Sejak awal saya sudah pesimis bahwa Partai Demokrat kubu Moeldoko disahkan dan diakui karena kurangnya kelengkapan administrasi yang diperlukan. Selain persoalan administrasi, secara prosedural juga mengalami cacat hukum. Jadi keputusan yang dikeluarkan Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, sudah tepat dalam konteks konsistensi hukum adminsitasi dan menyelamatkan marwah demokrasi.

Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa Moeldoko yang disebut kubu AHY melakukan kudeta merupakan bagian dari pemerintah yakni Kepala Staf Presiden. Jadi persoalan keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM juga akan menentukan wajah pemerintah, beserta persinggungannya dengan parpol yang notabene tidak bagian dari koalisi: Partai Demokrat.

Karena itu kasus perpecahan Partai Demokrat yang melibatkan unsur pemerintahan, meski tidak ingin mengatakan atau menyebut manuver Moeldoko merupakan bagian campur tangan pemerintah—termasuk peristiwa baru dalam sejarah perpecahan di tubuh parpol di Indonesia. Namun demikian, selain faktor eksternal yang sedang menyelimuti peristiwa perpecahan tersebut, setidaknya juga terdapat faktor internal yang kemudian memicu persoalan baru dengan keterlibatan faktor dan aktor eksternal.

Dominasi Struktural

Meski tidak bermaksud sepenuhnya setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh kubu Moeldoko, saya termasuk satu dari sekian banyak orang yang terkejut setelah mencoba untuk mengonfirmasikannya dengan membaca dan mempelajari isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat hasil Kongres 2020.

Hasilnya, berdasarkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, distribusi kewenangan dalam partai tersebut cukup mencengangkan. Kewenangan absolut terpusatkan pada Ketua Majelis Tinggi Partai yang ditempati oleh Susilo Bambang Yodhoyono (SBY). Majelis Tinggi Partai merupakan salah satu lembaga tinggi dalam struktur Partai Demokrat.

Dan seorang Ketua Majelis Tinggi Partai memiliki wewenang tunggal termasuk mengangkat dan menetapkan yang di dalamnya juga memuat menentukan formasi ketua, sekretaris, sampai anggota dari lembaga tinggi lainnya seperti Dewan Pertimbangan Partai, Dewan Kehormatan Partai, Dewan Pakar Partai—termasuk memilih dan menetapkan hakim Mahkamah Partai yang juga bagian dari lembaga tinggi partai.

Di sisi lain, lembaga-lembaga tinggi yang disebutkan tersebut—berdasarkan struktur organisasi hanya memiliki garis koordinatif. Hubungan koordinasi tersebut  baik dengan Dewan Pimpinan Pusat maupun Majelis Tinggi Partai. Artinya terdapat kesetaraan secara posisional.

Selain kewenangan, dalam struktur berpotensi membawa persoalan baru. Bila dijabarkan lebih detail, Majelis Tinggi Partai dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY); Wakil Majelis Tinggi dijabat Agus Harimurti Yodhoyono yang secara ex-officio juga sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP); Wakil Ketua Umum DPP dijabat Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Bila berkaca pada aspek wewenang dan stuktur, sesungguhnya tudingan dinasti politik di tubuh Partai Demokrat cukup mendasar. Sehingga secara tidak langsung berdasarkan susunan dan formasi wewenang dan struktur membentuk kerangka dominasi struktur yang saling terkait. Dalam konteks tersebut yang paling mendekati dominasi struktur adalah klan Cikeas. Secara tidak sengaja atau pun tidak, ketiga posisi tersebut cukup strategis yang ditempati oleh pasangan ayah dan anak.

Artinya, dominasi struktur yang terkait tersebut memiliki potensi untuk saling mengamankan posisi satu sama lain yang secara langsung membentuk hegemoni politik yang saling menguntungkan. Misalkan, seorang kader yang ingin menjadi ketua umum, cukuplah dengan melakukan pendekatan dan lobi politik dengan ketua umum saat itu—yang setelah kongres usai, ketua umum tersebut menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi yang memiliki wewenang penuh, tunggal, dan dominan.

Adapun syarat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB), sesungguhnya secara rigid dijelaskan pada Pasal 81 dengan 6 ayat di dalamnya. Tetapi syarat-syarat itu dapat dianulir oleh Ketua Majelis Tinggi Partai, jika tidak berkenan untuk menyetujui adanya KLB. Dengan kata lain, satu orang bisa mengulir aspirasi banyak orang yang terdiri suara DPD dan DPC Partai Demokrat.

Mempersoalkan keberadaan Majelis Tinggi Partai dalam tubuh Partai Demokrat sesungguhnya terlambat untuk disadari. Bila mundur sejenak, keberadaannya merupakan produk dari kongres tahun 2010, saat terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Keberadaan dan eksistensinya sebenarnya sudah lama ada. Namun, kuatnya dominasi tunggal yang berada di tangan Ketua Majelis Tinggi tersebut juga berpotensi meredupkan iklim demokrasi di tubuh Partai Demokrat bila secara sadar, tidak ada upaya untuk memodifikasi—baik secara fungsi dan distribusi kewenangan dalam partai. Pada forum kongreslah nasib demokrasi di Partai Demokrat dipertaruhkan masa depannya.

