Kasus teranyar yang ramai dibicarakan saat ini ialah RAPBD Jakarta. Dan sasaran utama dari peristiwa itu sudah pasti kandidat capres terkuat, Anies Baswedan.

Cara mudah mendapatkan panggung politik memang demikian: kritisi tokoh politik yang terkenal.

Bukan hanya PSI dan kadernya yang mencari panggung, Ahok pun seolah ingin cari perhatian. Biasalah. Setelah keluar penjara dan ditinggalkan teman-teman politiknya, Ahok ingin kembali berkiprah. Para pendukung Ahok pun seolah menemukan kembali momentum politik.

Lalu mengapa Anies teledor dengan RAPBD yang disusun bawahannya? Sejatinya Anies tidak teledor. Ia hanya memberi kepercayaan penuh kepada bawahannya. Bila kemudian mereka salah, maka wajib bagi Anies mengganti mereka. Anies pun sudah mendapat kesimpulan siapa bawahannya yang cerdas dan tidak cerdas.

Momentum ini juga dapat dijadikan start bagi Anies untuk mengoreksi bawahannya yang sengaja ingin menjatuhkan dirinya. Bawahan yang masih loyal pada gubernur sebelumnya, belum bisa move on dan menganggap Anies sebagai musuh mantan bosnya. Mereka inilah duri dalam daging yang harus dikeluarkan dari struktur Pemprov DKI Jakarta.

Siapa pun penghasut kasus RAPBD Jakarta, mereka telah sukses mendapatkan panggung politik. Mereka sementara unggul walaupun nantinya kelihatan dungunya.

Anies wajib berterima kasih kepada mereka. Riak tersebut malah makin mengkokohkan posisi Anies sebagai capres 2024.

Agenda menjatuhkan elektabilitas Anies memang lebih kentara saat ini dan dipastikan akan terjadi di tahun berikutnya. Anies tak boleh cengeng, semua agenda penjatuhan nama baiknya merupakan hal yang biasa. Apalagi kebanyakan mereka dahulunya para pemuji dirinya ketika ia masih bersama Jokowi. Ini hanya perputaran roda politik, biasa saja, dan tak perlu dianggap serius.

Anies adalah ancaman bagi politisi yang ingin bertanding pada pilpres 2024. Posisinya sebagai Gubernur Jakarta dianggap berbahaya bagi mereka. Karenanya, hal teknis sekalipun dibesar-besarkan, bahkan ada yang kembali memuji Ahok. Sayangnya, sampai detik ini Jokowi belum tertarik dengan Ahok. Belum ada rencana membalas jilatan para pendukung Ahok.

Bagi masyarakat yang membaca media online maupun televisi, sebaiknya jangan terhasut. RAPBD itu ada proses panjang sebelum menjadi APBD. Setiap dinas punya hak otonomi.

Anies ingin dinas bekerja dengan nyaman. Anies kemudian mengoreksi kinerja mereka, demikian pula dengan DPRD Jakarta. Jadi salahkan Anies karena itu hanya membuktikan bahwa kedunguan sedang viral.

Di Indonesia memang yang dungu cepat viral. Malah pelakunya bukan hanya orang yang tidak sekolah, bahkan para akademisi dengan seabrek sering melakukan kedunguan tersebut.

Bandingannya begini: kalau ada dinas melakukan kesalahan, maka Anies yang disalahkan. Namun apa pernah kita menyalahkan Jokowi ketika ada menteri korupsi? Atau ada menteri yang salah ucap dan dungu dalam tindakan, mengapa Jokowi tidak disalahkan?

Kita patut bertanya-tanya, mengapa isu kesalahan teknis begitu besar? Sementara isu pelanggaran HAM aksi mahasiswa, Papua, Wamena, miskin pemberitaan. Mengapa banyak yang diam? Sampai di sini, sudah paha, kan, siapa yang cerdas membaca situasi dan siapa yang mudah terhasut?

Masih ingat kasus TransJakarta yang melibatkan pejabat dishub Jakarta? Mengapa Gubernur Jakarta saat itu tidak populer sepopuler Anies? Padahal kerugiaannya jelas nyata.

Barangkali ada ada yang membaca pernyataan Ahok di media di tahun 2014. Katanya, APBD tidak bisa dikorupsi tanpa restu gubernur. Lalu siapakah gubernur saat pejabat dishub dinyatakan bersalah dalam kasus TransJakarta?

Sejauh ini, Anies belum terlibat kasus korupsi apa pun. Jika menganggap Anies melakukan korupsi APBD Jakarta, silakan lapor ke KPK. Memang sulit menjatuhkan Anies yang begitu banyak prestasi sehingga hal teknis dijadikan berita nasional.

Sayangnya, usaha tersebut terlalu dungu dan hanya mampu dikonsumsi oleh mereka yang dungu pula. Cerdas bakal menganggap itu isu sampah belaka meski dapat didaur ulang nantinya saat pilpres 2024.

Mereka yang menyalahkan Anies hanya numpang populer.

Anies memang cerdas. Tanpa wagub sekalipun, ia sukses menjalankan satu demi satu janji kampanye. Kita harus ingat perkataan Hatta, "kita akan menemukan apa yang kita cari." Kalau ke rumah ibadah mencari keburukan, kita akan menemukan keburukan itu. Banyak hal buruk yang dapat kita ceritakan, misalnya khotbahnya bernada radikal dan lain-lain.

Kita akan pula menemukan kebaikan meski itu di tempat-tempat yang dianggap buruk. Demikian pula dengan Anies Baswedan, ada saja kisah buruk yang sudah disiapkan untuk diviralkan. Dalam politik, hal-hal begini sudah biasa, banyak yang ingin jadi pahlawan melalui media massa dan media sosial.

Panggung politik kita memang begitu. Populer dengan menjatuhkan lawan politik bukan dengan prestasi. Anak baru gede biasanya senang mencari sensasi, tapi sayangnya sering membuat kedunguan.

Harusnya mereka mendesak Anies mencopot dinas terkait, bukan malah menyalahkan Anies. Itu jika mereka waras. Namun karena kekalahan pilkada 2017 masih mengakar, maka segala cara dihalalkan demi menjatuhkan lawan politik.

Perilaku politik itu sebaiknya jangan dicontoh apalagi diviralkan. Jangan masuk dalam barisan dungu. Bisnis isu dungu memang menjanjikan selain bisnis hoaks. Bedanya hanya di cover. Isu dungu kelihatan hebat karena dilukis oleh media-media besar.

Cuci otak dan infiltrasi akal sehat terjadi dengan sendirinya. Sudahlah, mereka hanya ingin cari panggung murahan. Selain memang sudah kehilangan momentum sejak Jokowi-Prabowo sepakat nikah siri.