Anda mungkin kesal ketika proposal akhir Anda hendak diarahkan secara kritis pada hal-hal yang menurut Anda patut dan menarik untuk diteliti. Namun pada saat yang sama, dosen pembimbingmu memiliki keinginan yang berbeda denganmu.

Perbedaan keinginan ini biasanya karena perbedaan rezim pengetahuan. Itu bisa terbaca mulai dari judul yang hendak diarahkan mengikuti “kemauan dosen” hingga metode yang hendak digunakan. 

Kita tentu membutuhkan dosen pembimbing sebagai pemandu dalam belantara ilmu pengetahuan, namun penting juga untuk menciptakan diskursus yang setara antara dosen pembimbing dengan mahasiswa. 

Dengan demikian, ada tukar tambah gagasan yang berlangsung secara sehat, dan tidak saling mendominasi. Dan memang begitu seharusnya ruang pendidikan kita dibangun. 

Vis a Vis Rezim Pengetahuan

Rezim pengetahuan yang dimaksud di sini adalah paradigma kita dalam memahami ilmu pengetahuan. Ia menjadi semacam kacamata yang kita gunakan dalam memandang dan mengarahkan ilmu pengetahuan. 

Secara umum, rezim pengetahuan dibagi dalam rezim postivis dan rezim post-positivis (kritis). Derivasi dari rezim-rezim pengetahuan itu bisa dalam berbagai bentuk, seperti pendekatan institusional, behavioral, konstruktivis, critical discourse analysis, dan feminis. Bahkan belakangan juga muncul pendekatan gender dan feminisme.

Pertama-tama bahwa Rezim postivis adalah cara memandang realitas dengan mengukur presisi sebuah teks dengan masalah yang terjadi di lapangan. Rezim pengetahuan positivis cenderung tekstual, matematis, dan mengukur validitas dengan menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Keywordnya adalah presisi. Cara bekerjanya dari teks ke kasus. Rezim pengetahuan positivis berpola garis.

Berbeda dengan itu, rezim pengetahuan post-positivis justru tak berhenti pada teks. Ada sesuatu yang dicurigai dan mesti di-breakdown di balik teks. Teks yang dimaksud di sini bukan teks sebagai paper, melainkan teks sebagai narasi atau wacana, baik berupa regulasi, argumen, maupun data. 

Rezim post-postivis mengkritik secara radikal struktur teks, agar dibongkar secara kritis untuk menemukan makna baru yang lebih kontekstual di balik teks itu. Bagi post-positivis, teks selalu menyimpan sejumlah relasi kuasa dan ideologi yang tak bisa diterima begitu saja. Jangankan teks, huruf saja punya kuasa atau ideologi 

Berbeda dengan rezim positivis, post-positivis tak berpola garis, melainkan “ruang”. Sebagai ruang, argumen yang dibangun ibarat menghubungkan sejumlah rangkaian bangunan yang saling berhubungan satu sama lain. Bagi rezim post-positivis, realitas tak segaris, melainkan rumit, fleksibel, dan penuh lika-liku.   

Dilema Keilmuan

Saya tak tahu apakah Anda merasakan kesal yang serupa jika rezim pengetahuan dosenmu mendominasi rencana penelitianmu. Bagi saya pribadi, itu keterlaluan. Itu bukan lagi bimbingan yang diberikan, melainkan dominasi dan kuasa pengetahuan yang dipaksakan. 

Namun, bisakah kita menolaknya dengan berkata demikian, sedangkan desakan akademis juga memaksa kita untuk cepat selesai? Ini adalah dilema keilmuan yang dirasakan oleh mahasiswa di perguruan tinggi.

Dalam diskusi ini, dilema keilmuan yang dimaksudkan adalah jika si dosen memaksamu untuk mengkaji sebuah masalah secara biasa saja, sedangkan dirimu beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang biasa. Secara biasa-biasa maksudnya adalah dengan melihat kasus lalu menghubungkan ke teks atau regulasi.

Taruhlah si dosen hanya stag dan fanatik pada rezim pengetahuan positivis. Sedang Anda telah bergerak jauh ke rezim pengetahuan kritis (post-positivis). Anda telah melampaui corak pengetahuan lama si dosen itu, dan lebih dulu tiba di terminal post-positivis.

Jika kamu menjadi risi karena kondisi itu, maka dilemamu akan makin pelik. Di tengah negosiasi arus pikir itu, dibumbui dengan ribetnya urusan administratif kampus, pertanyaan kapan selesai, hingga merasa diejek dengan hal-hal sepeleh karena melihat temanmu dalam tahap pengurusan wisuda. Dilemamu pasti makin menumpuk.

