Ada hal yang jarang sekali muncul untuk dibicarakan dalam kasus perampasan ruang hidup masyarakat atau dalam sengketa agraria di Indonesia: narasi akan kehilangan yang dialami korban. 

Dalam kasus kehilangan pada penyintas lumpur Lapindo, duduk perkaranya direduksi habis-habisan pada persoalan sertifikat bangunan. Artinya, jatuh pada praktik jual-beli semata. 

Sering kali dijumpai dalam praktiknya, ganti rugi atas tanah tidak pernah melampaui fungsinya sebagai komoditas yang memiliki nilai tukar dengan mengacu pada NJOP (nilai jual objek pajak) yang berlaku di suatu daerah (Novenanto, 2015).

Padahal, membicarakan kehilangan pada manusia itu kompleks. Sebab relasi manusia dengan ruang hidupnya itu unik. Unik karena mereka meletakkan nilai-nilai ke dalamnya (nilai historis, sosial, kultural). 

Sehingga, sudah semestinya kita perlu untuk melampaui tanah sebagai ruang fisik semata dan mempertimbangkan aspek sosio-kulturnya yang melekat dan dilekatkan padanya selama ini.

Manusia dan Kehilangan

Tahun ini memasuki tahun ke -14 bencana semburan lumpur Lapindo yang telah menenggelamkan belasan desa di 3 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Selama 14 tahun pula, lumpur ini tidak pernah berhenti menyembur dan menghancurkan ruang hidup masyarakat. 

Bahkan Walhi mengategorikan kasus Lapindo sebagai bentuk kejahatan atas lingkungan (yang diistilahkan dengan ‘ekosida’) oleh karena sistem pendukung dari keberlangsungan masyarakat, yaitu alam rusak olehnya.

Menyinggung perihal ganti rugi, dapat dikatakan, masing-masing dari korban telah mendapatkan kompensasi dari Minarak Lapindo untuk mengganti tanah dan bangunan yang telah hilang. Akan tetapi, beberapa NGO yang selama ini concern dengan masalah ini (seperti Jatam dan Walhi), menganggap upaya tersebut masih jauh dari tuntas. Sebab, tidak hanya kerugian material (secara tampak) yang dialami oleh korban, tetapi juga kerugian yang bersifat immaterial.

Setidaknya dari situ kita perlu menyinggung perihal yang immaterial, seperti aspek sosio-kultural yang kerap kali luput untuk dibicarakan. Tidak dapat dimungkiri bahwa tanah dan bangunan menjadi sebentuk aset yang begitu berharga bagi setiap orang. 

Sebelum adanya semburan lumpur, masyarakat dulunya memiliki kehidupan sosial di tanah dan bangunan tersebut. Tentu saja kehidupan ini terbentuk melalui praktik keseharian yang terjadi: sebentuk hasil interaksi panjang antar-manusia di dalamnya.

Masyarakat dulunya memiliki kehidupan sosial di atas rumah dan tanah tersebut. Namun, kini semuanya telah hilang oleh bencana luapan lumpur itu. 

Dengan kata lain, tercerabutnya warga dari rumah dan tanahnya sama saja dengan menghilangkan budaya objektif yang telah terbentuk dalam masyarakat: hilangnya kehidupan sosial, identitas kolektif, serta kenangan yang telah dilekatkan manusia ke dalamnya.

Rumah dibangun di atas tanah oleh individu sebagai sarana dan alat dalam mewujudkan tujuannya membangun kehidupan di dalamnya. Menurut Georg Simmel (sosiolog dari Jerman), hasrat manusia akan tatanan, stabilitas, rasa aman (security), dan kepastian (certainty) merupakan sifat yang inheren dalam diri manusia itu sendiri (Turner, Beeghley, & Powers, 2011).

Ketika tanah dan bangunan makin masif secara jumlah, kemudian muncul menjadi pemukiman. Hanya dengan bermukim memungkinkan indvidu-individu memiliki suatu kehidupan sosial, seperti berkeluarga dan hidup bertetangga secara komunal. Juga, mendapatkan identitas kolektifnya sebagai suatu entitas masyarakat.

Sehingga, ketika tercerabutnya warga dari ruang hidupnya secara paksa, sama saja dengan menghilangkan kehidupan sosial dan identitas kolektif masyarakat yang selama ini telah terbangun dari proses panjang tersebut. Tapi, masyarakat sadar bahwa semburan lumpur tidak dapat mengembalikan lagi itu semua pada mereka. Sebab, apa yang hilang akan tetap hilang.

Penutup

Namun, hilangnya ruang tidak serta-merta menghilangkan memori kolektif masyarakat atasnya. Justru rasa akan kehilangan makin menguat seiring hilangnya tanah itu secara spasial. 

Beberapa dari warga bahkan berusaha untuk tetap menjaga dan merawat nilai itu untuk tetap hidup dalam kesadarannya. Upaya warga seperti mencari mata pencaharian (misalnya, menjadi Ojek Tanggul) di sekitar wilayah semburan lumpur adalah sebentuk cara untuk mengatasi jarak yang terbentang di antaranya.

Pengetahuan individu mengenai kehidupan masa lalu terpatri kuat dalam ingatan warga dan bisa saja sewaktu-waktu bangkit. Misalnya saja pada momentum peringatan Lapindo yang dilaksanakan tiap tahunnya oleh para penyintas.

Sering kali momentum seperti itu membangkitkan perasaan emosional dan sentimentil para penyintas ketika masing-masing dari mereka teringat akan ruang hidupnya yang telah hilang di telan bencana. Penderitaan itu terus hidup dalam memori dan ingatan.

Dengan kata lain, upaya Minarak Lapindo dalam praktik ganti-rugi untuk korban terdampak pada dasarnya hanya mampu mengganti kerugian dan kehilangan bangunan fisik itu secara material saja. Bahwa aspek sosial dan kultural, seperti identitas kolektif yang hilang, tercerabutnya masyarakat dari kehidupan sosial yang telah terbentuk, dan lenyapnya kenangan-kenangan mereka yang pernah terjadi di atasnya, tidak akan pernah dapat terganti.

Yang terakhir, dan perlu diingat, bahwa kehilangan, duka, dan penderitaan secara immaterial yang disebabkan oleh tragedi semburan lumpur ini justru akan terus melekat tidak hanya pada ingatan penyintas, melainkan juga pada anak-cucu mereka: sang pewaris kehilangan.

Referensi:

  • Novenanto, A. (2010). Melihat Kasus Lapindo sebagai Bencana Sosial. Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, Vol 23 (1): 63-75.
  • Novenanto, A. (2015). Manusia dan Tanah: Kehilangan dan Kompensasi dalam Kasus Lapindo. Bhumi, Vol 1 (1): 1-11.
  • Ritzer, G. (2010). Sociological Theory (8th Edition). New York: McGraw Hill.
  • Simmel, G. (1950). Fundamental Problems of Sociology. In e. b. Wolff., The Sociology of Georg Simmel (pp. 3-84). New York: Free Press.
  • Turner, J. H., Beeghley, L., & Powers, C. H. (2011). The Emergence of Sociological Theory (Seventh Edition). London: Sage Publications.