Dari sekian banyak isu yang belakangan ini ramai dibicarakan publik, menurut saya penting dan bahkan harus diseriusi adalah isu Papua, terkait keadilan, Ham, dan menentukan nasib sendiri, sebagai suku bangsa yang mendiami ujung timur Nusantara. Kurang lebih sebulan belakangan ini isu disintegrasi Papua kembali menguat di media nasional dan bahkan dunia internasional.

Isu atas Papua telah lama didengungkan oleh sebagian masyarakat Papua, maupun kelompok NGO. khususnya dalam soal ketidak adilan pembangunan, tata kelola SDA yang buruk dan mengabaikan kesejatraan, pelanggaran Ham berat, dan ujung-nya dari isu tersebut tentu sudah dapat kita duga, disintegrasi atau lepasnya Papua dari NKRI. Pemangku kepentingan di Jakarta akhirnya keliru dan bahkan terkesan sangat tidak tepat menangani masalah Papua.

Selalu berpikir masalah Papua itu adalah masalah keadilan pembangunan dan kesejatraan. Atau pelanggaran Ham berat dari sejak rezim Orba, dan masalah administrasi lainnya. Padahal bukan semata itu, Betul bahwa ada fakta pelanggaran Ham berat yang terjadi di sana “Papua”, atau katidak adilan dan kesejatraan, dan negara harus bertanggung jawab atas itu semua.!!

Terlepas dari isu tersebut, ada upaya mengalihkan isu dan bahkan bukan pada subtansinya.  sesungguhnya hanya semacam exception, yang di hadapi masyarakat Papua hari ini. Terpenting melihat Papua yang selalu saja di obok-obok oleh agen internasional, AS khususnya. dalam menjaga kepentingan Ekonomi-Politik atas kekayaan SDA di Papua, haruslah menjadi agenda mendesak Pemerintah.

Suka tidak suka tanpa NKRI, Papua akan tetap hidup. Luas wilayah dan kekayaan SDA baik laut dan darat pastilah menjdi penopang, namun pertanyan-nya apakah Merdeka menjadi pilahan satu-satunya agar masyarakat Papua dapat hidup layak? Ini pertanyaan penting yang harus di takar dengan bijak oleh setiap anak Bangsa khususnya masyarakat Papua. Hidup di bawa kolonialisme gaya baru, persis yang di alami Timur Leste tentu lebih menyakitkan, ini bisa di pakai sebagai pelajaran.

NKRI tanpa Papua ibarat manusia tanpa punggung, sebaliknya Papua tanpa NKRI ibarat negara-negara Afrika atau Balkan Eropa yang hidup di warnai kemiskinan, darah mengalir di mana-mana, hanya agar bisa survival kelompok yang satu atas kelompok yang lain.  negara seperti ini hanya di jadikan lahan pertarungan proxy war maupun perang asimetris negara-negara maju, penuh ambisi, dan serakah.

Saya tidak kemudian berandai-andai atas nasib suku bangsa Papua, kalapun kedepan nanti sekenario terburuk yang di siapkan oleh AS dan sekutunya betul terjadi, masyarakat Papua tak ubahnya seperti suku bangsa Indian di Amerika, harus rela terasing dari tanah leluhurnya hanya menampung pembuangan sampah peradaban Eropa, atau suku bangsa Aborigin yang di perlakukan sama di Australia hidup di bawah tekanan dan tanpa sedikit pun merdeka atas tanah leluhurnya.

“Kini pilhan terbaik suku bangsa Papua adalah survival dan tetap dalam bingkai NKRI, Atau menjadi punah sebagai suku bangsa bersama tumpukan sampah Eropa, persis bangsa Indian dan Aborigin”.

Ini yang harus di baca secara cerdas oleh pemangku kepentingan di Jakarta, maupun anak bangsa dalam melihat Papua. Kini dukungan atas Papua makin menguat tidak hanya negara-negara di kawasan Pasifik seperti Salomon, Vanuatu, dan lainnya. namun ibarat bola salju yang telah menggelinding cepat sampai ke Eropa.

Baru-baru ini sebuah acara terselenggara berkat kerja sama Organisasi Bangsa dan Rakyat yang tak Terwakili (UNPO), Taiwan Foundation for Democracy (TFD), Haella Foundation dan lobi politikus asal Estonia, Urmas Paet yang juga tercatat sebagai anggota parlemen Uni Eropa di parlemen Eropa. Pada 14 Juni 2016 di Brussels-Belgia, Parlemen Eropa telah menggelar sebuah konferensi internasional membahas Hak-Hak Minoritas dan Kerjasama Regional di AsiaTenggara.

Nampaknya Pagelaran yang diselenggarakan oleh Parlemen Eropa itu disambut oleh beberapa kalangan pro kemerdekaan baik Papua maupun Aceh sebagai momentum yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan terus gerakan meng-internasionalisasikan baik Papua maupun Aceh, sebuah berita yang di lansir aktual.com (Juni 15/2016).

Ini tentu menjadi penguat disintegrasi Papua dengan tetap mengusung isu keadilan, Ham, dan menentukan nasib sendiri. Dukungan dan keterlibatan aktif dalam mendorong Papua Merdeka oleh AS, maupun Eropa. Akan saggat efektif menjaga tumbuh dan menjamurnya OPM, atau konflik sosial-politik berbasis “SARA” atau lainnya, ibarat bom waktu yang kapan saja bisa meledak, Tergantung pemegang remot kontrolnya.

Apa lagi letak Geografis Papua dan Australia yang begitu dekat menjadi kerumitan tersendiri. betapa tidak, AS pastilah menggunakan tangan Australia dalam menjaga kepentingannya di Tanah Papua dengan cara apa pun itu. Di lain pihak AS dalam proxy war dan perang asimetris sudah lebih dulu menempatkan salah satu pangkalan militernya di kepulauan Darwin, yang dari awal telah di duga akan jadi demikian oleh para pengkaji Geopolitik dan Geostrategi.

Sejauh ini memang belum adanya pemerintah RI mengeluarkan kebijakan Politik dan pertahanan bebasis Gostrategi dan Geopolitik dalam mengantisipasi hal tersebut, kita tentu mafhum kenapa? Pemangku kepentingan selalu lalai, bahkan mengabaikan Geopolitik dalam melihat Papua, itulah sebabnya tidak punya gambaran secara futuristic atas keadaan dan situasi di kawasan tersebut.

Kealpaan Pemerintah terhadap Geopolitik tentu menjadi harga mahal atas situasi kedepan, bangsa ini akan selalu di buat uring-uringan dari satu situasi ke setuasi lain. bahkan hampir tidak di berikan ruang gerak yang lebih bebas dalam menata dan mengelola semua potensi bangsa yang di miliki. Kita berharap  Pemerintah segara menentukan sikap dan skenario menghadapi semua masalah, namun harus ada skala prioritas agar bangsa ini tidak di kerjain terus menerus.