Inilah dilema sebenarnya dalam keseharian mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Ada paradoks yang dipertentangkan, tuntutan akademis versus karya kritis akademis. Syukur-syukur kalau keduanya bisa kau peroleh. Jika tidak, malah hanya ada dua konsekuensi: menyerah pada kemauan dosen yang positivis atau menjadi lambat waktu studinya. 

Tak jarang ada mahasiswa yang mau tak mau harus berserah diri pada kemauan dosen pembimbing dan mengorbankan kritisismenya pada kajian yang menurutnya patut dikupas setajam mungkin.

Kurang lebih ini adalah dilema yang ditimbulkan oleh pertentangan rezim pengetahuan positivis dosen dan post-positivistik mahasiswa. Adapun bekerjanya rezim positivistik pada dosen tersebut bukanlah sesuatu yang spontan. Ia justru berkelindan dengan sejumlah variabel yang mengikutinya, seperti tingginya minat riset terapan, fanatisme objek kajian formal, dan iklim akademik yang birokratis.

Menurunnya Riset Kritis (Paradigmatik)

Satu hal yang menjadi ciri khas positivistik adalah melakukan generalisasi pengetahuan secara tekstual. Bahwa sebuah masalah akan selesai jika teks atau regulasi itu berubah. 

Baginya, persoalan di lapangan terjadi karena ketidak-terhubungan antarvariabel, utamanya antara teks dengan konteks. Sehingga mau tak mau konteks harus tunduk pada superioritas teks. 

Generalissi semua persoalan dilihat hanya pada keterhubungan antarvariabel secara empirik. Cara pandang seperti itulah yang kemudian sering memosisikan peneliti terpisah bahkan vis a vis dengan objek penelitian (realitas).

Dunia keilmuan dan riset kita memang semenjak awal telah memberi signal positivistik. Riset tidak diarahkan untuk menyibak sejumlah pertautan rumit di balik teks dan tampilan realitas tersebut. Sehingga para peneliti tidak menempatkan diri sebagai bagian include dari realitas yang ditelitinya. 

Mereka cenderung memaksa realitas bergerak mengikuti kemauannya alih-alih sesuai regulasi. Jika tidak sesuai dengan regulasi, maka yang salah adalah realitasnya. Padahal kebenaran versi yang demikian adalah kebenaran yang administratif, regulatif, dan dianut oleh suatu institusi. Riset bertipe ini cenderung memperkuat status quo sebuah institusi atau kekuasaan.

Andai saja riset-riset keilmuan lebih bersifat kritis (paradigmatik), maka kekuatan untuk menyibak semua kelindan realitas di lapangan dapat dilakukan secara radikal. Tak ada yang dianggap final dan mapan, termasuk regulasi yang dibuat oleh pemerintah.

Adapun dalam riset paradigmatik, konteks selalu dianggap sebagai bahasa lain dari teks yang di sana bisa saja terhimpun sejumlah kebenaran yang dibungkam, baik atas nama administrasi maupun kemapanan birokrasi. 

Hanya dengan menggunakan pisau kritis (paradigmatik), maka basis masalah bisa disibak, dan kehendak mulia masyarakat bisa diperjuangkan. Klimaksnya, intervensi pun bisa dilakukan secara partisipatoris; tidak hanhya oleh peneliti, melainkan juga masyarakat. Keduanya secara paradigmatik menyadari dirinya sebagai bagian dari masalah tersebut.

Memang tak segampang ini untuk melakukannya. Riset paradigmatik ini hanya bisa dilakukan, minimal jika seorang peneliti atau akademisi memiliki rezim pengetahuan post-positivistik. Pekerjaan tersebut akan menjadi tidak kritis jika dilakukan oleh mereka yang memiliki rezim positivis. 

Tapi apakah iklim riset kita memberi ruang bagi tumbuhnya riset-riset paradigmatik seperti itu? Berikut perbandingannya:

Source : Inaya Rahmani dan Fajri Siregar (Reformaing research Indonesia,2016)

Tingginya riset terapan dengan model pembiayaan pada semua sektor menjadikan laha riset kita lebih banyak diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan di masyarakat dengan perpektif administratif. 

Bahwa masyarakat mengalami sebuah persoalan karena ketidak-taatannya pada regulasi-regulasi tertentu yang disiapkan oleh pemerintah. Padahal menempatkan masyarakat sebagai “yang selalu salah” tak selamanya menjawab masalah, melainkan justru makin memperumit persoalan.

Bisa saja ada faktor lain yang menjadikan mereka tidak patuh pada regulasi tersebut. Bagi masyarakat, bisa saja regulasi tidak merepresentasikan kondisi faktual mereka. 

