Menilik kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Bab II tentang asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran, Pasal 3 yang berbunyi “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Melihat media massa “Televisi” hari ini yang terjadi di Indonesia dengan bercermin kepada UU Nomor 32 Tahun 2002, memperkukuh integrasi nasional berbanding terbalik dengan hari ini beberapa media saling sikut ketika ada perbedaan kepentingan, budaya menggosip seakan akan hal yang menjadi kebenaran hakiki.

Terbinanya watak dan jati diri bangsa tentunya sampai hari ini beberapa stasiun televisi lebih mengutamakan “rating” sebagai alasan utama ditayangkannya sebuah program, rating yang tinggi berbanding lurus dengan kesuksesan menjaring iklan, tidak memperdulikan bagaimana kualitasnya karena itu berbagai cara dilakukan agar acara tersebut mendapatkan rating tinggi (remotivi.or.id)

Jati diri bangsa yang tampil di media massa “Televisi” sekarang hendaknya melihat realita yang berlangsung sekarang sangat miris banyaknya tontonan yang tidak layak dalam artian konsep ditayangkan tidak sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002, rating pula menyebabkan acara di televisi cenderung sama ketika ratingnya tinggi.

Mencerdaskan kehidupan bangsa mungkin sangat bertolak belakang sekali dengan media televisi hari ini, maraknya acara yang hanya hiburan semata namun tidak ada pesan yang didapat, perbedaan kepentingan media satu dengan media lainnya membuat berita bertolak belakang atau berbeda sehingga masyarakat kadang kebingungan oleh harl tersebut.

Tidak Efektifnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

KPI memiliki wewenang untuk menetapkan standar siaran, menentukan pedoman perilaku penyiaran, memberikan sanksi terhadap standar dan pedoman perilaku penyiaran serta melakukan koordinasi dengan pemerintah, lembaga dan masyarakat. (youthproactive)

Banyak hal yang seharusnya tidak menjadi seharusnya dan yang tidak seharusnya menjadi seharusnya, melihat kepada hari ini tontonan anak-anak kian menipis hak anak atas tontonan yang layak sudah dirampas, anak-anak terpaksa menonton sinetron dan drama yang tidak sesuai dengan usianya.

KPI selalu memiliki wewenang untuk menetapkan standar siaran, kebanyakan terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya tentu ini berhubungan dengan adegan yang hilang, sensor yang berakibat kepada substansi yang hendak disampaikan dari penayangan acara yang akan dilihat masyarakat.

Memberikan sanksi terhadap standar dan pedoman perilaku penyiaran, KPI lembaga yang Independen tidak boleh terikut campur tangan siapapun, 2014-2015 telah melayangkan 80 peringatan kepada lembaga siar swasta yang sedang mengalami evaluasi seperti, masalah kekerasan, konten seksual, hingga perlindungan anak. dalam implementasinya sampai hari ini, hal tersebut masih ada dalam tontonan masyarakat kita.

Disfungsi “Televisi”

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pasal 4 ayat (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Media informasi yang berbasis pendidikan (edukasi) sangatlah kurang dibandingkan media penghibur seperti sinetron dan acara lainnya. Bahkan jamnya pun lebih banyak acara menghibur daripada acara edukasi, orientasi tersebut lebih di tekankan kepada acara menghibur ketimbang memberikan edukasi.

Tayangan dengan konsep hiburan yang sehat masih terlalu abstrak di artikan, namun hiburan penayangan di Indonesia masih banyak ditemukan dengan konsep tidak jelas, beberapa stasiun televisi masih tidak sesuai dengan visi misinya asalkan rating tersebut bagus maka acara tersebut tetap dilangsungkan.

kontrol dan perekat sosial sudah seharusnya menjadi bahan utama dalam media televisi, beberapa stasiun televisi masih jauh dari fungsi tersebut, pemegang stasiun televisi beberapa petingginya berkecimpung di dalam politik Indonesia, tentunya banyak terjadi perbedaan berita stasiun televisi satu dengan lainnya.

Sehingga para penikmat televisi sekarang terkadang tidak mengetahui pesan tersirat yang ingin disampaikan dalam kemasan berbeda yang bisa saja menimbulkan perdebatan antara penikmat televisi zaman sekarang.

Kualitas “Televisi”

Media televisi sekarang mengalami penurunan pada kualitas lebih mengutamakan profit Ade Armando ahli komunikasi, menjelaskan bahwasannya di Negara eropa barat televisi yang disiarkan yaitu televisi publik, televisi di Indonesia didominasi oleh televisi swasta, seorang petinggi televisi swasta menyatakan bahwa televisi swasta adalah institusi bisnis yang tentu yang tentu orientasinya adalah profit,  jika hal tersebut mengarah hanya ke profit atau mencari keuntungan saja tidak salah apabila banyaknya tontonan yang kurang sepantasnya disiarkan.

Sistem rating untuk mendapatkan profit, televisi harus mendapatkan iklan. Para iklan bersedia ketika acara tersebut laku di tonton pemirsa. Tentu pengiklanan tidak ingin rugi karena pengeluaran untuk iklan sangat besar sehingga mereka harus memastikan iklan mereka ditonton oleh orang banyak.

Apabila semua masih mendewakan profit dan menjunjung tinggi rating tentu saja banyak tontonan yang kurang berkualitas di pertontonkan sampai sekarang, visi misi yang tidak sejalan dengan stasiun televisi tersebut akan dipasrahkan ketika acara tidak berkualitas namun rating tinggi akan tetap di pertahankan, karena masih dimonopoli dengan rating.

Hendak sampai kapan kualitas pertelevisian kita seperti ini?