Tidak ada orang yang ingin hidupnya terkekang di setiap progresivitas hidupnya, termasuk sektor ekonomi.

Masyarakat ekonomi selalu berharap pemerintah sebaiknya hanya berperan sebagai pengawas saja. Bukan sebaliknya, pemerintah sebagai pengatur yang sempurna. Termasuk dalam kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya di Indonesia yang mulai bebas bersentuhan dengan ekonomi liberal dan variannya.

Napas segar ekonomi yang mengharapkan kebebasan pasar sangat bertentangan dengan model-model kebijakan ekonomi yang mengekang. Satu di antaranya adalah ekonomi dirigisme.

Model ekonomi terpimpin atau sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah secara absolut ini pernah terjadi di Indonesia. Sistem ekonomi terpimpin atau dirigisme yang pernah berlaku di Indonesia ketika dirigisme berdampingan dengan sistem demokrasi terpimpin.

Dirigisme menghendaki pemimpin ekonomi adalah negara dan pemerintah yang menganut Demokrasi Terpimpin dengan konsep otoritarianisme, bahkan kediktatoran. Tandanya ada berbagai unsur pengekangan, seperti kontrol, komando, dan perencanaan terpusat. 

Ekonomi terpimpin dalam model dirigisme mulai diberlakukan sejak kepemimpinan Bung Karno. Dirigisme sama dengan intervensionisme ekonomi, yaitu kebijakan ekonomi yang mendukung campur tangan pemerintah untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Katanya, sih.

Termasuk pula mempunyai berbagai tujuan politik dan ekonomi. Contohnya, mengedepankan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan standar upah, menciptakan kesetaraan pendapatan.

Adapun lawan dari dirigisme adalah semboyan Laissez-faire, sebuah frasa bahasa Prancis yang berarti “biarkan terjadi” atau “biarkan berbuat”. Istilah ini berasal dari diksi Prancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat pada abad ke 18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi absolut pemerintah dalam perdagangan bebas.  

Frasa itu berasal dari Laissez Faire, Laissez Passer yang artinya segala kegiatan ekonomi diserahkan ke pasar, atau adanya kebebasan dalam kegiatan ekonomi dari campur tangan pemerintah

Laissez-faire menjadi sinonim untuk “ekonomi pasar bebas” pada awal dan pertengahan abad ke-19. Secara umum, istilah ini dimengerti sebagai sebuah doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Paling tidak meminimalkan campur tangan pemerintah. 

Dengan melihat seberapa besar peran pihak swasta dan pihak negara dalam sektor ekonomi, maka dapat digunakan sebagai tolok ukur dan indikator dalam memahami corak ekonomi suatu negara. 

Setiap sistem yang melibatkan mekanisme untuk produksi, distribusi, dan pertukaran barang selain dari konsumsi barang dan jasa dalam entitas yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai sistem ekonomi. Tolok ukur tersebut telah mencatat bahwa Indonesia pernah menganut sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Termasuk pertarungan frasa kata “dirigisme” dan “Laissez-faire” pada corak perekonomian Indonesia cukup signifikan mewarnai sejarah perekonomian Indonesia.

Ketika bercorak kapitalisme, sektor ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta. Sedangkan sosialisme adalah sektor ekonomi yang lebih dikendalikan oleh pihak negara.

Kapitalisme mulai masuk ke Indonesia pada masa pemerintah Orde Baru, tepatnya sejak Maret 1966. Kebijakan Orde Baru lebih berpihak kepada Barat dan menjauhi ideologi komunis, hal ini bertentangan dengan masa Orde Lama. 

Pada awal1970, Indonesia dinilai telah mengganti sistem ekonominya dari sosialisme menjadi semi kapitalisme. 

Ekonomi dirigisme menjadi ciri utama pemerintahan Orde Baru karena semua hal, terutama kegiatan-kegiatan ekonomi, diatur dan diawasi oleh pemerintah secara ketat. Sehingga tidak ada yang namanya pasar bebas yang menjadi ciri  “Laissez-faire”.

Setiap individu seolah-olah tidak mempunyai hak untuk berkarya dan berusaha untuk menyejahterakan hidupnya. Sektor swasta kurang berkembang karena pengurusan dokumen-dokumen usaha dipersulit dan banyaknya tahapan birokrasi membuat pengurusan semua hal menjadi sulit.

Sedang kapitalisme di Indonesia juga setengah-setengah dalam bayang-bayang ideologi bangsa. Semi-Kapitalisme di Indonesia tidak sepenuhnya mendukung doktrin kapitalisme penuh, di mana corak perekonomiannya kurang memberikan perkembangan dan kebebasan yang maksimal bagi perusahaan swasta (private-enterprise economy).

Ciri kapitalisme penuh ketika private-enterprise economy membuat sebuah efisiensi di sektor perekonomian. Terutama pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan dengan perekonomian yang terencana secara terpusat (centrally planned economy).

Hal ini bukanlah tidak mendasar, kepemilikan pribadi atas sumber daya dan kebebasan penuh pada kapitalisme membuat mereka dalam menggunakan sumber daya tersebut akan terdorong dengan kuat untuk mengambil risiko dan bekerja keras. Sebaliknya, birokrasi pemerintah cenderung mematikan inisiatif dan menekan perusahaan. Hal inilah yang kurang disadari sebagai racun zona nyaman.

Dalam pandangan Laissez-faire, kewajiban negara bukanlah melakukan intervensi untuk menstabilkan distribusi kekayaan atau untuk menjadikan sebuah negara makmur. Namun, lebih pada bagaimana melindungi pasar bebas. 

