Penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) menuai pro-kontra. Bagi para haters FPI, aksi penembakan itu patut diberi apresiasi. Realitas apresiasi ini terlihat dari banyaknya karangan bunga tanda ucapan terima kasih sekaligus dukungan dari masyarakat atas upaya pengamanan bangsa dan negara untuk pihak kepolisian. 

Akan tetapi, di sisi lain, banjir hujatan, ancaman, dan provokasi muncul dari para lovers FPI. Aksi saling tuding pun memanas. Dari sana muncul duel maut: antara Polri versus Polisi-Laskar FPI.

Duel maut antara polisi dan laskar FPI terjadi pada Senin, 7 Desember 2020 dini hari. Dari rekaman kamera pengawas (CCTV), duel maut ini terjadi di titik kilometer 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Dalam aksi duel ini, enam laskar FPI sekaligus pengagum berat Muhamad Rizieq Syihab tewas di tempat. Dari peristiwa ini, kita bisa membuat kesimpulan: “Tolong jangan main-main dengan aparat kemananan!”

Sejak kedatangan Rizieq Syihab ke Indonesia pada 10 November 2020, bangsa dan negara ini semakin gaduh. Berita kepulangan Rizieq bahkan menjadi trending topik yang tak habis dibahas dan dikelola jagat media, baik online maupun offline

Ibarat api yang menyulut tumpukan jerami, semakin dekat, semakin menjadi-jadi nyala api dan bara yang dihasilkan. Dari kerumunan hingga ancaman memenggal kepala, kehadiran Rizieq Syihab dan FPI semakin mengancam kedamaian dan ketenteraman bangsa ini.

Lalu, haruskah kita bungkam dengan sosok Rizieq dan orkestra massa bernama FPI itu? Ketika stamina bangsa ini terkuras gara-gara pandemi Covid-19, kenapa kita harus menambah beban kerja dengan membuat ulah dan provokasi memecah-belah? Seberapa besar ormas keagamaan bertajuk FPI membantu menyejahterahkan bangsa ini? Seberapa besar utang ormas ini bagi negara sehingga negara dan bangsa ini takut menasihatinya?

Untuk mengamankan aksi ugal-ugalan Rizieq Syihab dan FPI, masyarakat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Polri dan TNI, dalam hal ini menjadi garda terdepan bangsa dalam mengamankan situasi. Memang, jika digali persepsinya, bangsa ini sudah muak dan risih dengan aksi Rizieq dan FPI. 

Akan tetapi, sebagai masyarakat yang hidup di sebuah negara hukum, rakyat cerdas dan tidak mau main hakim sendiri. Masyarakat tahu bahwa ada institusi khusus yang bertugas mengamankan negeri ini. Makanya, rakyat menaruh semua prospek ke pundak Polri dan TNI. Biar mereka yang menumpas habis.

Jika ditelisik lebih dalam, aksi baku tembak antara polisi dan pengawal Rizieq Syihab di jalan tol Jakarta-Cikampek menunjukkan bahwa sejatinya negeri ini sedang membangun korps pengamanan sendiri. Kita sebagai masyarakat sipil tentunya mempercayakan Polri dan TNI sebagai garda pengaman. 

Mereka bekerja dengan prinsip-prinsip hukum yang memadai. Mereka bertindak di bawah alur ketentuan hukum. Dari sana, masyarakat sipil membangun rasa percaya.

Akan tetapi, saya heran ketika korps pengaman lain dibangun secara organisasional – apalagi korps pengaman ini malah berbaju agama. Salah satu anggota laskar pengaman Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Syihab adalah Muhammad Suci Khadavi, 21 tahun. 

Khadavi bersama kelima temannya merupakan pengawal Rizieq Syihab. Mereka tidak lain adalah “polisi” yang menjaga FPI dan sang pemimpin dari berbagai serangan mematikan, termasuk serangan Porli dan TNI.

Aksi di jalan tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 dini hari, dengan demikian adalah aksi duel dua polisi. Saya bisa mengatakan bahwa yang satu bertugas mengamankan bangsa dan negara (civil society) dan yang satu mengamankan kelompoknya sendiri. 

Jika kelompok laskar pengaman Imam Besar dan FPI merasa kehadiran Polri dan TNI kurang memberi rasa aman, monggo silahkan dibicarakan dan didialogkan secara baik. Mari kita bersama-sama membuat evaluasi secara terbuka sebagai warga negara yang beradab.

Membuat peta keamanan atau korps pengaman sendiri di dalam sebuah negara tidak lain berarti melawan negara. Kenapa kita bersih-keras membangun sistem pertahanan sendiri atau kelompok sementara ada institusi pengaman yang jelas-jelas diakui negara dan diberi payung hukum? Apakah Polri dan TNI tidak cukup mengamankan negara ini sehingga kita harus membangun institusi pengaman tandingan?

Polri sudah dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas ini sudah jelas. Maka, segala aksi ataupun tindakan yang berusaha merusak keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas dan kewajiban Polri untuk bergerak. Selain Polri, negara juga membentuk institusi lain bernama TNI. 

Institusi ini juga jelas tugasnya. Mereka berusaha mengamankan situasi yang memecah-belah dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jika dua institusi ini terlibat untuk melakukan pengamanan, hal ini berarti ada ancaman besar yang tengah menghabisi bangsa dan negara ini.

Untuk duel maut antara dua polisi di jalan tol Jakarta-Cikampek, saya sebagai warga negara Indonesia tentunya memberikan apresiasi kepada pihak Polri. Selama ini, kita hanya memberi kepercayaan kepada mereka untuk mengamankan polemik internal bangsa ini. Di luar itu, hemat saya, perlu diatasi. Apalagi korps pengaman lain yang membawa-bawa nama agama.

Dari munculnya agama, Tuhan tidak pernah membutuhkan tim pengaman atau berteriak untuk dibela. Sebagai sebuah negara yang berdiri di atas ideologi Pancasila, there in no stranger among us. 

Negara ini, dari berdirinya sudah mempunyai institusi pengamannya sendiri. Dari SD sampai sekarang, saya mempelajarinya, menghafal, mengingat, membatinkan, lalu percaya bahwa jaminan keamanan saya sebagai warga negara ada di tangan negara melalui Porli dan TNI.