Perubahan iklim merupakan pergeseran jangka panjang dalam iklim, seperti suhu, curah hujan, dan angin. Perubahan iklim biasa disebut juga pemanasan global, yang mengacu secara khusus untuk peningkatan suhu bumi. Pemanasan inilah yang pada akhirnya menyebabkan perubahan iklim.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, maka isu perubahan iklim menjadi sangat penting untuk disuarakan. Hal tersebut dikarenakan ancaman perubahan iklim yang dapat dirasakan seluruh negara. Dalam hal ini, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang merupakan lembaga di bawah PBB yang bertanggung jawab terhadap isu perubahan iklim.

Sekretariat UNFCCC didirikan pada 1992 saat negara-negara telah mengadopsi UNFCCC. Sebelumnya, sekretariat UNFCCC berada di Jenewa, dan sejak 1995 berpindah ke Bonn, Jerman. UNFCCC juga merupakan perjanjian induk dari Protokol Kyoto 1997.

Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global.

Selanjutnya, terdapat Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 yang diselenggarakan di Bali International Convention Center (BICC), Hotel The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Indonesia mulai tanggal 3 Desember-14 Desember 2007 untuk membahas dampak pemanasan global. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan persiapan negara-negara di dunia untuk mengurangi efek gas rumah kaca setelah Protokol Kyoto kedaluwarsa pada tahun 2012. Usaha lainnya yang dilakukan guna mengatasi isu perubahan iklim yaitu dibentuknya Paris Agreement.

Paris Agreement adalah sebuah persetujuan dalam kerangka UNFCCC yang mengawal reduksi emisi karbon dioksida efektif yang akan mulai berlaku pada tahun 2020. Persetujuan ini dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2015 di Paris, Prancis. Tujuan dari persetujuan ini sebagai berikut:

Menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim.

Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan.

 Membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

Isu perubahan iklim yang menjadi fokus Indonesia salah satunya isu kelautan. Dimana, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia atau yang biasa disebut negara maritim. Dampak perubahan iklim terhadap isu laut yang paling ekstrem adalah kemungkinan tenggelamnya pulau-pulau yang ada di pesisir pantai. Dampak lainnya yaitu berkurangnya populasi ikan di laut, mengingat penurunan tingkat keasaman air laut.

Indonesia menekankan pentingnya pertukaran informasi, pengalaman dan praktek-praktek yang dapat diimplementasikan dengan baik untuk kepentingan resiliensi pada masyarakat pesisir sebagai kelompok masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim. Selain itu, Indonesia juga menganggap pentingnya meningkatkan aksi-aksi yang berbasis pada ekosistem yang diintegrasikan pada pengelolaan laut dan pesisir.

Memproteksi dan merehabilitasi ekosistem laut yang rentan terhadap perubahan iklim, merupakan salah satu poin yang menjadi fokus Indonesia, termasuk bagaimana kerjasama dan penemuan-penemuan ilmiah dari kegiatan riset dan observasi dapat didiskusikan terutama untuk membantu negara-negara yang memiliki kapasitas terbatas baik dari sisi teknis dan sumberdaya. Dalam hal ini, Indonesia juga menekankan upaya mitigasi yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim.

Sesuai instruksi Presiden RI, Joko Widodo, yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka isu kelautan menjadi isu yang penting untuk disuarakan di berbagai forum Internasional yang merupakan bentuk diplomasi lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia, salah satunya menyetujui Paris Agreement.

 Selain Paris Agreement, Indonesia juga menginisiasi kerjasama regional untuk mengatasi perubahan iklim yang berdampak pada sektor kelautan. Kerjasama regional tersebut disebut dengan Coral Triangle Initiative. Disamping Indonesia menginisiasi kerjasama regional tersebut disebut dengan Coral Triangle Initiative dan Promosi Wisata Sailing, yang dimana Indonesia mempunyai keindahan bawah laut yang mempesona dunia Internasional. Kerjasama regional Coral Triangle Initiative dan Promosi Wisata Sailing memiliki korelasi yang kuat karena jika Indonesia mempunyai ekosistem laut yang terjaga maka wisata sailing juga meningkat,  sehingga Indonesia dapat dilirik sebagai wisata internasional.

The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) berawal dari inisiatif Indonesia sebagai sebuah tindak lanjut dari gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan di sela-sela Convention on Biological Diversity (CBD) ke-8 di Brazil pada tahun 2006.

Hal ini didasari kenyataan bahwa perairan Indonesia dan kawasan di sekitasnya merupakan habitat bagi tingkat keanekaragaman karang (coral) tertinggi, setidaknya terdapat 500 lebih jenis coral. The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) adalah kemitraan multilateral regional dari enam negara yang bekerja bersama untuk mempertahankan sumber daya laut dan pesisir yang luar biasa dengan mengatasi masalah-masalah penting seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati laut.

CTI-CFF secara resmi dideklarasikan pada 15 Mei 2009 melalui Coral Triangle Initiative Leaders' Declaration on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security. Anggota dari CTI-CFF terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Timor-Leste (dikenal dengan CT6). CTI-CFF saat ini diketuai Kepulauan Solomon untuk periode 2018 – 2020, dengan Timor Leste sebagai Wakil Ketua yang akan menjadi Ketua yang berikutnya.

Tujuan utama CTI-CFF adalah untuk mengatasi ancaman terhadap ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan Segitiga Karang/Coral Triangle region (CTI Leaders' Declaration, 2009) dengan wilayah kerja sama yang meliputi:

1. Management of Seascape
Menetapkan dan mengelola prioritas bentang laut/bentang geografi skala besar untuk investasi dan aksi dalam hal pelaksanaan dan perluasan praktik-praktik terbaik.

