Sampai kapan lingkungan peradilan kita dibiarkan boros menggunakan kertas?

Manakala rangkaian Pemilu telah sampai di penghujung acara dan dinyatakan selesai oleh KPU sebagai pihak penyelenggara, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mendapat mandat untuk menerima segala bentuk peraduan dari para kandidat. Lembaga yang dipercayakan kepada sembilan hakim tersebut didapuk sebagai wasit dalam penyelesaian sengketa Pemilu, skala lokal maupun nasional.

Sebagaimana biasa, setiap lima tahun sekali, seusai Pilpres dilaksanakan, gedung yang disangga oleh sembilan pilar tersebut menjadi ramai dan mendapat sorotan dari berbagai siaran media televisi. Riuh rendah ruang persidangan menjadi tontonan masyarakat Indonesia yang disuguhkan sejak pagi, siang, hingga malam.

Pada Pemilu kali ini, KPU telah menetapkan tanggal 22 Mei mendatang sebagai jadwal pengumuman perolehan suara Pilpres. Apa pun hasil yang diutarakan nantinya, bukan lembaga negara namanya jika kebal dari gugatan para pihak yang merasa dirugikan. Satu hari berselang, gugatan terhadap keputusan tersebut sudah dapat didaftarkan ke MK untuk disidangkan.

Betul, tidak ada kepastian bahwa upaya hukum tersebut akan ditempuh oleh salah satu pihak yang tengah bersaing. Oleh karenanya, tulisan ini mengajak untuk melihatnya dari sisi yang berbeda. Pengalaman Pemilu (red: Pilpres) sebelumnya telah cukup memberikan pelajaran sangat berarti.

Tahun 2014 lalu, misalnya, di tempat serupa, masyarakat kita disodorkan pemandangan yang tak biasa. Khalayak dikejutkan dengan kehadiran 21 truk Fuso yang mengangkut alat bukti berupa dokumen (red: kertas) milik KPU. Satu lantai, lantai 8 gedung MK, dipenuhi dengan alat bukti termohon (tribunnews.com).

Untuk menilai apakah dokumen tersebut dapat dikatakan banyak atau sebaliknya, tiap kita tentu memiliki pandangan subjektif masing-masing. Akan tetapi, selama ini, pernahkah kita membayangkan betapa borosnya dunia hukum Indonesia dalam menggunakan kertas? Sebut saja Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lain sebagainya.

Tidak salah lagi, hingga saat ini, lingkungan peradilan kita tidak dapat lekang dari kertas.

Menurut Pasal 25 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat empat badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA), yakni Peradilan Umum (PU), Peradilan Agama (PA), Peradilan Militer (PM), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jumlah keseluruhannya telah mencapai angka 800 lebih dan tersebar di 34 provinsi wilayah Indonesia.

Leip.or.id menyebutkan bahwa pada tahun 2014 - 2015, Indonesia memiliki PU Tingkat Pertama sebanyak 352 dan Banding 30. Sementara untuk PA Tingkat Pertama, sejumlah 359 dan Banding 29. Adapun PTUN Tingkat Pertama, berjumlah 28 dan Banding 4. Terakhir, untuk PM, jumlahnya 19, PM Tinggi 3, dan PM Utama 1.

Sebagaimana diketahui, dalam kurun waktu 2018 saja, Pengadilan di seluruh Indonesia telah disibukkan dengan kehadiran 6 juta lebih perkara (detiknews.com). Angka tersebut merupakan jumlah yang fantastis tentunya, terlebih lagi apabila dikonversi menggunakan rumus atau hitung-hitungan kertas: 1 rim = 500 lembar, 16 rim = 1 pohon, dan 1 kasus = ?

Tidak perlu membuang banyak waktu dan tenaga untuk mendebat kondisi ini. Menggunakan kertas dari pulp atau daur ulangkah? Menebang pohon hasil hutan atau tanamankah? Memengaruhi lingkungan atau tidakkah? Intinya, sejauh ini, dunia hukum kita masih sangat boros menggunakan kertas!

Dengan nada kesal, tulisan ini ingin mengatakan, keharusan untuk menggunakan kertas dalam setiap proses beracara di peradilan merupakan suatu upaya mencederai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman; peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana tegas disebutkan pada Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009.

Dengan demikian, Refleksi Akhir Tahun Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diselenggarakan Desember tahun lalu, dengan mengusung tema “Menyongsong Tahun 2019, menuju Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi,” menjadi penting untuk kita, secara bersama-sama, memperhatikan serta mendorong implementasinya.

MA diyakini telah berhasil menciptakan inovasi baru sekaligus komitmen kuat untuk mewujudakn Justice Reform di lingkungan peradilan Indonesia yang dibuktikan dengan munculnya Perma No. 3/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Melalui Perma tersebut, lahir sebuah aplikasi yang diberi nama e-Court. Aplikasi yang dirancang sejak November 2017 silam dan dirilis pada Juli 2018 lalu itu nyatanya sukses menyinergikan kemampuan Teknologi Informasi dengan Hukum Acara di peradilan. Di dalamnya, kita akan disuguhkan dengan 3 fitur berupa e-Filing, e-Payment, dan e-Summons.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, aplikasi tersebut untuk sementara waktu hanya dapat memanjakan kalangan Advokat. Penggunaan oleh perorangan maupun Badan Hukum akan diatur kemudian. Meskipun demikian, langkah ini patut menjadi bahan percontohan oleh institusi atau lembaga lainnya.

Harus diakui, terobosan seperti ini telah turut berkontribusi melakukan penghematan kertas. Untuk lebih memantapkan jargon paperless di lingkungan peradilan, Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan negara yang lebih dulu mencobanya, seperti New Zealand, Singapura, Australia, maupun lainnya.

Sampailah kita pada satu pertanyaan, “Siapa selanjutnya?”