Diplomasi Pertahanan dalam Tantangan Globalisasi

 

Perkembangan lingkungan strategis turut mendorong perubahan geopolitik baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 dan Uni Soviet pada tahun 1991 menjadi pertanda penting perubahan konstelasi global sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin. Perang Dingin menandai dimulainya era globalisasi.

Weber (2015:2) dalam bukunya “Rethinking of Border Control in Globalizing World" menyatakan jika globalisasi telah memberi paradigma baru dalam kedaulatan suatu negara. Terdapat perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dalam mengelola kedaulatan negara. Ia menambahkan jika negara berkembang akan lebih fleksibel dalam mengelola batas negara.

Hal ini demi menambah daya tarik negara untuk menarik para investor dalam menanamkan modalnya. Pendapat yang dinyatakan oleh Weber tersebut tentu harus menjadi perhatian karena pengelolaan kedaulatan negara harus dilaksanakan dengan serius dan startegi yang matang.

Globalisasi juga menciptakan perkembangan dalam teknologi, ekonomi, serta merubah sistem sosial masyarakat global. Seperti yang dikemukakan oleh Eriksen (2016) jika modernisasi dan perkembangan dalam berbagai aspek tersebut tidak serta merta menghilangkan kesenjangan sosial dan kemiskinan dalam kuatnya arus liberalism global.

 Tantangan globalisasi memang sangat beragam, untuk itu perlu adanya kerjasama dan tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam kebijakan luar negeri. Hal ini penting mengingat globalisasi membuat hubungan antar-negara menjadi suatu keniscayaan dan tidak dapat dihindari. Kerjasama internasional dalam bingkai hubungan bilateral dan multilateral menjadi solusi yang paling masuk akal dalam menyongsong globalisasi.

Globalisasi juga membuat identitas kelompok menjadi menguat. Dalam bukunya yang berjudul “The Clash of Civilization: Remaking the World Order (1996)”  Samuel Huntington menyatakan bahwa paska perang dingin sesuatu yang esensial bukanlah tentang ideologi, politik, dan ekonomi. Namun hal yang paling esensial adalah budaya.

 Ia menambahkan jika masyarakat dan negara akan disibukan dengan pencarian jati diri untuk menjawab suatu pertanyaan yang paling mendasar yaitu, “Siapa kita?”.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mereka akan cenderung melihat kembali kebelakang untuk mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya (leluhur, agama, sejarah bangsa, nilai-nilai, adat-istiadat, dll).

Mereka juga akan cenderung melihat dan mengaitkan kesamaan suku, etnis, kelompok, agama, bangsa, dan, dalam level yang lebih tinggi, peradaban. Politik kemudian digunakan bukan hanya untuk memperoleh apa yang mereka inginkan tetapi untuk melegitimasi identitas.

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, analisis mendalam tentang perubahan lingkungan strategis sangatlah penting. Diperlukan adanya kewaspadaan nasional yang mumpuni dalam rangka memetakan ancaman dan merumuskan strategi pertahanan negara.

Dalam artikelnya yang dimuat di majalah Wira edisi Juli-Agustus 2017, Letkol Arm Joko Riyanto, M.Si, Kasubbid Penerbitan Bid Kermainfo Puskom Publik, menulis jika kewaspadaan nasional merupakan perwujudan suatu kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi, mencegah segala bentuk dan potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewaspadaan nasional dapat pula diartikan sebagai sikap nasionalisme yang dibangun berdasarkan rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsam bernegara dari suatu ancaman. Ia menambahkan jika kewaspadaan nasional erat kaitanya dengan paradigma nasional yang merupakan suatu pola dan aturan yang digunakan untuk menjalankan sistem kehidupan nasional.

Paradigma tersebut meliputi Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara. Serta dalam paradigma nasional, dapat ditemukan paham kebangsaan, rasa kebangsaan, wawasan kebangsaan, jiwa, dan semangat kebangsaan. Dapat disimpulkan jika kewaspadaan nasional harus berasal dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang disertai dengan upaya terus-menerus dalam rangka pencegahan dini terhadap ancaman.

Kewaspadaan nasional menyangkut sistem keamanan nasional yang bertugas untuk:

1. Membina Kepastian Hukum

2. Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

3. Penegakan Hukum dan Keadilan

4. Membangun Kemampuan Pertahanan

5. Melindungi Rakyat dari Berbagai Bencana (Alam, Kesengajaan, Lalai) Termasuk Perlindungan Hak Hak Rakyat.

Salah satu bentuk usaha Indonesia dalam mengatasi ancaman yang timbul akibat perubahan lingkungan strategis dan perubahan geopolitik adalah melalui diplomasi pertahanan. Cottey dan Forster (2004) berpendapat jika diplomasi pertahanan merupakan salah satu instrument untuk membangun kerjasama dan pencegahan konflik (Cottey dan Forster: 2004).

Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam upaya untuk menjaga perdamaian dunia adalah dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke daerah-daerah konflik di Afrika seperti Kongo, Mali, Sudan, Lebanon, dan lain-lain. Selain dengan mengirimkan pasukan perdamaian dunia PBB, Indonesia turut aktif untuk menjaga perdamain dunia. Hal ini terbukti dengan Indonesia pernah 3 kali menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008.

 Aplikasi kewaspadaan nasional dan diplomasi pertahanan Indonesia dicerminkan dengan langkah politiknya dalam membangun keamanan kawasan bersama negara-negara ASEAN lainya dalam ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM & ADMM PLUS). Pertama kali digelar pada tahun 2006, pertemuan ADMM memfokuskan agendanya terhadap pembangunan keamanan dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama pertahanan dengan negara-negara ASEAN.

Sarah Teo dan Singh (2016) menyatakan pada pertemuan ADMM yang keempat pada tahun 2010 sekaligus menandai lahirnya ADDM Plus yang berisis 10 anggota ASEAN ditambah Australia, China, India, New Zealand, Jepang, Russia, Korea Selatan dan the Amerika Serikat.

ADMM Plus melakukan aktifitas kerjasama dengan meliputi lima area seperti keamanan maritime, penanggulangan terorisme, HADR (High availability disaster recovery), peacekeeping operations, dan bantuan kesehatan militer. Kemudian, kerjasama dalam penanganan kemanusiaan baru diaplikasikan pada tahun 2013.Bidang politik menjadi bidang sentral bagi suatu negara dalam rangka membangun kekuatan untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin beragam saat ini. Kerjasama internasional seperti ADMM dan ADMM Plus merupakan sesuatu yang lahir dari kegiatan politik dalam menangani isu-isu keamanan.

Kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral sangatlah penting karena suatu negara tidak akan mungkin bisa menangani ancaman keamanan tanpa bantuan negara lain. Politik menjadi lokomotif yang sentral bagi terselenggaranya kerjasama-kerjasama tersebut.