Penikmat Kedai Tempo
8 bulan lalu · 321 view · 5 min baca menit baca · Politik 60263_78481.jpg

Dua Wajah Demokrasi di Indonesia

Demokratisasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998 telah memperoleh pengakuan dan pujian dari dunia internasional. Indonesia pun disanjung-sanjung sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. 

Kendati demikian, kehidupan demokrasi di Indonesia bermuka dua. Satu sisi, nilai universalisme yang mendominasi membuat demokrasi terjebak dalam logika penyeragaman—cenderung menegasikan narasi partikularisme. Sisi kedua, era reformasi yang diyakini membawa semangat demokrasi telah memberi ruang bagi kembalinya berbagai nilai-nilai lokal yang khas dalam konteks masyarakat lokal. 

Dengan demikian, demokrasi dituntut untuk menyesuaikan keragaman dan konteks yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat. Namun, di saat bersamaan, kondisi tersebut ternyata juga memunculkan berbagai hal yang tampak tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang sedang dikembangkan oleh negara.

Gemintang nilai-nilai lokal yang khas dalam bingkai multikulturalisme itu mengalami ketegangan ketika reformasi Indonesia lebih mengurusi domain politik dibandingkan dengan budaya. Akibatnya, kondisi tersebut memunculkan “kekerasan monolitik” sejak demokrasi yang terlalu prosedural dan administratif diberlakukan.

Ulasan ini merupakan usaha untuk menelaah ulang demokrasi di Indonesia, khususnya dari sudut pandang pertarungan politik antara narasi universalisme dan partikularisme dalam penerapan demokrasi pasca-Reformasi. Penulis berupaya memberikan perspektif yang dibentuk lewat cara pandang Laclau-Moffee terhadap demokrasi. 

Namun, sebelum melangkah lebih jauh, penulis perlu melacak akar sosio-historis dari kondisi nilai lokal saat rezim Orde Baru dan interaksinya dengan demokrasi saat masa reformasi untuk mendapatkan argumen yang kokoh atas kondisi ideal penerapan demokrasi di Indonesia.


Orde Baru dan Hancurnya Self Governing Community

Titik tolak kekeliruan mendasar relasi negara dengan masyarakat, dalam hal ini komunitas masyarakat adat, terletak pada imaji dan konsepsi mengenai negara modern yang menempatkan negara berdiri di atas kepala dan pundak masyarakat (Utama P. Sandjaja, 1999). Akibatnya, terjadi penyeragaman budaya dan ideologi atas kehendak negara. Di sini awal mula diskriminasi, eksploitasi, dan pengahancuran identitas masyarakat adat terjadi.

Narasi pembangunan pada masa Orde Baru terutama mulai berkembang pada dekade 1960-an dan memiliki dua makna utama. Pertama, rekonstruksi (reconstruction) negara-negara yang kalah perang. Kedua, peningkatan (improvement) kemampuan ekonomi negara-negara dunia ketiga melalui suntikan modal. Pembangunan menjadi sabda yang datang dari penguasa. Barang siapa yang menolak atau menghambat pembangunan versi penguasa, dinilai sebagai pembangkang.

Penetrasi Orde Baru terhadap masyarakat adat juga telah merusak tatanan pemerintahan adat yang dianggap tak selaras dengan pembangunan nasional. Sujito (2005) menjelaskan bahwa sebelum institusi modern seperti pasar dan negara hadir, masyarakat adat telah memiliki tata kelola pengaturan diri sendiri (self governing community).

Namun berangsur-angsur sejak kolonialisme, Orde Lama Soekarno, dan puncaknya di masa rezim Soeharto dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, negara benar-benar menghancurkan self governing community. 

Kedua, undang-undang ini bertujuan meninjau dan mengganti UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Keduanya tidak hanya melakukan penyeragaman corak pemerintahan desa sesuai tipe nasional, akan tetapi juga membuat masyarakat adat terpecah belah karena melebur ke unit-unit baru yang tidak memiliki kesamaan adat. 

Selain itu, lembaga-lembaga adat yang sebelumnya berfungsi dalam pengelolaan desa ikut tersapu bersih dengan tersingkirnya peran tetua adat, yang digantikan oleh pemilihan kepala desa yang tentu telah melalui proses screening oleh negara.

Dekontekstualisasi Demokrasi Masa Reformasi

Sejak kejatuhan Soeharto, memudarnya kekuasaan negara yang sentralistik pasca-Orde Baru memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencari orde-orde lain yang bisa memberikan keadilan, ketertiban, dan kedamaian bagi kehidupan mereka. Reformasi seakan menjadi euforia untuk membangkitkan self governing community yang saat Orde Baru dinegasikan. 

Adat menjadi salah satu tempat berpulang masyarakat untuk mengorganisir dirinya atas dasar klaim-klaim tradisi masa lalu. Kembali kepada tradisi yang disebut juga tradisionalisme kemudian menjadi pengganti dari sentralisme yang gagal memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat.

Di tengah semakin menguatnya tradisionalisme masa reformasi, UU No. 22 Tahun 1999 tentang desentralisasi ternyata tidak benar-benar membangkitkan self governing community beserta nilai-nilai lokal yang dihancurkan pada masa Orde Baru. UU No. 22 Tahun 1999 hanya fokus terhadap perubahan sistem politik yang awalnya sentralistik ke arah desentralisasi, namun luput membangkitkan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam bingkai demokrasi. 