Bagaimana pun juga ini ujian demokrasi bagi Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah meraih The Gold Standard Award 2009, yang merupakan sebuah penghargaan sebagai salah satu dari 100 tokoh di dunia yang memperjuangkan kehidupan demokrasi di Indonesia dan dunia internasional.

Menghidupkan Kompetisi Regenerasi

Kemenangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kongres Partai Demokrat 2020, sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dengan nama besar dan peran besar ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki nilai elektoral yang tidak bisa dianggap remeh.

Faktor tersebut yang membuat sebagian kader Demokrat yang kemudian menyeberang ke Moeldoko memiliki anggapan bahwa AHY tidak memiliki kecakapan dan pengalaman yang cukup untuk menjadi seorang ketua umum partai. Ungkapan tersebut sesungguhnya memuat sinyal politik bahwa nama besar Yudhoyono tidaklah cukup dijadikan sebagai modal untuk memimpin parpol.

Uniknya, beberapa mantan kader Partai Demokrat yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) juga mendorong Edhie Baskoro Yudhoyono menjadi wakil ketua umum atau sekretaris jenderal untuk dapat mendampingi Moeldoko. Keinginan tersebut dapat dimaknai, sesungguhnya rekam jejak dan karir politik yang jelas merupakan prioritas utama dalam kepemimpinan Partai Demokrat. Terlepas asal-usulnya berasal dari keluarga mana.

Sekelumit atribut permasalahan yang melekat pada AHY juga semakin kompleks sejak keterpilihannya sebagai calon tunggal. Lemahnya rekam jejak politik dalam diri AHY semakin membuka polarisasi di tubuh Partai Demokrat. Pertama, kubu yang mengusung dengan mengharapkan “keajaiban” nama besar Yudhoyono. Kedua, kubu yang memprioritaskan integritas kepemimpinan berdasarkan rekam jejak politik. Nah, karena buntunya aspirasi politik di dalam, kelompok kedua inilah yang kemudian bersepakat untuk membentuk faksi ekstrem dengan mengadakan KLB.

Calon tunggal AHY beserta segala problematikanya, secara fundamental sesungguhnya dapat diartikan bahwa dalam Partai Demokrat tengah terjadi kemandegan kompetisi regenerasi. Dalam pelembagaan demokrasi yang secara khusus pada  kepemimpinan kader, sesungguhnya ini menjadi persoalan yang serius. Tidak hanya bagi Partai Demokrat, parpol lain yang memiliki kecenderungan serupa juga memiliki level ancaman yang serupa.

Euforia demokrasi Partai Demokrat sesungguhnya dapat dinikmati pada Kongres Partai Demokrat 2010 lalu. Upaya regenerasi berlangsung dengan baik dengan menghadirkan calon ketum yang terdiri dari Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, dan Andi Mallarangeng. Sehingga yang nampak arena kontestasi lebih semarak dalam pertarungan programatik sebagai agenda politik Partai Demokrat.

Kongres 2010 putaran pertama, Andi Mallarangeng yang optimis menang pada satu putaran karena mendapatkan dukungan dari Edhie Baskoro Yudhoyono ternyata menempati posisi buncit yakni 82 suara, Marzuki Ali mengantongi 209 suara, dan Anas Urbaningrum mendominasi dengan perolehan 236 suara.

Lantaran tidak ada kandidat yang memiliki perolehan suara sebanyak 50 persen plus satu maka pemilihan berlanjut pada putaran kedua. Pada putaran kedua, kubu pendukung Andi terdapat kecenderungan mengalihkan dukungan ke Marzuki Ali. Hasilnya, Anas Urbaningrum tidak terkejar dengan perolehan 280 suara (53 persen) dan Marzuki Ali dengan 248 suara (47 suara), sedangkan tiga suara lainnya dinyatakan tidak sah.

Kemenangan Anas Urbaningrung berlangsung secara egaliter dan demokratis. Mengalahkan Marzuki Ali yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Andi Mallarangeng yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Di fase inilah regenerasi politik berlangsung secara kompetitif yang kemudian susah atau mungkin tidak dapat ditemui pada kongres-kongres selanjutnya. Ini disebab setelah faksi Marzuki Ali dan faksi Anas Urbaningrum didepak dan berdiaspora secara alamiah baik di kubu Moeldoko, parpol lain, dan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Kompetisi regenerasi secara langsung atau tidak akan memberikan kesempatan yang merata bagi setiap kader yang memiliki kapasitas yang cukup dalam memimpin parpol tanpa melihat latar belakang keluarga. Terbukanya kesempatan tersebut yang memotivasi kader untuk memaksimalkan dan mengkontekstualisasikan kepemimpinan yang dibutuhkan Partai Demokrat ke depan.

Kini ujian demokrasi dikembalikan kepada AHY sebagai bentuk tantangan baru di internal Partai Demokrat sebagaimana klaim partai modern. Sedangkan aspek penting modernitas partai adalah prinsip keterbukaan dan semangat egalitarian. Sebagai mana nama partainya, Demokrat: penganut paham demokrasi.