Sebelum memberikan pandangan dan analisis lebih dalam tatang “Dosa Jokowi dan Kabinet Kerja”. Penulis ingin sedikit memberikan latar belakang mengapa menulis tetang tema ini. Pertama, penulis bukanlah seorang yang kontra terhadap pemerintahan kabinet kerja yang yang dipimpin oleh Pak Jokowi, begitu juga sebaliknya. 

Di sini penulis mencoba mengumpulkan beberapa data dan fakta, dirangkum dari realita sejarah yang ditorehkan oleh Pak Jokowi bersama kabinet kerja yang beliau pimpin saat ini. Penulis merasa tergelitik dan ingin memberikan pandangan  dan analisis mengapa Pak Jokowi sampai saat ini masih di-bully oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama di media sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Bab V Pasal 17, dalam menjalankan tugas negara, presiden dibantu oleh menteri  yang membidangi urusan tertentu. Intinya, penulis tidak menujukan tulisan ini untuk mengkritik Presiden Jokowi secara personal melainkan menilai kinerja para menteri yang berada di kabinet kerja. Baiklah, alasan di atas semoga cukup memberikan gambaran motif penulis mengangkat tema “Dosa Jokowi dan Kabinet Kerja” dalam tulisan pertama ini.

Dalam sistem pemerintahan persidensial sebagaimana yang dianut oleh Indonesia. Kabinet mempunyai peran sentral terhadap kepala pemerintahan. Mengapa demikian? Karena para menteri dalam kabinet adalah merupakan telinga, mata, kepala dan tangan presiden dalam menjalan tugasnya. Para menteri bertangungjawab membantu presiden dalam hal teknis, adminisistratif negara. 

Selain itu juga bertugas memberi masukan, pendapat, analisis dan nasihat serta inisiatif rencana pembangunan negara kepada presiden. Maka tidak heran setiap presiden diberikan hak prerogatif oleh konstitusi untuk membentuk kabinet dengan menujuk orang yang benar-benar dipercaya untuk menjadi menteri.

Pada saat menulis opini ini, masa pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Jokowi telah memasuki tahun ke empat sejak dilantik 20 oktober 2014. Sejauh ini terdapat beberapa tindakan dan kebijakan yang diambil dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi sebagian masyarakat. Apakah Pak Jokowi bersalah dalam hal ini?. Lalu apa Dosa yang telah dilakukan Pak Jokowi dan Kabinet Kerja?

Dibidang Teknis dan Adminstratif

Masih ingat pada tahun 2015 presiden ramai diberitakan di media masa dan juga ramai di media sisoal? Saat itu presiden disebut telah keliru menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres-RI) nomor 39 tahun 2015  tentang kenaikan uang muka pembelian kendaraan buat pejabat negara?. Walaupun pemberian uang muka kendaraan buat pejabat negara tersebut sudah dilakukan pada masa pemerintahan SBY. Namun gaya komunikasi Presiden Jokowi yang menganggap keliru telah menandatangani Perpres tersebut adalah menggambarkan sikap kecerobohan yang fatal dilakukan oleh Presiden bersama menterinya.

Bagaimana tidak, bayangkan pada saat banyaknya dokumen negara yang harus ditandatangai oleh presiden jika tidak ada pihak yang me-screening dokumen tersebut. Bersamaan dengan itu ada pihak yang ingin “mensabotase” dokumen yang akan ditandatangni oleh presiden. 

Ini sangat berbahaya bagi negara dan mempertaruhkan kredibilitas presiden beserta menterinya dimata masyarakat. Kasus semacam ini akan dipandang satu titik kelemahan negara kita. Jika ditinjau dari segi kewaspadaan dini, tentulah ini menjadi warning buat sistem administrasi negara terhadap hal yang tidak kita inginkan.

Setelah ramai diperdepatkan akhirnya pada april 2015 menteri sekretaris negara Pratikno manyampaikan bahwa Perpres-RI tersebut telah dicabut oleh presiden. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah terkesan “coba-coba”. Ini bukanlah tempat untuk mangambarkan suatu bentuk demokrasi yang baik, melaikan  menggambarkan kecerobohan dan mentahnya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah.

Berikutnya pada bulan mei 2017 pidato Presiden Jokowi dalam membuka Rapat Koordinasi Nasional Maritim di TMII dibantah oleh Jake Van Der Kemp seorang kolumnis media masa Tiongkok. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia termasuk dalam urutan ketiga dengan pertubuhan ekonomi terbaik didunia. 

Setelah ramai diperbincangkan, Presiden kembali harus menyampaikan klarifikasi. Maksud dari isi pernyataan Presiden adalah Indonesia termasuk dalam pertumbuhan ekonomi terbaik diantara negara yang termasuk dalam G-20.  

Kejadian ini kembali memberi gambaran bahwa “pembisik” Pak Jokowi sangat ceroboh, data dan informasi yang disajikan kepada Presiden adalah data mentah dan dangkal.  Sajian data yang tidak selektif tersebut tidak layak untuk dibacakan dimuka umum, melaikan untuk data rapat yang bersifat internal saja. Jelas kejadian ini dapat menurunkan kewibawaan kepala negara.

Selanjutnya dosa dibidang teknis, masih ingat berita Jokowi salah kostum? Dari semua presiden yang telah menjabat maka kita dapat melihat Pak Jokowi yang mempunyai gaya penampilan yang unik. Beliau acap kali menggunakan pakaian tidak lazim dipakai oleh seorang presiden pada waktu dan tempatnya. Pada waktu lawas Pak Jokowi juga pernah menggunakan pakaian militer dengan atribut lengkap dalam menerima kedatangan ketua pengurus pusat Muhammadia, Din Syamsuddin di istana negara. Etah apa pesan psikologi komunikasi yang ingin disampaikan oleh presiden dengan “salah kostum” yang dipakainya. Apakah itu sebuah kesengajaan?.