Celakanya, di pihak pemerintah pusat merasa persoalan imaji ini sudah selesai dengan “transaksi imaji” secara elitis saat Orde Baru runtuh. Sehingga Indonesia dianggap mewarisi “tanah kosong” yang siap diformat sesuka hatinya saat reformasi bergulir.

Padahal kondisi ini jelaslah jauh dari realitas, karena membayangkan “kosong” di peta politik Indonesia namun senyatanya di lapangan tidaklah kosong. Imaji “kekosongan” inilah yang kemudian membuat perkembangan demokrasi pasca reformasi jauh dari konteks (dekontekstualisasi).

Demokrasi yang berkembang terjebak pada logika prosedural dan administratif. Penerapannya pun cenderung top-down tanpa mempertimbangkan sosio-kultur di mana sistem tersebut diterapkan. 


Akhirnya, di banyak tempat seperti Huta di Sumatera Utara, Wanua di Sulawesi Utara, Nagari di Sumatera Barat, dan Lembang di Toraja menganggap model demokrasi yang universal yang saat ini dikembangkan oleh negara merusak tatanan adat. Mereka dipaksa untuk tunduk pada logika baru negara yang hadir tanpa adanya ruang untuk bernegosiasi sedikitpun.

Di Jayapura, dekontekstualisasi demokrasi memicu hadirnya “dua matahari” kembar yang semakin memperparah kondisi ungovernability dalam political arena di wilayah tersebut. Setelah sebelumnya selama berabad-abad terbangun governance ala tradisional di arena dengan berkuasanya adat beserta logika dan seperangkat “birokrasinya” sendiri, kini dinegasikan oleh pemerintah melalui demokrasi elektoral yang individualistik. Hal ini yang rentan memunculkan konflik horizontal.

Dari fenomena yang terjelaskan, dapat kita simpulkan bahwa demokrasi yang dikembangkan oleh negara pasca-reformasi justru meninggalkan demos (rakyat). Kompetisi elektoral dalam logika demokrasi hanya dibangun berdasarkan formalisasi kesepakatan di antara elite. Padahal ada beragam model kompetisi elektoral berbasis kolektivisme di tatanan lokal yang sebetulnya dapat dikonversi ke dalam sistem demokrasi.

Demokrasi Konsosiasional sebagai Solusi

Gagasan universalisme demokrasi yang tunggal tak dapat dipaksakan di tengah masyarakat yang dominan pengaruhnya dari kultur. Selama itu pula kemudian demokrasi hanya dianggap sebagai patologi dalam realitas sosio-kultur. Gagasan demokrasi yang dikembangkan oleh negara seharusnya tidak menegasikan narasi partikularitas, ia harus berjalan beriringan dalam penerapannya.

Demokrasi Konsosiasional yang berbasis kepada pluralisme kepentingan dapat menjembatani wajah demokrasi universal, dan tuntutan akan demokrasi berdasarkan narasi partikularitas yang selama ini saling kontradiktif satu sama lain.

Demokrasi Konsosiasional berangkat dari asumsi bahwa gerakan demokratisasi di negeri ini sah-sah saja untuk beroperasi secara berbeda-beda. Kekhawatiran kalaulah bukan ketakutan akan meledaknya kekerasan sebagaimana dari kasus Jayapura menjadikan kita bisa memahami bagaimana efek negatif dari kontestasi demokrasi elektoral yang prosedural dan administratif. Maka dari itu, penerapan demokrasi berdasarkan sosio-kultur yang berkembang ditengarai dapat meminimalisasi konflik yang rentan terjadi di Indonesia.

Negara tak perlu antagonis melihat nilai-nilai lokal yang berkembang. Negara juga tak perlu khawatir atas kebangkitan narasi-narasi separatis. Gagasan ini sama sekali tidak ingin membangkitkan narasi separatisme, justru ingin memperkuat gagasan kebinekaan melalui sistem politik tanpa menegasikan nilai lokal yang berkembang.

Demokrasi Konsosiasional percaya bahwa adat masih menjadi preferensi utama dalam menentukan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi. Gagasan ini ingin membuat demokrasi dapat diterima oleh seluruh kalangan ketika ia menyesuaikan konteks yang berkembang di masyarakat.

Di Toraja, misalnya, euforia kombongan sebagai musyawarah adat dalam mengambil keputusan memiliki peran sentral dari pada universalitas demokrasi yang berkembang saat ini. Mereka menganggap model demokrasi yang universal dan prosedural justru memunculkan patronase dan rentan memicu konflik antarsesama.

Karakteristik rezim sosio-kultural sebagaimana di Toraja perlu dikonversi ke dalam sistem demokrasi melalui konsosiasional demokrasi. Hal ini dipahami bukan untuk menegasikan prinsip demokrasi yang sudah berkembang, melainkan gagasan konsosiasional demokrasi justru akan memperkuat dan menyempurnakan pemaknaan demokrasi di negara yang multikultur seperti Indonesia.


Artikel Terkait