“Masyarakat baru akan bangkit kembali, di dalam bentuknya yang lebih tinggi dari gente kuno, dalam hal kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan”

 – Frederick Engels –

Kalimat diatas ditulis oleh Frederick Engels dalam buku “Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi, dan Negara”. Engels ingin mengajak perempuan akan bagaimana caranya perempuan juga ikut berjuang dalam pergerakan mewujudkan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.

Jangan sampai perempuan mengira bahwa penindasan yang terjadi pada dirinya tidak ada kaitanya dengan persoalan relasi produksi kuasa dari kepemilikan pribadi. Bahwa jangan sampai perempuan arahnya berbeda, laki-laki arahnya berbeda. Karena penindasan terhadap manusia baik perempuan maupun laki-laki disebabkan oleh hal yang sama.

Sumbernya adalah kepemilikan pribadi. Bagaimana kepemilikan pribadi itu diatur. Biasanya sering disebut dalam kungkungan budaya patriarki. Patriarki itu muncul karena kepemilikan pribadi terhadap alat produksi. Ketika muncul kepemilikan pribadi atas alat produksi, maka terjadi sistem keluarga satu ayah satu ibu (monogami).

Dalam keluarga monogami ini relasi kuasa ada di ayah. Kepemilikan pribadi berdasarkan relasi kuasa ayah. Munculah hak waris, nah disitu muncul sistem patriarki. Masyarakat berkelas yang patriarkis. kepemilikan pribadi ini mengkonstruksi, menciptakan masyarakat yang berkelas sosial (class society).

Patriarki bergerak dalam relasi kuasa dalam struktur sosial. Relasi kuasanya ialah relasi kuasa ayah. Misalnya di pernikahan, perempuan tidak boleh lagi menikah lebih dari satu suami, karena perempuan jadi milik suami. Tapi kalau laki-laki menikah banyak, tidak apa-apa. Perempuan itu seperti barang. Inilah dasar dari penindasan perempuan.

Kontruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat pedesaan cenderung menomor duakan perempuan dalam tatanan kehidupan sosial. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak bisa luput dari berbagai sudut pandang yang menyertainya. Hal ini dapat memperparah kondisi ketimpangan gender di Indonesia. Terutama, dalam  masyarakat pedesaan.

Pada 26 Oktober 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk Indonesia menurut provinsi dan jenis kelamin. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 269.603.400 jiwa. Terdiri dari 135.337.000 laki-laki dan 134.266.400 perempuan. Ini menunjukan bahwa perempuan merupakan potensi bagi bangsa, negara, dan desa.

Sebagaimana Bung Karno dalam buku “Sarinah; Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia”, ia berujar bahwa, “Perempuan itu tiang negeri. Manakala baik perempuan, baiklah negeri. Manakala rusak perempuan, rusaklah negeri”. Terutama dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Ketimpangan gender yang terjadi di pedesaan dapat kita lihat dari bagaimana presentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf menurut provinsi, daerah tempat tinggal, dan jenis kelamin yang diupdate pada 21 desember 2020 oleh BPS. Ini dapat menunjukan seberapa besar akses pendidikan yang diterima laki-laki maupun perempuan.

Pada tahun 2015, angka melek huruf laki-laki 95,51% sementara perempuan 90,32%. 2016, laki-laki 95,53%, perempuan 90,54%. 2017, laki-laki 95,95% perempuan 91,62%. 2018, laki-laki 95,67%, perempuan 90, 93%. 2019, laki-laki 95,86%, perempuan 91,34%. 2020, laki-laki 95,72% perempuan 91,65%. 

Angka melek huruf laki-laki berusia 15 tahun ke atas, lebih tinggi daripada perempuan. Ini menunjukan pendidikan yang dapat diakses perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ini juga  dapat  menyebabkan angkatan kerja perempuan lebih sulit mendapat pekerjaan daripada laki-laki.

Kemudian, kita lihat presentase rumah tangga menurut provinsi, jenis kelamin, KRT yang bekerja, dari daerah tempat tinggal yang diupdate pada 10 November 2020 oleh BPS. Pada tahun 2015 jumlah kepala rumah tangga laki-laki yang bekerja sebesar 95,38% sementara jumlah kepala rumah tangga perempuan yang bekerja sebesar 68,05%.

2016, laki-laki 94,77%, perempuan 66,31%. 2017, laki-laki 94,79%, perempuan 65,97%. 2018, laki-laki 94,60%, perempuan 65, 26%. 2019, laki-laki 94,93%, perempuam 67, 15%. Dari angka tersebut, dapat diartikan bahwa hampir semua kepala rumah tangga laki-laki yang bekerja, sedangkan kepala rumah tangga perempuan yang bekerja kurang dari 67%.

Di sisi ini, menunjukan bahwa dalam bidang ekonomi desa, partisipasi perempuan untuk mengakses masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Dominasi laki-laki dalam gerak perekonomian desa masih dapat dikatakan sangat kental. Terjadi subordinasi pada kaum perempuan, kemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan.

Dari presentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan menurut provinsi, tipe daerah, dan jenis kelamin, yang diupdate pada 10 November 2020 oleh BPS. Pada 2015, 29,34% laki-laki mempunyai keluhan kesehatan dalam tiap bulanya sementara perempuan 31,39%. 2016, laki-laki 27,21%, perempuan 29,31%. 2017, laki-laki 27,38%, perempuan 29,79%.

2018, laki-laki 28,86%, perempuan 32,89%. 2019, laki-laki 31, 60%, perempuan 34,70%. Presentase perempuan mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dari laki-laki. Artinya kondisi kesehatan perempuan desa lebih rendah dari laki-laki. Dapat dikatakan akses pelayanan kesehatan yang di dapat perempuan menyebabkan buruknya kesehatan perempuan.

Dilihat dari kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, minimal tidak menjadi indikator ataupun gambaran sederhana bagaimana perbedaan gender. Khususnya dalam masyarakat pedesaan. Ternyata laki-laki memperoleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan akses kerja lebih baik dari perempuan.

Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Kesetaraan gender dimaknai sebagai keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang setara untuk dapat merealisasikan haknya secara penuh sebagai manusia dan untuk dapat memberikan kontribusi, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Peran perempuan telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional.

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa. Pasal 3, menetapkan asas partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan. Ketiga asas ini menjadi dasar pembangunan desa yang berkeadilan gender melalui partisipasi dan pemberdayaan.

Pasal 26 ayat (1) dan (4), mengisyaratkan kepala desa dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa wajb melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

Pasal 58 ayat (1), pasal 63, mewajibkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperhatikan gender dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Masyarakat pun dalam pasal 67 ayat (2), pasal 68 ayat (1), berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dan pemerintah desa wajib mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 121 ayat (1) dan (2) juga telah mengajurkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pasal 72 ayat (1), pasal 80 ayat (2) dan (3), menganjurkan pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyarawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Serta dalam musyawarah desa wajib dilibatkan perwakilan kelompok perempuan.

Atas dasar itu, penting kiranya demi upaya dan perjuangan keadilan gender, kita perlu pelajari bagaimana caranya terus mendorong agar perempuan kian berdaya, berkemampuan dan makin aktif sebagai warga negara dan komunitas yang diperhitungkan.