Diplomasi vaksin telah berjalan sukses antara Indonesia dan Cina. Pertemuan bilateral sudah dilakukan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Indonesia Erick Thohir dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Hainan, Cina, pada Kamis (20/8/2020).

Pertemuan mengenai vaksin Covid-19 itu telah mengamankan isu-isu konkret yang telah ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia selama ini. Isu-isu itu meliputi kapan vaksin tersedia di Indonesia, berapa jumlah vaksin, dan berapa harganya. Isu lain terkait kerjasama bilateral (20/8/2020) antara Sinovac Biotech Ltd. (produsen vaksin asal Cina) dengan PT Bio Farma (Indonesia) mengenai pengiriman vaksin.

Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua BUMN kesehatan itu menandai tahapan baru dalam diplomasi vaksin kedua negara. Dalam catatan saya, paling tidak ada tiga tahapan diplomasi vaksin itu.

Pertama, kerjasama pengembangan vaksin. Kerjasama ini dilakukan tidak hanya dengan China, namun juga dengan Korea Selatan dan koalisi semacam Coalition for Epidemic, Preparedness and Innovation (CEPI).

Tahap kedua, pengujian vaksin di Bandung. Selain di Indonesia, vaksin Covid-19 dari Sinovac juga diuji di Saudi Arabia dan Brasil.

Pada tahap ketiga sekarang ini, Indonesia dan China telah melakukan penandatanganan MoU di Hainan, China. MoU ini memungkinkan Indonesia memperoleh kepastian bahwa vaksin Covid-19 akan tersedia di Indonesia dalam waktu, harga, dan jumlah yang sudah pasti dan disepakati kedua pihak.

Urgensi

Diplomasi vaksin menjadi sangat mendesak pada masa pandemi Covid-19 ini. Pandemi itu telah menyadarkan berbagai negara mengenai arti penting kesehatan bagi diplomasi sebuah negara. Diplomasi tidak lagi hanya berkisar pada persoalan politik-pertahanan dan ekonomi, namun juga berkaitan dengan isu-isu kesehatan, khususnya pandemi dan vaksin Covid-19.

Dalam diplomasi vaksin ini, Kemlu RI perlu mendapatkan apresiasi tinggi atas inisiatif dan kerja keras dalam diplomasi dua-tingkat (two-level games) ala Robert Putnam (1988), yaitu di tingkat internasional dan domestik. Di tingkat internasional, Indonesia mengikat kerjasama dengan China untuk mengusahakan vaksin Covid-19 hingga tahap MoU. Tidak hanya dengan China, Indonesia juga mendapat tawaran kerjasama mengenai vaksin dari Rusia dan, terakhir, Australia.

Selain itu, diplomasi vaksin Kemlu RI juga mampu menghubungkan berbagai BUMN dan lembaga penelitian Indonesia dengan berbagai lembaga penelitian atau BUMN di negara lain untuk berkolaborasi dalam penemuan, pengembangan, dan pengujian vaksin Covid-19. Ada tiga pihak di Indonesia yang sedang bekerjasama, yaitu Bio Farma dengan Sinovac (China), Kalbe Farma dengan Genexine (Korea Selatan); dan Bio Farma dengan CEPI.

Kerjasama itu memungkinkan Indonesia memperoleh jaminan atas akses tercepat pada vaksin itu. Vaksin memang menjadi titik tolak pemulihan dari pandemi Covid-19 di masa depan. Setiap negara akan berusaha keras memperoleh akses terhadap vaksin itu.

Konflik atas Akses

Selain untuk kepentingan nasional, diplomasi Indonesia juga telah menyuarakan urgensi jaminan akses terhadap vaksin yang aman, tepat waktu, dan dengan harga terjangkau bagi semua negara. Kebijakan luar negeri mau tidak mau meliputi dimensi lintas-negara dan keamanan dari penyakit. Berkaitan dengan solusi atas persoalan pandemi COVID-19, pemerintah pun perlu mempertimbangkan kerjasama bilateral dan multilateral.

Wabah Covid-19 telah menjadi force majeur bagi perubahan mendasar diplomasi RI di tingkat regional di Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk terbanyak, wilayah geografis terluas dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, dan potensi laju persebaran Covid-19 telah mendesak Indonesia untuk meningkatkan peran sentral ASEAN dalam memerangi Covid-19 di Asia Tenggara.

Yang kita khawatirkan adalah vaksin itu baru di awal 2021 mencapai tahap uji final, lalu diproduksi, dan didistribusikan. Upaya-upaya antisipatif perlu dilakukan agar semua negara tidak ‘berebutan’ mendapatkan vaksin itu. Jika tidak bisa diantisipasi, negara-negara berkembang akan terkena dampak yang paling sulit mendapatkan vaksin Covid-19. Sementara itu, negara-negara besar dengan sumber daya ekonominya memiliki kemampuan mendapatkan vaksin terlebih dulu tanpa memikirkan negara lain dengan sistem kesehatan dan ekonomi yang lemah.

Dunia pernah dihadapkan pada kenyataan tidak menyenangkan pada awal pandemi. Alih-alih terbangun kerjasama global di tengah pesatnya persebaran Covid-19, berbagai negara justru saling menutup akses terhadap alat-alat kesehatan. China, Prancis, Jerman, Uni Eropa, dan Amerika Serikat telah menimbun persediaan respirator, masker bedah, dan sarung tangan untuk kepentingan nasional sendiri. Lebih dari 70 negara ditambah Uni Eropa memberlakukan kontrol ekspor terhadap pasokan lokal alat pelindung diri, ventilator, atau obat-obatan.

Masalahnya menjadi makin rumit karena sebagian besar dari negara-negara itu ternyata menjadi tempat penelitian dan produksi vaksin COVID-19 pada saat ini. Oleh karena itu, upaya-upaya diplomasi tidak bisa lagi sekedar diabdikan demi kepentingan nasional semata, namun juga mendorong solidaritas global.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut vaksin sebagai barang publik global, yaitu sumber daya yang akan tersedia untuk semua negara. Artinya, penggunaan vaksin di satu negara yang tidak mengganggu penggunaannya di negara lain.

Vaksin Covid-19 telah menjadi titik kritis bagi diplomasi. Diplomasi vaksin dihadapkan pada tantangan terbesar, yaitu kemampuan merawat kerjasama dalam bentuk berbagi jaminan akses atau berubah menjadi ketegangan baru.

Bersama empat negara lain, Indonesia telah meloloskan resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai “Global Solidarity to Fight Covid-19" yang (2 April 2020) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Resolusi ini merupakan produk pertama PBB tentang Covid-19 yang menekankan pentingnya persatuan, solidaritas, dan kerja sama internasional dalam upaya mitigasi pandemi global Covid-19.

Upaya ini mau tidak mau mendorong Indonesia tidak lagi berperan sebagai peserta atau penerima (follower) dalam penangangan Covid-19 secara global. Indonesia perlu menjadi pemain aktif dalam berbagai forum kerjasama multilateral. Diplomasi vaksin akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia di masa mendatang.