukan pemerintah kepada pemerintah baik pemerintahan di dalam negeri maupun pemerintahan antar-negara, seperti kegiatan ekspor-impor, bantuan dari dan ke luar negeri, pertukaran pelajar serta beasiswa luar negeri oleh pemerintah dengan pemerintahan antar-negara.
Keempat adalah Government to Business (G2B). Ini merupakan bentuk hubungan yang dilakukan antara pemerintah dengan para pelaku bisnis, baik pihak swasta, wirausaha maupun BUMN, yang dilakukan secara online, terkait dengan informasi barang dan jasa yang dilakukan melalui aplikasi e-Procurement, yang memudahkan para pelaku-pelaku bisnis dalam pendaftaran perusahaan, pembayaran pajak dan juga terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah.
Dari keempat model E-Governance tersebut, memudahkan pemerintah dalam meningkatkan komunikasi, baik dengan masyarakat, tenaga kerja, dan juga sesama pemerintah sendiri (melalui G2C, G2E, G2G, G2B) dengan menggunakan layanan komunikasi online berbasis internet.
Selain itu, membantu menghemat anggaran negara dan anggaran pemerintahan dalam penyediaan bentuk sarana komunikasi dan transportasi serta mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengoptimalan E-Governance pemerintah dapat mengorganisir kegiatan para birokrat dengan lebih transparan dan juga mudah.
E-Goverment mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas dari pelayanan masyarakat dengan berbasiskan Teknologi Informasi, mendukung adanya suatu pemerintahan yang bersih dan transparan, membantu dan memperbaiki sistem-sistem birokrasi di pemerintahan, perbaikan dalam manajemen waktu, perbaikan manajemen keuangan serta manajemen pemerintahan secara menyeluruh.
Dengan dukungan terhadap jalannya E-Government di mana dengan menekankan hubungan-hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan juga pihak-pihak swasta yang berbasiskan teknologi informasi.
Walaupun pada penerapannya di masyarakat E-Governance sempat mengalami berbagai macam kendala-kendala dan juga berbagai hambatan, akan tetapi pemerintah terus mengupayakan dan berusaha untuk melakukan pembaharuan dalam setiap sistem-sistem yang ada didalam E-Governance agar masyarakat juga dapat merasakan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui E-Governance tersebut.
Semoga dari tulisan ini pembaca dapat memahami dan menambah pengetahuan tentang program-program pemerintah berbasis layanan online yaitu E-Governance dengan segala bentuk kemudahan dan fleksibilitas yang dibuat agar masyarakat merasakan kemudahan dalam proses pelayanan publik yang dilakukan pemerintah, dengan program-program yang ada diharapkan membantu Indonesia dalam proses menuju negara maju serta membuat masyarakat Indonesia lebih mudah dalam melakukan pelayanan publik.