Peneliti Socio-Legal
1 week ago · 315 view · 7 menit baca · Politik 84216_51425.jpg

Dinamika Politik Desa Adat
Bagian I

Desa adat telah muncul sebagai nomenklatur kesatuan masyarakat adat sejenis nagari, negeri, mukim, dan desa-desa berakar adat lainnya yang ada dalam UU Desa 2014. Desa adat memungkinkan desa-desa berakar adat tersebut untuk masuk dan terlibat dalam kerangka pengakuan masyarakat adat dalam struktur negara.

Secara konseptual, desa adat bertujuan memperkuat reorganisasi desa berakar adat, terutama dalam hal kedudukan desa adat sebagai badan hukum publik (subjek hukum) yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul, termasuk hak ulayat (Zakaria 2016). 

Desa adat sebagai gerakan politik ini sendiri telah muncul sejak era desentralisasi pasca orde baru. Dalam kasus Sumatera Barat misalnya, reorganisasi desa berakar adat sendiri bangkit sejak aksi kolektif “Baliak Ka Nagari” tahun 1998.

Aksi politik tersebut berupaya memulihkan nagari akibat dampak pemberlakukan UU Desa 1979 (F dan K Von Benda Beckmann 2014). Perda Provinsi Sumatera Barat 9/2000 tentang Nagari adalah hasil dari aksi politik Baliak Ka Nagari tersebut dengan mengembalikan nagari kepada batas teritorial awal sebelum UU Desa 1979 berlaku (F dan K Von Benda-Beckmann 2014).

Nomenklatur Desa Adat membuka peluang bagi desa-desa berakar adat untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul, yang terdiri dari pertama, pelaksanaan kehidupan masyarakat desa berdasarkan adat, kedua, pengelolaan wilayah adat (asset desa) dan ketiga, Pelaksanaan desa adat berdasarkan struktur asli. Selain juga melaksanakan kewenangan yang sama dengan desa biasa sebagai unit pemerintahan administratif di tingkat desa.

Kesamaan wilayah adat dengan wilayah desa secara administratif menjadi prasyarat utama penetapan desa adat, disamping prasyarat lain yang fakultatif. Secara konsep, desa adat ini selaras atau paling tidak sangat terpengaruh dari konsep nagari sebagai kesatuan masyarakat adat yang teritorial-geneologis, dengan integrasinya pada kepentingan negara untuk melahirkan kejelasan batas unit pemerintahan desa sebagai penjabaran fungsi local self-government.

Artinya, konsep desa adat adalah menciptakan batas kewenangan berdasarkan hak asal – usul berbasis batas teritorial (adminitratif) yang jelas. Dalam konteks hak, kejelasan subjek, hubungan hukum dengan objek (wilayah) teraktualisasi dalam konsep ini.

Berkaca dari Nagari

Secara kelembagaan, Nagari pasca Orde baru adalah komposisi yang memiliki format hibrida, dengan lembaga adat (Kerapatan Adat Nagari) dan beberapa lembaga lain yang ditambahkan dalam sistem wali nagari dan badan perwakilan desa yang dipilih secara demokratis. Kehadiran lembaga keagamaan yang secara ideologi sangat berpengaruh pun berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan kekuatan dalam nagari (Vel dan Bedner 2016).

Format hibrida nagari sendiri telah lama terbentuk sebagai hasil institusionalisasi tatanan norma yang saling bersaing sekaligus mengakomodasi antara adat, islam dan negara yang menjadi semacam konsensus sosial (Taufik Abdullah 2010).[1] Ketiga tatanan normatif itu melembaga dalam “tigo tali sapilin” dengan representasi tiga kepemimpinan klasik Minangkabau, penghulu, ulama dan cadiak pandai (F dan K Von Benda Beckmann 2006).

Dalam konteks ini, pencarian “keaslian adat” atau kembali kepada tatanan lama yang asli adalah sia-sia belaka, yang dihadapkan pada kenyataan bahwa “adat yang hybrid,” yaitu adat yang baru dari hasil relasi dinamis dengan islam dan negara adalah keniscayaan.

Dalam sejarahnya, dukungan tiga eksponen adat, islam dan negara adalah kunci kesuksesan Baliak Ka Nagari yang diputuskan melalui Perda 9/2000 untuk kembali pada teritorial nagari sebelum pemberlakukan UU Desa 1979 (F dan K Von Benda-Beckmann 2014). Kembali pada teritorial sebelum UU Desa 1979 adalah kunci mengembalikan Nagari berakar adat dalam arus Baliak Ka Nagari, yaitu format kelembagaan hybrid dengan landasan-landasan adat dalam kesatuan teritorial adat-administratif.

Proses penggabungan desa-desa kembali ke nagari terjadi melalui prakarsa nagari dan dukungan resmi Pemerintah Daerah kabupaten (F dan K Von Benda-Beckmann 2014).[2] 

Alih-alih memperkuat adat, nagari baru ini malah memperkuat hibridasi dengan memantapkan tiga kepemimpinan klasik Minangkabau (panghulu, alim ulama, dan cadiak pandai) dan dua kelompok sosial fungsional baru (Pemuda dan Perempuan Adat) ke dalam lembaga legislatif Nagari di samping Wali Nagari sebagai representasi eksekutif Nagari. Format ini mengikuti model modern tentang pemerintahan dan memperkuat pengaruh adat ke dalam legislatif nagari.