Satu hal yang jelas, Dalam sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut oleh Indonesia, presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara.  Artinya di Indonesia seorang presiden juga menjadi simbol dari negara sebagaimana raja pada sitem pemerintahan parlementer. Seorang presiden adalah simbol negara yang berlaku 24 jam melekat selama ia menjabat. Bukankah bentuk kewibawaan negara itu tercerminkan pada pemimpinya? Kita tentu tidak mau presiden kita menjadi bahan olokan meme lucu sebagai penghibur yang memalukan di media sosial.

Kurangnya komunikasi terhadap sikap dan kebijakan yang diamabil, sehingga menumbulkan inkonsistensi.

Terlepas dari sikap dan kebijakan yang baik yang telah dilaksnakan oleh Pak Jokowi. Di antaranya di bidang infrastrktur dan pemerataan pembagunan di daerah timur Indonesia. Maka terdapat beberapa sikap dan kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi yang tidak sesuai dangan sebagian kehendak dan realita dimasyarakat. Kondisi seperti ini jelas membuat saling prasangka buruk masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga mebuat gaduh, bahkan dapat mengancam persatuan, mengancam kredibilitas dan manampar kewibawaan presiden.

Di antaranya yang pertama, sikap Presiden terhadap kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di kepulauan seribu yang menyulut emosi masyarakat muslim nasional. Hal ini dikarenakan proses penanganan kasus ini terlihat lambat bahkan terkesan akan “diampuni” begitu saja. Kala itu Masyarakat menunggu pernyataan sikap Presiden Jokowi  secara resmi mengintruksikan secara tegas kepada Kapolri sebagai pihak yang berwenang pada masalah ini untuk segera memproses kasus ini. Hal ini dianggap perlu dilakukan oleh presiden mengingat kondisi negara bisa dikatakan dalam keadaan genting.

Selanjutnya masih ingat pada pertengahan bulan januari 2018 kemarin, pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras menjelang petani memasuki musim panen. Alasan Kementerian Pertanian kala itu cukup jelas, melakukan impor beras adalah untuk me-cover kebutuhan beras dalam negeri menjelang musim panen tiba.

Baru baru ini pemerintah kembali menjadi sorotan. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah mengeluarkan Perpres-RI nomor 20 tahun 2018 tetang Tenaga Kerja Asing (TKA). Inti dari Perpres tersebut adalah bertujuan mempermudah porses pelayanan administrasi TKA yang masuk ke Indonesia. Kondisi seperti ini jelas membuat TKA berbondong-bondong masuk ke Indonesia. 

Di sisi lain masih banyak tenaga kerja dalam negeri yang belum mendapatkan pekerjaan. Artinya untuk sekarang ini tenaga kerja kita tidak hanya bersaing sesama tanaga kerja dalam negeri melaikan bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Berdasarkan pengamatan penulis dalam perpres ini tidak ada filter yang menjadi batasan terhadap TKA yang diberi kemudahan tersebut, apakah ditujukan untuk TKA ahli dan Manajemen saja atau termasuk TKA buruh kasar.

Kondisi real yang terjadi dilapangan telah muncul adanya peningkatan TKA asing yang bekerja pada tingkatan buruh sebagai contoh di Kabupaten Banten. Tentu kita tidak mau menjadi penonton di rumah sendiri. Sejauh ini penulis belum mendapat mendapatkan informasi tetang alasan lengkap yang disampaikan pemerintah terhadap substansi lengkap mengenai batasan kemudahan TKA yang dimaksud dalam Perperes ini.

Ironisnya isu Perpres TKA ini, cara kerja para “pembisik” presiden terlihat tidak serius. Menteri tenaga kerja memberi penjelasan tentang isu sentral ini hanya melalaui media sosial twitter. Alasan yang disampaikan juga tidak masuk logika, yakni untuk mempermudah iklim investasi swasta di Indonesia. Tentunya hal tersebut harus dijelaskan secara konferhensif tentang hubungan dan keterkaitannya. Lebih janjut Penulis mengagap wajar terhadap rencana yang akan dilakukan oleh DPR untuk membentuk panita khusus membahas Perpres-RI nomor 20 tahun 2018 tentang TKA tersebut.

Apakah kebijakan tetang Perpres TKA itu akan dicabut? Seperti Perpers tentang pemberian kendaraan bagi pejabat negara setelah banyaknya muncul penolakan?. Jika benar, tentulah ini untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Namun kita juga tidak meninginkan pemerintahan di negara kita dijalankan dengan kebijakan yang coba- coba. Penulis yakin dan pasti kita semua juga yakin, bahwa persiden kita berbuat untuk kebikan masyarakat Indonesia, tidak mungkin sebaliknya.

Demikianlah tulisan “Dosa Jokowi dan Kabinet Kerja” yang bisa penulis sampaikan pada tulisan kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa lagi dosa yang pernah dilakukan oleh  Jokowi dan Kabinet Kerja dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pandangan objektif penulis,.

Sebagai penutup selayaknya dalam agama, tidaklah selamanya yang berdosa itu harus menerima hukuman dari dosanya. Melainkan setiap dosa pasti selalu ada cara untuk menghapusnya. Kecuali dosa menduakan sang pencipta. Masih ada waktu, masih banyak kebijkan yang bisa direncanakan dan direalisasikan oleh presiden Jokowi bersama kabinetnya. Kita juga berharap Indonesia kedepanya tidak hanya berbicara perubahan melaikan berbicara kemajuan dan teknologi.