Saya menuliskan judul ini sebagai metafora dan hiperbola dengan apa yang indra-indra saya tangkap melihat konstelasi politik dan realitas sebagai masyarakat Lombok yang ogah sakit hati.

Tidak secara mengejutkan, Joko Widodo mengajukan diri kemhali sebagai calon presiden di Republik yang gemuruh ini. Banal jika harus menulis kalimat awal itu, namun kejutan ternyata tetap dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan menggandeng K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden. 

Kaum tengah yang menasbihkan dirinya dengan ciri khas progresivitas, terkejut bukan main. Bagaimana tidak, Ma’ruf Amin adalah salah satu tokoh kunci dalam kebisingan Pilkada DKI Jakarta lalu dengan segala aksi drama episode.

Para pendukung pertahana yang selalu terdepan begitu keras berpikir positif bahwa hal ini adalah cara mujarab untuk Joko Widodo melepaskan diri dari kekacauan isu anti-Islam. Beberapa lainnya memanifestasikan tragedi ini sebagai bersatunya kanan dan kiri serta nasionalis dan religius. Ada pula menganggap ini sebagai langkah politik cerdas bahkan jenius karena akan menabok kelompok sebelah yang mengeluh dikriminalkan selalu.

Namun apakah benar begitu? Kekurangan yang selalu ada dalam analisis politik di warung-warung kopi, masjid-masjid, atau bahkan di mana tempat berjuis bersarang adalah politik selalu dituduh kaku, bak pertarungan dualisme teis antara dua Tuhan yang baik dan jahat, tiada habis dan tiada akhir. Narasi-narasinya pula sibuk dengan tokoh yang absolut baik dan total iblis. Melelahkan.

Melihat terpilihnya Ma’ruf Amin harusnya (saya yang mengharuskan) dilihat secara menyeluruh. Tetapi, sebelum itu, sejenak kita harus ingat kembali, bahwa sang Kiai adalah konstetasi ini adalah seratus persen politikus. Sama dengan Joko Widodo yang serratus persen sama walaupun sebenarnya dia adalah tukang mebel. Kemudian kenapa narasi media dan publik bahwa Ma’ruf Amin adalah politikus? Tentu ada, api tidak laku. Kenapa?

Reformasi membawa angin kebebasan dan juga iming-iming surga melalui politik. Poros tengah di awal-awal milinium ini membawa Gus Dur ke tahta presiden meski pentolan poros itu juga yang mendepaknya. Poros ini berfokus dalam menggerakkan partai-partai Islam yang sudah dibelenggu begitu lama dalam tubuh PPP.

Beberapa waktu kemudian, semangat poros itu masih terus bergolak sampai tidur lama yang Panjang pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Pernah SBY hampir tinggalkan PKS ketika menuju periode kedua, SBY lebih memilih sipil tak berpartai dan memiliki gelar profesor sebagai pendampingnya dalam Pemilihan Presiden 2014, kita mengenalnya Boediono. Namun toh akhirnya partai Islam tetap berlabuh pada koalisi Indonesia Bersatu Jilid II.

Berakhirnya periode SBY yang panjang dan melelahkan itu, Prabowo yang begitu kuat dan merefleksikan latar belakang yang sangat mirip dengan SBY menemui penantang yang sangat jauh dari segala aspek dengannya, Joko Widodo kita menyebutnya. Di sinilah narasi-narasi politik berbasis agama itu bangkit dari liangnya setelah hibernasi.

Joko Widodo, tertuduh segala macam hal buruk dalam konstruktivisme negeri ini, diterpa mulai dari kebangkitan PKI hingga Kriminalisasi Ulama

Bagi Anda pembaca, barangkali Anda akan tertawa jika ada yang bersungguh-sungguh teriak dalam konten-konten media sosialnya untuk menuduh hal-hal itu kepada Joko Widodo. Namun, itu Anda! Bukan banyak rakyat Indonesia yang masih terserang penyakit mudah percaya terhadap berita bohong.

Tidak sampai di sana, kasus Ahok dan drama pertentangan tentang agama-agama yang melukai begitu banyak orang (baik dari semua kalangan) ternyata berdampak besar pada perjalanan panjang menuju 2019. Joko Widodo memilih ulama (yang juga politikus atau politikus yang juga ulama) sebagai wakilnya. Di sinilah kita bertemu lagi dengan argumen awal esai ini.

Pendukung kaum penantang percaya bahwa langkah Joko Widodo ini adalah bentuknya memanfaatkan ulama. Hmm harusnya langkah ini dipatenkan dulu oleh pihak lain, agar tidak ditiru, bukan begitu? 

Beberapa kaum tengah juga sibuk kecewa, kata mereka, mengapa bukan Mahfud M.D. atau Si Unyil saja. Beberapa lainnya yang jiwa raganya akan diserahkan demi membela Ahok, mengatakan bahwa menjadi abstain atau Golput (Golongan Putih) lebih baik daripada menyerah dalam bilik suara.

Pada dasarnya semua kelompok itu sama dengan diskusi kecil kita di warung-warung kopi dan di mana ada perdebatan Joko atau Bowo, melihat politik sebagai objek nyata yang berdimensi tunggal. Lupa kita bahwa politik cair dan siapa pun bisa melakukan proses berpikir rasional untuk mengubah haluan. 