Doktrin Laissez faire juga menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh memberi hak khusus dalam bisnis serta tidak boleh membuat monopoli legal atau menggunakan kekuasaan dan paksaan untuk merusak pasar bebas. Pendukung dari Laissez-faire juga mendukung ide perdagangan bebas dalam artian negara tidak boleh melakukan proteksi berlebihan, seperti tarif dan subsidi, di wilayah ekonominya.

Dengan melihat ciri-ciri khas tersebut, tentunya Laissez-faire erat kaitannya dengan liberalisme klasik yang sangat melawan gaya perekonomian intervensionisme. Intervensionisme ekonomi adalah perspektif kebijakan ekonomi yang mendukung intervensi pemerintah dalam proses campur tangan pasar bebas dengan alasan klasik, yaitu untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Padahal yang lebih utama dari intervensi pemerintah adalah mencegah penipuan dan tindak kriminal lainnya. Bukan sebaliknya, mengendalikan secara absolut pasar bebas.

Jadi, intervensionisme sangat dengan dirigisme yang pernah terjadi di Indonesia. Ciri khasnya mereka memiliki akses agresi dan legitimasi dengan menggunakan intervensi untuk mencoba mengendalikan pasar bebas.

Setelah delegitimasi komunisme pada 1990-an, intervensionisme telah menjadi doktrin kebijakan yang dominan di seluruh dunia.

Ahli ekonomi dan sejarawan sosial Murray Rothbard mengklasifikasikan intervensi menjadi tiga jenis: autistik, biner, dan segitiga.

Intervensi autistik adalah intervensi yang sifatnya merusak kebebasan aktivitas individu. Sedangkan intervensi biner memaksa pertukaran antara swasta dan negara dengan kerasnya  perpajakan dan dan manjanya subsidi. Terakhir, intervensi segitiga mengacu pada pertukaran mandat negara antara dua atau lebih individu swasta, contohnya adalah redistribusi pendapatan, pengendalian harga dan produksi, dan peraturan lingkungan, kesehatan, dan hak-hak sipil.

Untuk mempertahankan legitimasi model intervensinya, maka berkembanglah model-model campur tangan pemerintah yang tersamar seperti pada corak perekonomian Keynesianisme. 

Keynesianisme, atau ekonomi ala Keynes atau Teori Keynes, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. 

Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara.

Namun, intervensi tetaplah intervensi. Pemerintah melakukan intervensi untuk berbagai alasan politik, fiskal, dan ideologis. Pembenaran untuk intervensi ekonomi biasanya dilakukan ketika terjadi kegagalan sebuah pasar bebas.

Meskipun kegagalan ini sering diklaim sebagai dasar teoritis untuk intervensi, dalam praktiknya, agen-agen politik juga menggunakan argumen kegagalan pasar hanya untuk menyamarkan manipulasi oportunistik mereka dari proses politik untuk tujuan pribadi lebih jauh.

Memang, daya tarik utama dari intervensionisme adalah corak samar-samarnya bahwa ia dapat menjamin mempertahankan institusi dasar dan manfaat kapitalisme, terutama kemampuan menciptakan kekayaannya, sambil menjanjikan produktivitas untuk mencapai tujuan tertentu dari pemilih publik.

Biasanya pula ditandai dengan adanya kelas menengah yang berlomba-lomba untuk meraih keuntungan dari sentral kekuasaan berupa irisan-irisan keuntungan pembangunan. Pada saat politik cenderung mengarah ke sisi liberalisme, kelas ini menuntut negara untuk melindungi seluruh sumber daya yang masih rentan.

Peran lainnya dari kelas menengah ini adalah sebagai penyedia suara bagi keberlangsungan hidup rezim yang mempraktikkan intervensionisme campuran tersebut. Termasuk pula berusaha kuat untuk  mengekalkan kebijakan politik penguasa.

Ketika tujuan politik dari konflik ekonomi campuran atau ketika berbagai kelompok pemilih publik tidak dapat menyetujui tentang bagaimana menentukan peringkat tujuan yang bersaing untuk sumber daya yang sama, maka di situlah terjadilah perebutan dan gelombang kekacauan yang bisa disulut dari sektor manapun. 

Ciri khas intervensionisme lainnya adalah upaya untuk menggabungkan tatanan properti pribadi yang terdesentralisasi dengan elemen kolektivisme dan perencanaan yang terpusat. Cara ini menimbulkan konsekuensi yang cenderung menggagalkan niat pemilih publik yang tulus.  Sehingga rata-rata pengambilan keputusan yang terdesentralisasi ini selalu didorong oleh akal bulus seperti pencarian keuntungan dengan jalan menipu dan korupsi.

Pengambilan keputusan dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan politik, baik dalam konteks institusi demokrasi atau diktator, bukan dari pencarian keuntungan. Akhirnya, proses pemerintahan yang semula dicita-citakan untuk efisien malah berat dibiayai melalui redistribusi, dan bukan sebaliknya, yaitu  penciptaan dan kreativitas.

Berbeda dengan doktrin Laissez-faire bahwa semua warga kota memiliki persamaan hak, dan pemerintah tidak boleh turut campur melalui redistribusi dan tindakan mengekang kreativitas lainnya.

Sistem dirigisme dan intervensionisme diharapkan tidak berlaku di Indonesia. Karena kedua  sistem tersebut mengekang kebebasan dan kreativitas pasar bebas.