Tulisan ini saya buat sebenarnya sudah lama sekali. Sekitar bulan Agustus 2019. Saat itu hanya obrolan santai saja dan memang tulisan ini saya tulis setelah menyimak obrolan para alumni-alumni barat yang kebetulan satu lingkungan tinggal. Sudah pastinya tulisan ini, tidak sama persis dengan pernyataan beliau, hanya saja saya berusaha mengemukakan subtansi obrolan mereka.

Saat itu, pagi hari setelah olahraga. Jika ditanya apa olahraganya, kebetulan saat itu berolahraga pingpong. Ya mungkin dari pukul 07 pagi hingga pukul 10. Namun ditengah waktu itu, ada obrolan ringan dari warga sekitar, termasuk dari alumni-alumni barat.

Saya mencoba menyimak diskusi-diskusi ringan bersama alumni Harvard dan McGill. Dadi Darmadi yang merupakan pernah studi S-3 dalam bidang Antropologi Sosial di Universitas Harvard, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Dan sepertinya para struktural redaksi qureta sudah mengenal Pak Dadi. Karena sepengetahuan saya, beliau pernah di undang dikantor qureta untuk memberikan seminar. Kemudian satunya lagi alumni McGill University di Kanada, Bapak Didin Syafruddin.

Kami berdiskusi mengenai sistem perekrutan calon mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kemudian mengenai kualitas mahasiswa dan sedikit membandingkan dengan negara lain. Lebih tepatnya pada redaksi awal paragraf ini, seharusnya bukan kami, karena saya hanya menyimak dan tidak memberikan pendapat apapun saat itu.

Menurut Dadi Darmadi, yang juga menjabat sebagai Kepala, Pelayanan Kerjasama Internasional (PLKI) UIN Jakarta saat itu, membicarakan tentang minimnya kuota mahasiswa untuk orang - orang yang berkualitas, seperti kurangnya kerjasama kampus ke sekolah dan lembaga seperti pesantren. Kalaupun ada, itu masih mengenai seleksi dengan nilai.

Kemudian sistem yang masih berprinsip pada besarnya jumlah nilai ujian yang menentukkan lulus tidaknya. Lalu, tidak menyisakan kuota untuk orang yang memang berkualitas, akibatnya banyak lulusan terbaik dari sekolah umum maupun pondok pesantren tidak dapat kuliah di PTN. Salah satu faktornya karena gagal dalam ujian atau tes masuk PTN.

Dadi menawarkan solusi, yaitu menyisakan 30% untuk tes kualitas bakat siswa, tidak hanya mengandalkan tes formal pada umumnya, namun tes dengan bakat yang mereka miliki. Seperti menawarkan inovasi yang ada pada diri siswa.

Karena Indonesia bukan hanya membutuhkan sarjana saja, tetapi juga pengusaha, para investor dan orang kreatif yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Dengan adanya orang - orang kreatif yang dilatih dan di fasilitasi, kemajuan industri kreatif maupun teknologi dapat lebih cepat.

Dilihat dari kualitas mahasiswa di PTN, hanya sedikit mahasiswa yang aktif diskusi di kelas, ini berarti sedikit juga orang yang memang layak masuk PTN. Di Malaysia, sangat sulit sekali masuk jenjang Pendidikan Sarjana (S1), berbeda dengan di Indonesia. Siswa yang belum siap untuk bertanding di perguruan tinggi namun lulus tes dan berkuliah, ini juga menjadi problematika dalam pendidikan di Indonesia.

Sedangkan Didin Syafruddin menyinggung, bahwa mahasiswa lebih banyak belajar di luar kelas, dengan mengikuti komunitas ataupun belajar sendiri dari media ataupun buku. Untuk itu, perlunya dorongan penuh kepada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ataupun komunitas lainnya. Dukungan bisa seperti lancarnya dana untuk kegiatan organisasi dalam kampus, pelatihan secara rutin dan masalah perizinan yang tidak menyulitkan.

Saya sangat sepakat oleh perkataan Pak Didin, mahasiswa lebih banyak belajar diluar kelas, namun tidak sedikit juga banyak mahasiswa yang hanya mengandalkan ilmu di dalam kelas. Ya mungkin sebutannya mahasiswa kupu-kupu (kuliah pulang - kuliah pulang).

Birokrasi yang kaku

Saya langsung memotong pembicaraan mereka (dalam hati), dengan mengatakan, mengapa ide ­– ide Anda sebagai orang akademisi tidak tersalurkan? Lagi – lagi, para akademisi masih terhalang oleh faktor politik, melihat siapa yang memimpin dan yang menjadi Menteri.

Apalagi mereka adalah Dosen, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terikat oleh pemerintahan dan dilarang ikut serta dalam politik praktis maupun sejenisnya, sehingga sangat bergantung pada partai politik dalam mengambil sebuah kebijakan publik.

Saya teringat perkataan salah satu pengamat pendidikan, Muhammad Abduhzen. Ia mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia terlalu kaku, birokratis dan seperti hampa makna. Pasalnya penerapan sistem pembelajaran yang dipakai dinilai sangat terpaku pada standar-standar, pada target muatan kurikulum, hampa makna, dan dimungkinkan kurang pragmatis. (kompas.com)

Politik memang sudah merajai kehidupan sehari – hari. Bahkan sudah menghambat jalannya kualitas pendidikan di Indonesia, semua unsur dalam bernegara tak bisa lepas dari faktor politis.

Begitulah hasil obrolan ringan kami. Pada dasarnya saya tidak memberi pendapat apa-apa pada saat itu. Hanya menyimak. Semoga saja ingatan saya kuat, sehingga tulisan ini sama persis dengan apa yang dibicarakan beliau-beliau pada saat itu. 

Kita doakan para akademisi barat agar selalu dalam lindungan Tuhan dan dapat diterima pemikiran-pemikirannya di Indonesia yang cenderung sulit menerima pandangan barat. Disebabkan oleh doktrin para teolog yang sudah melekat pada masyarakat Indonesia.