Hanya saja, masyarakat kerap dipandang dalam “kacamata birokrasi”, bukan “kacamata masyarakat” itu sendiri. Program-program dan kebijakan salah sasaran yang sifatnya top down dan eksklusi sosial adalah imbas dari perspektif macam ini.

Riset-riset terapan yang demikian tinggi selalu ditopang olah rezim pengetahuan positivistik yang melihat masalah secara hitam-putih. Ia tidak terjun dan menyelami realitas secara radikal, melainkan berdiri dan melakukan generalisasi dengan menghubungkan teks-teks ke konteks seperti garis. 

Akibatnya bisa bermacam-macam: mulai dari menjaga kemapanan sebuah institusi, melemahkan masyarakat, hingga memacetkan nalar kritis dan eksklusi sosial.

Fanatisme Kajian Formal

Mungkin ini menjadi titik utama bekerjanya rezim-rezim positvisme di dunia akademik kita. Utamanya pada para dosen pembimbing. Dunia keilmuan kita, secara umum, selalu membagi objek kajiannya menjadi dua: objek kajian formal dan objek kajian materiel.

Objek kajian formal adalah hal-hal yang dianggap pure, resmi, dan baku dalam suatu disiplin keilmuan. Sedangkan objek kajian materiel hendak menyoroti lingkup kajian yang terbuka, fleksibel, dan interdisipliner karena saling berkaitan dengan disiplin keilmuan lain. 

Taruhlah misalnya disiplin ilmu pemerintahan. Dalam ilmu pemerintahan, objek kajian formalnya adalah negara, sedangkan objek materielnya adalah segala macam gejala dan fenomena bernegara.

Tingginya sorotan pada kajian formal saja menjadikan berbagai fenomena di luar pemerintahan dan birokrasi tak terbaca. Padahal jika saja kita berdiri pada objek kajian materiel, kita akan memandangnya secara berbeda. 

Bahwa fenomena-fenomena non-formal seperti isu identitas, sosial, marketing, psikologis, biologis, kelaparan, ruang publik, dan lain adalah perspektif lain yang juga punya kaitan dengan sejumlah kerja-kerja birokrasi formal itu. Kita tak mengabaikan faktor-faktor non-formal itu, melainkan mengambilnya untuk memperkaya kajian kita.

Ini adalah model pengkajian interdisiplinari yang memandang disiplin ilmu pemerintahan itu tidak hanya pure dan berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan aspek-aspek di luar pemerintahan. 

Jangan heran, belakangan ini (meski sebenarnya sudah lama) kemudian bermunculan studi interdisiplinary seperti Sosiologi-Pemerintahan, Antropologi Pemerintahan, Antropologi Ekonomi, Komunikasi Kebidanan, Psikologi Sosial, Psichosomatic, dan sebagainya.

Hari ini, iklim akademis kita telah bergerak ke sana. Beberapa perguruan tinggi telah mengembangkan kajian-kajian interdisiplinari yang terbuka dan menyoroti aspek materiel, meski juga ada yang masih memegang teguh kajian-kajian formal secara fanatis. Fanatisme keilmuan seperti inilah yang cenderung menghasilkan intelektual menara gading, intelektual yang terpisah dari realitas.

Seharunsya fanatisme formal itu ditinggalkan. Apalagi di era postmodern seperti ini, semua orang dituntut untuk berpikir terbuka dan berkolaboras. Semua itu bisa terfasilitasi jika kemerdekaan berpikir tak tersandera batas-batas kajian keilmuan.

Fanatisme atas sejumlah kajian formal seyogianya bukan sesuatu yang berjalan sendiri, melainkan tergantung pada bahan bacaan apa yang dikonsumsi dan ditubuhkan oleh seseorang dalam kesehariannya. Baik pada mahasiswa dan terutama akademisi. 

Beberapa akademisi bisa saja masih fanatis terhadap kajian formal itu, karena konsumsinya atas pengetahuan masih mengandalkan informasi-informasi dan cara-cara lama. 

Informasi-informasi lama maksudnya pemikiran-pemikiran lama yang sebenarnya telah dikritisi habis. Sedangkan cara-cara lama adalah seperti, kecenderungannya untuk hanya mengandalkan modul, buku saku, dan buku pengantar lama. Pemikiran dan panduan-panduan lama itu bisa saja telah ketinggalan zaman karena atau bahkan tak pernah direvisi.

Konsumsi atas sejumlah literatur-literatur lama tersebut menjadikan si akademisi makin ketinggalan zaman dalam bercocok pikir. Dalam kaitannya dengan rezim positivistik itu misalnya, sekarang dunia pemikiran telah tiba pada pemikiran post-struktural.

