Indonesia memiliki masyarakat yang toleran. Contohnya, koruptor masih disambut bak pahlawan. Pelaku kejahatan seksual disambut bak atlet pemenang olimpiade. Di beberapa tempat, para mantan koruptor masih saja dipilih kembali menjadi pejabat publik. Yang terbaru, "gebukin" sesama tahanan pun, masih didukung banyak orang. Ah, kekerasan dengan alasan apapun seharusnya tidak ditoleransi.

Kita toleran terhadap berbagai produk “buruk” pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kita toleran atau cuek, dan menganggap hal tersebut biasa saja. Sudah biasa jika proyek pemerintah tidak sesuai harapan. Seperti, bangunan yang terkesan asal jadi, jalan raya yang rusak padahal baru dibangun beberapa minggu dan seterusnya.

Dalam keseharian, kita sering menoleransi berbagai hal yang seharusnya tidak boleh ditoleransi. Misalnya, kita diam saja ketika orang lain menyerobot antrian. Ya sudahlah, dari pada ribut atau karena mereka itu ibu-ibu. Paling banter kita hanya menggerutu. Kita juga tidak menegur aksi pengendara yang ugal-ugalan, melawan arah atau menerobos lalu lintas. Padahal, hal-hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan fatal, bahkan kematian.

Akhir-akhir ini ramai pemberitaan tentang dugaan pelecehan seksual dan bullying di institusi Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Pelakunya sejumlah karyawan ke seorang karyawan lain. Sebelum ramai, si korban pernah melapor ke atasan dan kepolisian, tapi tidak ditanggapi serius. Kasusnya masih bisa "ditoleransi", tidak terlalu penting untuk ditangani secara hukum dan tegas.

Banyak masyarakat tampak lebih toleran untuk hal-hal selain agama. Tapi jangan tanya jika bicara tentang agama, sangat sensitif. Bahkan, tetangga atau teman dekat pun bisa berkonflik gara-gara singgung menyinggung soal agama. Bisa saling pukul atau saling lapor polisi.

Hal di atas terbukti dengan beberapa pelaporan kasus terkait penistaan agama. Dugaan kasus penistaan atas diri Muhamad Kece, Yahya Waloni, Desak Made Darmawati dan seterusnya. Yang terbaru adalah kasus perusakan masjid Ahmadiyah.

Toleran adalah “bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri”. Sedangkan toleransi adalah “batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan”.

Indonesia adalah negara yang majemuk dalam agama, ras, etnis, suku, bahasa dan status sosial. Toleransi adalah kebutuhan. Selain itu, negeri ini dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sila pertama dikatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, masyarakat Indonesia “wajib” memiliki agama atau kepercayaan yang diimani. Sederhananya, mengakui dan mengimani adanya pribadi yang adikodrati atau Tuhan.

Kemudian, dalam UUD 1945 pasal 28-29, negara menjamin kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Jadi setiap warga Indonesia wajib menghargai agama atau kepercayan orang lain. Lebih dari itu, kita harus memberikan kesempatan orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Yang lebih tinggi ditunjukkan ketika pemeluk agama lain memberikan dukungan terhadap praktik agama lain.

Sayangnya, masyarakat Indonesia masih bersifat tebang pilih dalam menolerasi sesuatu. Untuk hal-hal atau kesalahan yang sifatnya ‘duniawi’, banyak masyarakat  yang akan menoleransinya. Lebih toleran terhadap bullying, terhadap aksi ugal-ugalan di jalan, tindakan suap dan sebagainya.

Tetapi jika menyangkut soal ajaran ataupun tradisi suatu agama, tingkat toleransi kita semakin menurun drastis. Orang dilarang menyinggung ajaran agama orang lain, dilarang beribadah,  membangun rumah ibadah dan lain sebagainya.

Ini adalah pemikiran dualime dalam toleransi. Sisi pertama menganggap bahwa kesalahan dalam urusan "duniawi" masih bisa ditoleransi. Tapi, urusan agamawi atau "surgawi" tidak boleh ditoleransi. Dualisme ini mengakibatkan praktik toleransi yang timpang. ‘Garang’ ketika ada hal-hal yang menyingung masalah agama. Tetapi ‘loyo’ ketika bersentuhan dengan perilaku tidak bermoral tertentu dan tindakan melanggar hukum.

Pandangan dualitis, menganggap yang duniawi (kurang penting) dan surgawi atau agamawi (sangat penting). Padahal, yang duniawi tidak kalah penting dengan yang ‘surgawi’.

Lebih jauh, banyak masyarakat kita bersikap toleran terhadap apa yang sebenarnya tidak boleh ditoleransi. Perilaku korup, ugal-ugalan di jalan raya, pelecehan seksual tidak boleh ditoleransi. Sebaliknya, banyak masyarakat kita tidak toleran untuk hal-hal yang seharusnya ditoleransi. Seperti, kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan, dan menjalankan keyakinannya tersebut.

Dualisme dalam toleransi harus dikikis habis. Masyarakat kita harus memiliki pemikiran yang kritis-holistis. Keduanya penting, baik yang duniawi maupun surgawi, dan merupakan entitas yang saling terkait satu sama lain. Jika dualisme toleransi tumbuh subur, maka kita akan menjadi negara yang agamis tapi kurang maju dan beradab. 

Bagaimana kemudian mengubah mindset ini? Salah satunya dengan cara memberikan pemahaman yang kritis-holistis. Masyarakat perlu diajar melihat bahwa ‘ibadah’ tidak hanya di tempat ibadah. Tetapi juga di jalan, tempat kerja dan di tengah masyarakat dengan mengamalkan ajaran agama yang damai dan menyejukkan.

Tugas siapa? Tugas kita semua. Tetapi jika dirunut, pemikiran dualistis tersebut berasal dari pemimpin atau tokoh agama. Mereka mengajarkan untuk mengejar 'surga' dan kurang fokus pada urusan "duniawi". Tidak semua tokoh agama demikian, hanya sebagian saja. Tapi ulah yang sedikit itu, membuat toleransi di Indonesia rusak. Oleh sebab itu, tokoh agama memiliki kesempatan dan kekuatan untuk merubah mindset masyarakat. 

Tokoh agama harus bekerja ekstra untuk menyemai pemikiran kritis-holistis dalam bertoleransi. Tokoh-tokoh agama yang sejuk dan toleran perlu diberikan ruang publik yang lebih luas, baik oleh pemerintah maupun media massa. Supaya, masyarakat kita memiliki sikap toleransi yang tidak dualistis.

Jika kita, terutama para tokoh agama mau memperbaiki bagaimana bertoleransi, maka kita punya harapan besar. Jika masalah toleransi banyak berkaitan dengan agama, berarti agama, dengan bahasa agama harus digunakan untuk memperbaikinya.