Kita, rakyat yang terhormat dengan supremasi sipilnya, saling gebuk padahal Anda itu cukup dibutuhkan sebagai selembar kertas suara yang dicoblos dengan cukup pemikiran yang emosional tak perlu rasional, dilipat, dimasukan ke kotak suara, dihitung, dan kemudian akan diadili oleh yang kalah di MK. Begitu terus sampai Anda mati kecewa.

Namun, argumen bahwa manusia bisa berubah sesuai dengan proses berpikir kritisnya sering juga dijadikan tameng untuk mereka yang membelenggu logika dan jiwanya dalam jubah kemunafikan. 

Sebagai contoh, sebuah kubu berteriak sampai berbusa-busa bahwa harus kelas sosial religious A sebagai Cawapres B, eh ujungnya kalah juga dengan pundi-pundi meteri dengan nominal fantastis. Barangkali mereka juga melakukan proses berpikir rasional tersendiri, namun kelebihan bumbu oportunis dan santan prakmatis. Meja makan hanya untuk politikus, rakyat yang bersedih dan menunggu MINGGIR!

Begini, atau seorang wakil rakyat siap perang dengan gubenur yang melarang kegiatan keliling di jalan ketika sahur untuk kepentingan eksistensi dan popularitas, sehingga dia memanifestasikan perangnya dalam bentuk ganti gubenur. 

Gubenur pun berganti oleh sekubu dengan si wakil rakyat, namun aturan pelarangan masih tetap saja ada. Ternyata tidak ada tuh narasi perang. Tidak terlihat ada pertumpahan darah atau deru pistol-pistol. Mereka diam dan tersenyum licik. Kita, lagi-lagi, adu bacot tak berujung.

Agar adil, kita lihat kelompok sebelah. Kejutan lebih mengejutkan diorkestrakan oleh Prabowo dengan memilih pengusaha Sandiaga Uno. SBY dan segala hierarki di bawahnya marah karena diduga ada transaksi Rp1 triliun oleh Sandiaga untuk memberi makan politikus-politikus agar jalannya licin ke pangkuan Cawapres. 

Politik emosi ini benar-benar emosi. Ada petinggi Partai Demokrat tidak bosan membeberkan hal ini di media sosial. Seketika film-film bahkan sinetron tidak menarik lagi, dramanya terlalu hambar dan mudah ditebak. Kini politik Indonesia lebih seru dari Hollywood.

Nun jauh di hingar-bingar Jakarta yang disiarkan televisi nasional 24 jam tiada jeda, di pulau Lombok (tentunya masih NKRI) gempa berulang kali mengguncang warga. Instagram, FB, dan Twitter berperan sangat efektif dalam menggiring pandangan berpindah ke derita korban. 

Banyak yang menyibukkan diri menolong dan bahkan tidak tahu siapa calon presiden bahkan wakilnya. Riuhnya Jakarta ternyata kurang keras hingga frekuensi keributan itu tidak sampai di Lombok.

Bukan bermaksud untuk membanding simpati atau empati bencana dengan Pilpres (saya masih fokus ke keduanya), namun riuhnya itu menyumpal hati nurani kita dengan adanya komentar-komentar setajam silet dan kekeras berlian dengan mengaitkan bencana ini dengan politik. 

Narasi ini diperkuat dengan penggalan ayat-ayat suci Tuhan yang menghukum beberapa kaum di masa lampau. Kesemua aktor yang memproduksi komentar itu adalah rakyat kecil hingga menengah dengan tanpa kartu tanda anggota partai mana pun.

Pandangan pribadi saya, mereka adalah korban. Korban bencana yang lebih besar dari gempa yang dilanda masyarakat Lombok. Mereka adalah korban bencana penghapusan nilai-nilai kemanusiaan yang masif dan menyeluruh oleh tragedi-tragedi politik yang selalu mengaitkan apa pun dengan agama. Jika kelompok saya yang terkena, maka kita sebut itu musibah. Jika lawan, sudah pasti itu azab.

Korban bencana kemanusiaan ini diumpani oleh aktor-aktor politik yang sibuk menarasikan kafir, non-muslim, minoritas, mayoritas, dan lain sebagainya. Mereka tanpa beban mengetik komentar-kometar yang menyudutkan suatu pihak dan lupa ada korban bencana alam yang turut sakit juga. 

Populisme, ternyata, sudah terlalu jauh menyandera kita dalam berbangsa. Kita terlalu larut dalam label yang dibagi antara Pendukung Prabowo atau Pendukung Jokowi. Tidak ada pilihan menjadi Pendukung Kemanusiaan untuk Semua Orang!

Ternyata kita sangat menyedihkan, begitulah realitas hari ini. Tingal di kotak kecil yang hanya mengenal dua hal: kelompokku dan kelompokmu. Segala hal yang bernama nasihat, data, dan fakta hanyalah belenggu netralitas yang kopong dan tidak memiliki kunci keberpihakan.

Jari yang bertulang ternyata lebih menyakitkan ketika berbicara dari pada lidah yang gemulai tanpa tulang. Paradoks bernegara inj akankah berakhir?

Jika bencana kemanusiaan yang dipelopori politikus sejak Pilpres 2014 mendikotomi kita dalam berbangsa dan menjadi manusia, malulah dengan bencana gempa di Lombok, di mana bencana alam menjadikan orang-orang bersatu untuk saling bantu tanpa melihat latar belakang agama, sosial, ekonomi atau apa pun yang bisa memisahkan kita!