Para dueller di arena konflik Israel-Palestina bersikukuh menegakkan dan mempertahankan teori pembenaran negara masing-masing. Ajian-ajian teokrasi ala jurus legitimasi Tuhan Semesta Alam hingga ajian yuridis primus interparis, patrimonial, rupa-rupa panctum, serta perjanjian-perjanjian publik yang berbuih-buih sudah dilesakkan.

Bahkan, penonton pun ikut mengalami ejakulasi prematur, alias turut campur yang tak jelas juntrungnya. Mulai dari aksi boikot yang berbau keputusasaan hingga menjadi poser Intifada yang narsistik tak jelas itu.

Solusi model kekuasaan dua negara (dual nation) bagi Israel dan Palestina sebagai pelaku konflik (duel nation) sudah diupayakan semaksimal mungkin sebagai salah satu bentuk solusi konflik berlarut tersebut. Sejumlah diksi beraroma penjinak, seperti dual nation for dual citizen (dua negara untuk dua warga negara), sudah tak mempan lagi.

Adapun yang dimaksud dengan model solusi kekuasaan dual nation adalah pembentukan negara Palestina merdeka bersama Israel dengan fokus demiliterisasi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ini merupakan cara penyelesaian konflik yang disepakati komunitas internasional melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 194, yang telah diadopsi pada tanggal 11 Desember 1948.

Solusi dual nation diupayakan dengan maksud menjadikan Israel dan Palestina bisa berdiri sebagai dua negara berdaulat dan hidup berdampingan dengan damai. Namun, hingga kini, solusi yang mempunyai sejarah panjang perumusan dan pengupayaan itu tidak bisa memenuhi harapan publik, dan hanya membuat kegaduhan yang pekak di telinga saja.

Bukannya perdamaian yang didapat, malahan konflik Israel-Palestina makin berlarut-larut.

Segala upaya yang dilakukan agar Palestina hidup berdampingan dengan Israel hanya berakhir dengan tontonan penderitaan dan kekerasan yang sepertinya sengaja dijual oleh kedua pihak ke media massa. Dengan begitu, larislah segala konversi gambaran penderitaan dan kekerasan menjadi berbagai macam model kepedulian dan aksi simpatik lainnya.

PBB sepertinya sudah kering tenggorokannya ketika kembali diingatkan untuk menyoal perdamaian Israel-Palestina. Iktikad baik keduanya, saat mendengar nasihat-nasihat tentang perdamaian, hanya berakhir sebagai jeda napas untuk kembali berduel lagi.

Seharusnya keduanya (Israel-Palestina) malu dengan melihat panjangnya upaya perdamaian yang diupayakan dunia itu. Mulai dari Konferensi Madrid tahun 1991, kemudian Perjanjian Oslo tahun 1993, Pertemuan Camp David tahun 2000, Pertemuan Taba tahun 2001, hingga pada Konferensi Annapolis tahun 2007. Semuanya gagal, dan sepertinya mereka berdua (Israel-Palestina) doyan perang.

Solusi model dual nation ini sepertinya kurang efektif. Tapi tetap saja masih disuarakan dan dikampanyekan. Termasuk Presiden Jokowi yang juga menyuarakan perdamaian Israel-Palestina dengan solusi dual nation ini.

Seperti yang beliau ungkap pada acara KTT ke-6 ASEAN-AS di Suntec Convention Centre, Singapura, pada tahun 2018 yang lalu, salah satu penyebab kegagalan model solusi dual nation adalah banyaknya faksi-faksi perjuangan di Palestina yang mempunyai kepentingan berbeda.

Apalagi setelah konflik internal terjadi antara Fatah dan Hamas. Dengan kericuhan Hamas yang bersikukuh mengambil Jalur Gaza, sedang Fatah di Tepi Barat.

Dengan eksisnya dua kekuatan internal Fatah dan Hamas, maka konsep perdamaian dual nation makin runyam saja. Bisa-bisa menjadi one nation (Palestina saja) atau triad nation (Israel-Gaza-Tepi Barat).

Kekacauan internal Fatah-Hamas dan faksi lainnya terendus oleh sebuah survei yang dilakukan oleh Washington Institute for Near East Policy. Survei menunjukkan 60% warga Palestina mengeklaim semua sejarah Palestina dari sungai hingga laut atau konsep one nation (Negara Palestina saja). Sedang 27% lainnya mendukung gagasan solusi dua negara, dual nation (Israel-Palestina).

Kekacauan bukan saja bersumber dari pihak Palestina. Israel yang parlemennya berisikan banyak kelompok garis keras, termasuk anggota Likud, mendukung bentuk solusi satu negara, one nation (Israel saja).

Bahkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berani berasumsi bahwa Partai Likud-nya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan berhasil membentuk pemerintahan one nation (Israel saja).

Kebuntuan solusi model dual nation yang dibayang-bayangi oleh hantu one nation dan triad nation ternyata melahirkan solusi-solusi klaim kekuasan lainnya. Seperti, solusi perdamaian dalam bentuk negara Konfederasi Israel-Palestina.

Alternatif ini disuarakan berdasarkan kesuksesan dan keberhasilan Federasi Uni Eropa. Termasuk juga kemudahan tentang penduduk yang akan tetap tinggal di tempat mereka masing-masing tanpa adanya pemulangan berdasarkan kewarganegaraannya.

Ide negara konfederasi yang mendapat banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama dari kalangan warga Israel yang putus asa dengan perang, teror, dan solusi dual nation yang macet itu. 

Gerakan ini digagas oleh jurnalis Israel, Meron Rapoport, dan aktivis Palestina, Awni Almsni. Keduanya telah menyuarakan ide perdamaian dengan pembentukan negara konfederasi di sepanjang Garis Hijau 1967.

Dengan bentuk konfederasi ini, diharapkan akan dapat menghapus gagasan radikal tentang ultranasionalisme Yahudi dan ultranasionalisme Islam. Apakah berhasil? Kita lihat saja.