Tanggal 5 September 2020 kemarin, Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI mengetuk palu dengan mengesahkan UU Omnibus Law (Cipta Kerja). Tindakan ini tentu menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat termasuk golongan buruh itu sendiri. 

Pasalnya, UU Omnibus Law telah lama menjadi kontroversi di masyarakat sehingga terjadi penolakan dari berbagai lembaga kepemudaan, lembaga mahasiswa, pemerhati lingkungan dan organisasi buruh serta organisasi masyarakat lainnya.

Saat pengesahan UU Omnibus Law seakan menimbulkan adanya kepentingan yang terselubung, mengingat banyak organisasi buruh dan rakyat yang tidak dilibatkan dalam pengesahan itu. Padahal, jauh-jauh sebelumnya buruh dengan tegas menolak adanya UU Omnibus Law (Ciptaker).

Penolakan yang terjadi bukan karena tidak punya alasan, melainkan dari berbagai kajian bahwa Omnibus Law hanya memperluas kepentingan investor saja dan mempersempit ruang gerak kaum buruh dan rakyat kecil lainnya. Dengan disahkannya UU Omnibus ini justru mengundang reaksi perlawanan di tengah kondisi masyarakat.

Tidak mungkin ada sebab tanpa ada akibat, begitulah kiranya hukum causalitas kehidupan. DPR mengesahkan UU Omnibus Law jelas menimbulkan aksi perlawanan dari masyarakat. Hal tersebut dapat kita jumpai, di mana hari ini banyak terjadi pemogokan dan demonstrasi di jalan untuk menolak Omnibus Law.

Walaupun kondisi negara kita sekarang masih dilanda pandemi Covid-19, bukan karena tidak takut terhadap virus tersebut melainkan DPR sendiri yang menjadi biang keroknya.

Aksi turun di jalan saat kondisi pandemi sekarang jelas menuai banyak perspektif. Mungkin saja akan dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan, dan hanya menimbulkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat. Atau dengan adanya penutupan jalan dan ada rakyat terganggu, maka dapat menimbulkan stigma buruk terhadap mahasiswa yang sering turun demoh. 

Padahal itu hanyalah ketidaktahuan dalam memahami seperti apa kondisi yang sebenarnya. Apakah negara sedang baik-baik saja atau berada dalam guncangan para oligarki semata?.

Demonstrasi yang terjadi saat ini bukan secara cuma-cuma saja. Tetapi, itu adalah ulah dari DPR sendiri yang menyandang status sebagai Wakil Rakyat. Maka tidaklah heran, jika sering terjadi tuntutan dan kritikan dari masyarakat ketika ada kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat sendiri. 

Karena ketika tidak ada feedback dari masyarakat secara kritis, maka DPR akan bertindak semena-menanya saja. Ada kritikan yang kritis saja tidaklah cukup, apalagi tidak ada sama sekali, jelaslah DPR dapat berbuat dengan semaunya saja.

Solidaritas Perjuangan Rakyat Majene (SPRM) Menolak Omnibus Law

Seperti yang ada di daerah lain, ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan aksi penolakan terhadap Omnibus Law. Karena dampaknya bukan hanya segelintir orang saja, melainkan ini adalah luka bersama untuk rakyat Indonesia kecuali para oligarki dan perampok uang rakyat.

Pada hari Rabu 7 Oktober 2020, mahasiswa Majene yang tergabung dari berbagai Perguruan Tinggi dan Organisasi bersama-sama menolak Omnibus Law. Penolakan itu dilakukan dengan melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Majene.

Awalnya massa aksi berkumpul di depan Gedung Rektorat Unsulbar sekitar pukul 08.30 WITA dengan jumlah massa yang memuaskan. Sebenarnya perjuangan tidak dilihat dari berapa jumlahnya, akan tetapi perjuangan akan lebih mudah jika jumlah orang yang berjuta-juta itu dapat menyatu dengan satu tujuan bersama.

Suara lantang dan teriakan mulai digaungkan sejak berada di Gedung Rektorat, kemudian berjalan kaki menuju Bundaran dengan tujuan yang sama. Perbuatan DPR telah membakar api semangat mahasiswa sehingga memiliki tekad yang kuat untuk turun ke jalan menolak Omnibus Law agar dicabut kembali sebagai UU yang sah.

Betapa semangatnya nada-nada tuntutan yang keluar dari mulut massa aksi dengan getaran kekecawaan. Tuturan kata dan tuntutan agar pihak Pemerintah dan DPR mampu melirik, bahwa Majene juga dengan tegas menolak adanya Omnibus Law.

Derita Luka Saat Disahkannya Omnibus Law

Tentu kita semua tidak ada yang menginginkan adanya pertentangan, kekacauan, ketidaktertiban dan pertumpahan darah. Akan tetapi kondisi berkata lain akibat dari ulah DPR sendiri. Karena mau tidak mau aksi penolakan di jalan akan tetap terjadi sebagai bukti yang tegas untuk menolak UU Omnibus Law.

Derita luka yang dilakukan oleh DPR terhadap rakyat Indonesia bukan hanya melukai/mengkhianati hati rakyat saja. Melainkan juga banyak mahasiswa yang menjadi korban dalam massa aksi yang saat ini banyak kita jumpai di media sosial.

Tindakan represif dari pihak keamanan, menimbulkan banyak mahasiswa yang saat ini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka berat. Dan kondisi tersebut dapat berakibat pula, ada lagi mahasiswa meninggal dunia akibat terjadi cekcok/benturan antara polisi dan mahasiswa di tanah sendiri yang tercinta.

Sangat disayangkan pertumpahan darah terjadi lagi di negeri kita, biarlah itu hanya menjadi pengingat bahwa mahasiswa dalam sejarahnya, banyak yang meninggal saat melakukan aksi demonstrasi untuk melawan kepada pihak yang tidak pro terhadap rakyat. Kita tidak berada lagi pada sistem otiriter, di mana rakyat tidak boleh melakukan kritik terhadap pemerintah seperti yang pernah terjadi pada zaman Orde Baru. 

Dan lagi-lagi sendainya bukan karena ulah DPR sendiri, tentu tidak ada benturan antara mahasiswa dengan pihak keamanan.