Sedangkan jika akademisi masih bertahan pada paradigma struktural tanpa menguasai post-stuktural, maka keseharian tindakan-tindakan akademisnya akan menampilkan sikap-sikap positivis. Mulai dari cara mengartikulasi pengetahuan yang makin positivistik, penekanan pada persoalan-persoalan administratif, ketidak-terbukaan pada kritik, hingga menyoal hal-hal sepele semacam kesalahan gelar dan margin dalam penyusunan karya tulis.

Semua tindakan-tindakan itu tak lain dan tak bukan direproduksi oleh cara kerja rezim positivis. Rezim yang memuja teks, mengukur presisi, dan tak berani melakukan pendalaman kritis secara radikal.

Dilemanya adalah mahasiswa terpaksa mengorbankan kritisismenya karena keinginan si dosen dengan rezim positivistik. Persis di titik ini, maka perguruan tinggi akan cenderung menghasilkan deretan naskah-naskah ketimbang karya-karya . Sebagai naskah, tak heran ia akan jadi fosil administrasi di tengah megahnya birokratisasi perguruan tinggi.

Birokratisme Kampus

Bagi saya, ini juga hanyalah efek kelindan dari bekerjanya rezim positivis dari perangkat-perangkat akademis kita. Penundukan dunia perguruan tinggi dengan sejumlah kemauan birokrasi yang rumit adalah akibat dari tafsir keabsahan yang tunggal dari sebuah institusi. 

Bahwa yang benar adalah yang adminisratif, yang distempel, ditandatangani, yang prosedural. Singkatnya, yang benar adalah yang tekstual. Segala sesuatu di luar alur tersebut dianggap bertentangan.

Demikian juga yang terjadi dalam karya akademik yang diproduksi belakangan ini. Seakan-akan yang menjadi karya akademik adalah yang siap secara administratif dan memenuhi standar pikir dosen pembimbing. 

Pertanyaannya masih sama, bagaimana jika rezim pengetahuan dosen pembimbingnya berbeda dengan mahasiswanya? Tak jarang mahasiswa kemudian menyerah pada dilema ini. Dibanding mempertahankan rezim pengetahuannya secara kritis, ia justru mengikuti kemauan dosen meski yang dikajinya tak ia pahami dan lebih dominan dipahami oleh si dosen.

Dalam tekanan-tekanan tersebut, sering kali desakan administrasi dan pemenuhan syarat-syarat birokrasi yang ribet memaksanya untuk menyerah. Memenuhi syarat administratif, lalu mengabaikan substansi kajian keilmuannya. Yang terpenting adalah diterima dan ditandatangani oleh dosen. Entah itu kritis atau tidak itu urusan lain. 

Cara kerja dan cara merespons rezim akademik kita hampir semuanya begitu. Memuja teks, presisi, dan aspek administrasi. Akibatnya yang terjadi misalnya, pada kriteria cumlaudelebih berorientasi pada masa studi bukan pada kualitas riset yang dihasilkan. (Lebih jauh lihat Hadiz & Dhakidae, 2006).

Birokratisai kampus yang over makin menyuburkan tumbuh kembang arus positivisme, baik pada dosen maupun mahasiswanya, menciptakan dilema-dilema akademis tersendiri, seperti: apakah pengkajian sebuah realitas harus terpisah dari masyarakat namun disetujui dosen pembimbing, ataukah meninjau secara kritis sebuah realitas namun butuh energi yang menguras untuk berdebat dengan dosen.

Dominasi rezim postivistik ini dapat menyembunyikan sejumlah relasi kuasa dan kepentingan ideologis. Realitas (baca: publik) dilihat sebagai sesuatu yang mesti diubah mengikuti teks, bukan mengikuti kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Segalanya dipaksakan. 

Tak jarang, di tengah terbitnya sejumlah peraturan (orders), tumbuhnya institusi-institusi sosial, eksklusi sosial masih saja terjadi di mana-mana. Selalu ada tabir yang belum disingkap secara kritis karena terbatasnya kacamata yang kita gunakan.

Memang bukan positivis tak penting. Namun berhenti dan memegang teguh positivistik sebagai satu-satunya rezim pengetahuan juga cenderung memperparah kondisi akademik. Apalagi jika rezim pengetahuan itu dipegang oleh dosen, lalu ditiriskan secara hegemonik pada mahasiswanya, itu tak hanya menghentikan laju kritis mahasiswa yang berbeda rezim pengetahuan dengannya, melainkan juga menabur dara pada luka akademik.

Sejujurnya, jika itu yang terjadi, maka menghentikan perbedaan apalagi kekritisan sama saja menghentikan tumbuh kembang sebuah masyarakat.