Puluhan tahun silam, ribuan bahkan jutaan orang berkumpul di satu tempat yang sama. Mereka dalam satu tujuan sama hendak menumbangkan orang bernama Soeharto, dan demi satu impian besar, sekalipun mesti membayarnya dengan darah dan nyawa. Impian besar itu kelak disebut reformasi. Dan kebebasan berpendapat adalah salah satu isi mimpi itu.

Puluhan tahun berjalan, kebebasan berpendapat itu, bagaimanapun, akhirnya mendapat tempatnya, sekalipun hari-hari ini tampak ada yang belum hilang, atau katakanlah masih dalam wajah yang sama: juga mesti dibayar dengan darah dan nyawa.

Randi dan Yusuf, bagaimanapun, telah membuka mata kita, bahwa apa yang diperjuangkan puluhan tahun lalu itu belumlah benar selesai, terlepas orang bernama Soeharto itu ditumbangkan. Tak salah kalau kita menyimpulkan bahwa tubuh Soeharto belaka yang ditumbangkan, bukan pikirannya. Sebab apa yang pernah dilakukannya, sekarang pun tetap saja kita menyaksikannya.

Keduanya adalah mahasiswa yang terdaftar aktif di Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka hilang nyawa saat (dan setelah) ikut dalam barisan aksi demonstrasi di muka gedung DPRD Sulawesi Tenggara, menolak pengesahan RUU KUHP—yang memang seisi Indonesia sedang ramai membicarakannya.

Randi tertembak peluru tajam di dadanya, tersungkur tak sadarkan diri, dan tak lama belaka untuk memastikan bahwa (maaf, saya harus menyebutnya) “ada yang telah membunuhnya”. 

Sehari setelahnya, Yusuf harus menyusul pula setelah menjalani operasi di kepalanya, di Rumah Sakit Bahteramas Kendari. Diduga, ia terkena pukulan keras menggunakan benda tumpul.

Kita tak pernah mengerti dan tahu bagaimana perangkat negara mampu hadir dengan laku sekejam itu. Sementara dalam panggung-panggung politik, mereka kerap tampil seolah tak ada celah buruk dari sisi mana pun. “Pengayom masyarakat.” Kita sering mendengar itu. Dan sampai sekarang mereka tak malu terus mengatakannya.

Apa barangkali perangkat negara itu memang dididik untuk membunuh rakyatnya sendiri, dengan dalih “mereka perusuh?” Lalu siapa yang mendidiknya?

Bahwa sekarang ini kita hidup di era keterbukaan yang disebut demokrasi, itu memang menyenangkan. Tapi jikalau mesti membayarnya dengan nyawa, saya kira kita sepakat akan meneriakkan satu pernyataan sama: tak ada demokrasi sekarang ini. Atau barangkali memang tak pernah ada.

Bahwa chaos dalam aksi demonstrasi adalah kecenderungannya, atau katakanlah rentan untuk terjadi, itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi mengakhirinya dengan—maaf saya harus menyebutnya “membunuh”—rasa-rasanya demokrasi tak memiliki dalil semacam itu. Kecuali yang dimaksud adalah keotoriteran.

Kepergian Randi dan Yusuf—yang tentu saja mereka tak pernah memikirkan kematiannya akan sedemikian tragis—bagaimanapun, telah membawa kita pada satu kesedihan yang serius. Mungkin juga bermuara pada dendam yang paling enggan untuk beranjak. Dan kematian mereka tentu saja telah menjadi antitesis dari idealnya sebuah negara demokrasi.

Sampai di sini, saya memikirkan gamblang bahwa boleh jadi apa yang kita mengerti tentang demokrasi, selama ini tak pernah seirama dengan yang dimaksudkan negara. Atau katakanlah ada perbedaan besar mengenai definisi demokrasi menurut negara dengan definisi menurut rakyatnya.

Kalau kita sedikit melihat ke belakang, setidaknya empat kali (kalau saya tak salah) wajah demokrasi di Indonesia pernah mengalami “operasi plastik”. Kita pernah mendengar Demokrasi Liberal/Parlementer setelah konferensi meja bundar tahun 1949. Lalu berubah Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru sebelum berakhir dengan Demokrasi Pancasila Era Reformasi.

Kita berada pada demokrasi era reformasi. Kita tahu sedikit banyaknya ada yang berubah. Zaman memang menghendaki perubahan. Pemilu secara langsung, misalnya. Dan tentu saja, beberapa yang lain ada yang masih tetap dipelihara, atau katakanlah dipertahankan. Membunuh yang berdemonstrasi, salah satunya.

Kematian Randi dan Yusuf, sekalipun adalah duka, ia juga telah mewujud peringatan, sebuah alarm. Tentu saja untuk negara. Bahwa sebentar lagi akan ada ledakan besar; saya tak memikirkannya begitu, melainkan sebuah ledakan yang lebih besar lagi.

Sepanjang berjalan, toh negara ini sudah sering memerangi rakyatnya sendiri. Lagi pula itu menjadi konsekuensi sebuah negara yang menyebut demokrasi sebagai landasannya dalam bernegara, tetapi terus-terusan mempraktikkan laku yang paling bertentangan dengan roh demokrasi.

Yang lebih menyakitkan atas kematian ini adalah masih ada pula sebagian kalangan yang menjerumuskannya ke dalam percakapan politik. Bahwa mereka yang menolak pengesahan RUU KUHP adalah orang-orang yang menolak pelantikan presiden terpilih Jokowi-Amin.

Itu kekeliruan besar, bagaimanapun. Sebab jikalau mereka percaya bahwa reformasi menumbangkan Soeharto adalah sebuah gerakan yang murni, lalu mengapa mereka mesti latah mengatakan bahwa gerakan penolakan RUU KUHP memuat kepentingan segelintir elite?

Kita tak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika standar “murninya” sebuah gerakan ditentukan dari seberapa banyak korban yang berjatuhan. Adalah duka kita bersama membayangkan itu terjadi.

Dari akun mediasosial seorang jurnalis lepas, Made Supriatma menulis singkat: “Penanganan demo yang brutal akan ditanggapi pendemo dengan brutal. Brutalisme tak pernah datang dari satu sisi.”

Saya tak bermaksud menjadikan tulisan pendeknya itu sebagai pijakan kebenaran. Tapi hal itu membuat kita mengerti bahwa masalahnya memang sesederhana itu: brutal. Kita tak mungkin menuduh kebrutalan bermula di tubuh para demonstran, sebab mereka tak pernah dilatih untuk melukai apalagi membunuh.