2. Fisheries Management
Menerapkan pendekatan ekosistem dalam manajemen perikanan dan sumber daya laut lainnya.

3. Marine Protected Area
Menetapkan dan mengelola Kawasan Lindung Laut (MPA), termasuk penggunaan dan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat.

4. Climate Changed
Melaksanakan langkah-langkah adaptasi perubahan iklim untuk sumber daya laut dan pesisir

5. Threatened Species
Memperbaiki status spesies terancam.

Sekretariat Regional CTI-CFF terletak di Manado, dan saat ini dipimpin oleh Executive Director (ED) Dr. Mohd Kushairi bin Mohd Rajuddin asal Malaysia, yang menggantikan kepemimpinan Interim ED Dr. Hendra Yusran Siry asal Indonesia, pada 15th Senior Officials' Meeting (SOM) di Honiara, Kepulauan Solomon, 7 – 8 November 2019.

Selain itu, terdapat pula Sekretariat Komite Nasional (Setkonas) / National Coordinating Committee (NCC) CTI-CFF yang berada di masing-masing negara anggota, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program-program CTI-CFF pada tingkat nasional. Setkonas CTI-CFF Indonesia berada dibawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang merupakan focal point Indonesia untuk organisasi ini.

Council of Ministers (COM) merupakan badan pembuat keputusan tertinggi dalam struktur organisasi CTI-CFF, yang bertemu setidaknya sekali dalam dua tahun. Di bawah mekanisme COM terdapat Pertemuan Tingkat Pejabat Senior (SOM) dan pertemuan tingkat working group/teknis yang bertemu setidaknya setahun sekali. Indonesia merupakan ketua COM periode 2009-2011.

Kemudian, perihal Promoso Wisata Sailing, 

Wonderful Sail to Indonesia adalah acara tahunan nautical tourism di Indonesia yang di mulai tahun pada 2018 dan telah dilanjutkan di tahun 2019. Acara Wonderful Sail to Indonesia menjadi acara tahunan yang penting bagi perkembangan wisata bahari Indonesia.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki sumber daya alam laut yang kuat untuk pariwisata. Hal ini menjadikan sektor bahari punya peran penting dalam pembangunan pariwisata Indonesia. Untuk itu acara berkonsep nautical tourism juga menjadi branding penting bagi pengembangan pariwisata bahari Indonesia.

Nautical Tourism adalah segala aktivitas yang  berhubungan dengan sailing atau boating (berlayar dan menaiki perahu) atau kombinasi di antaranya, yang bertujuan untuk kegiatan wisata atau liburan. Kegiatan ini dapat dicontohkan seperti bepergian yatching/cruising (berlayar menggunakan yatch atau kapal pesiar) dari satu pulau ke pulau lain, atau bergabung dengan acara-acara yang berpusat pada kegiatan perkapalan atau berlayar seperti balap kapal layar atau island hopping. Kegiatan ini umumnya lebih populer di musim panas.

Wonderful Sail To Indonesia terdiri atas beberapa rally layar tingkat dunia yang digelar di Indonesia. Mencakup Wonderful Sail Anambas to Natuna (Natuna, Kepulauan Riau), Wonderful West Kalimantan Rally (Kalimantan Barat), Back to Down Under Rally (Halmahera Barat, Maluku Utara), beberapa acara sail diatas adalah agenda sail daerah yang kemudian disatukan dalam rute Wonderful Sail to Indonesia.

Acara sail ini termasuk terbesar di dunia, sebab rutenya yang mengelilingi Indonesia dengan total waktu hingga lima bulan (Juni-November pada tahun 2018) yang melintasi sepanjang 7.000 km perairan Nusantara dengan belasan negara sebagai partisipan. Wonderful Sail To Indonesia diikuti kurang lebih 120 kapal layar/yatch dari 15 negara.

Dengan jangka waktu lima bulan, puluhan destinasi bahari yang dikunjungi, serta partisipan dari berbagai negara, acara ini telah dijadikan sebagai ajang promosi wisata skala besar bagi bahari Indonesia. Selama lima bulan itu peserta akan berhenti di 20 kabupaten/kota di Indonesia. Di setiap pemberhentian ini, partisipan akan diajak berkeliling dan berkunjung ke tempat-tempat wisata di daerah tersebut serta berinteraksi dengan penduduk lokal dan belajar budaya baru dari daerah-daerah yang dikunjungi.

Seperti contohnya, mengunjungi Wakatobi dan menikmati keindahan terumbu karang, berkunjung ke Labuan Bajo untuk melihat konservasi komodo, melakukan lomba adu cepat sampan milik masyarakat di Laut Benan, Kepulauan Riau, mengikuti gala dinner yang digelar di tepi pantai, melihat tarian daerah masyarakat lokal dan masih banyak lagi.

Dalam Wonderful Sail to Indonesia, acara ini memadukan wisata bahari dengan budaya, sehingga menghasilkan sebuah perpaduan yang bagus dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Acara ini juga sebagai momentum untuk mempromosikan bahwa Indonesia memiliki regulasi yang memberikan kemudahan masuknya kunjungan kapal wisata yacht asing ke Indonesia.

Untuk masalah izin visa partisipan tidak perlu khawatir. Indonesia menyediakan social culture visa. Masa berlakunya 60 hari dan bisa diperpanjang 4 x 30 hari. Jadi para yachter bisa berpetualang selama maksimal 6 bulan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah menetapkan wisata bahari sebagai salah satu produk wisata unggulan yang akan memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Maka dari itu Acara ini mendapat dukungan sepenuhnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia.

Acara Wonderful Sail to Indonesia menjadi langkah penting dalam promosi wisata bahari dan budaya Indonesia kepada wisatawan mancanegara. Untuk itu, keberlangsungan acara ini harus tetap dijaga agar terus terlaksana setiap tahunnya.