Ambivalensi muncul dalam sistem nagari baru ini dengan mempertahankan KAN sebagai lembaga adat yang diatur sebagian fungsinya diatur oleh Perda, yaitu terkait penyelesaian konflik adat.[3] KAN menjadi  lembaga adat berisi pemimpin-pemimpin suku (Klan) bersifat semi-informal. Akibatnya, pengembalian kekuasaan aset nagari, termasuk ulayat nagari ke Pemerintah Nagari dihambat oleh KAN yang menganggap dirinya sebagai representasi adat.

Situasi ini melahirkan ketegangan antara nagari dengan KAN yang melahirkan konflik dan juga akomodasi. Terlepas dari ketegangan itu, pemahaman yang sama muncul dalam pemahaman masyarakat nagari, bahwa aset nagari, termasuk ulayat nagari mesti dikembalikan ke nagari yang saat ini sebagian besar telah dikuasai oleh negara melalui kawasan hutan dan konsesi-konsesi (F dan K Von Benda-Beckmann 2014).

Sistem nagari paska “Baliak Ka Nagari” bukanlah hasil yang baku, namun proses dinamis untuk menciptakan nagari berakar adat. Sejak diberlakukannya sistem anggaran desa baru berbasis unit desa dari Pemerintah Pusat di tahun 2005, “Baliak Ka Nagari” tidak lagi menarik (Vel dan Bedner 2016).

Pemerintah Daerah Kabupaten mulai kembali membelah nagari menjadi nagari-nagari baru dan memberlakukan KAN sebagai lembaga yang mempunyai otoritas atas wilayah adat yang terpisah dari wilayah nagari (secara administratif).[4] Dalam konteks ini, hibridasi bukan lagi “berakar pada adat” dengan batas wilayah adat dan adminitratif yang sama dalam kelembagaan yang hybrid,[5] namun terjadi kembali dualisme yang memisahkan otoritas adat dengan pemerintahan desa secara tegas (dualistik) seperti halnya model desa orde baru.

Proses ini terus berlanjut sampai sekarang dalam dua kutub yang saling tarik menarik, antara nagari berakar adat dengan nagari dualistik. Selain soal kelembagaan, belum tuntasnya penyatuan wilayah adat dengan wilayah administrasi melahirkan persoalan yang lebih kompleks. 

Banyak Kasus tentang batas teritorial nagari yang terpisah antara wilayah adat dengan wilayah administratif desa (pemerintahan nagari), dan bahkan wilayah adat terlebah oleh batas unit administratif lebih tinggi, yaitu kecamatan dan kabupaten.

Dalam situasi ini, ikatan wilayah adat sebagai penanda nagari kembali lagi kepada ikatan informal adat akibat kesulitan penataan batas-batas formal dalam unit administrasi yang sebagaimana dipersyaratkan oleh konsep Desa Adat. Artinya, kompleksitas pelaksanaan desa adat terletak pada penataan ulang batas teritorial yang selaras antara batas adat dengan batas administratif.

Referensi

Andiko dan Nurul Firmansyah (2014), Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat : Kiat-Kiat Praktis Bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR), Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) dan Pemimpin Masyarakat Adat, HuMa, Jakarta.

Eko, Sutoro (2004), Desentralisasi dan Otonomi Lokal, Makalah dalam lokakarya “Desentralisasi dan Otonomi Nagari”, yang diselenggarakan oleh  kerjasama IRE Yogyakarta; Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE), Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang; dan Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat, Bukit Tinggi.

Franz and Keebet von Benda-Beckmann (2006), Changing One is Changing All : Dynamics In the Adat-Islam-State Triangle, Journal Of Legal Pluralism.

Hadler, Jeffrey (2010), Sengketa Tiada Putus : Matriakat, Reformisme Agama, dan Kolonialisme di Minangkabau, Freedom Institute, Jakarta.

Idris dkk (ed) (2012), Penemuan Hukum Nasional Dan Internasional : Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H.,M.H, Fikahati Aneska dan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Nordholt, Henk Schulte dan Gerry Van Klinken (2014), Politik Lokal di Indonesia, KITLV, Jakarta.

Naim, Mochtar (2002), Menelusuri Jejak Budaya Melayu Minangkabau Melalui Pendekatan Konflik, Yayasan Citra Budaya, Padang. 

Safitri, Myrna dan Luluk Uliyah (2014), Adat di Tangan Pemerintah Daerah : Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Epsitema Institute, Jakarta.

Tim Inkuiri Nasional KOMNAS HAM (2016), Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia : Hak Masyarakat Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, KOMNAS HAM RI, Jakarta.

Vel, Jacqueline dan Adriaan W. Bedner (2016), Desentralisasi Dan Pemerintahan Desa Di Indonesia : Kasus Baliak Ka Nagari dan Kaitannya Dengan UU Desa : Wacana Transformasi Sosial Nomor 35, Tahun XVIII, 2016, INSIST.

Zakaria, Yando (2016), Baliak Ka Nagari Dan Desa Adat : Geliat Lokal Di Aras Nasional :  Wacana Transformasi Sosial Nomor 35, Tahun XVIII, 2016, INSIST.


[1] Proses asimiliasi sosial ini telah dilalui Minangkabau dalam sejarah perang dan integrasi. Taufik Abdullah (1984) menyebutkan bahwa Perang Paderi adalah revolusi sosial yang diusung islam modernis (wahabi) untuk menghapus tatanan lama (adat) yang menghasilkan tradisi integrasi yang ambivalen, antara memperkuat ketaatan Minangkabau sebagai Muslim disatu sisi dan ketaatan terhadap adat disisi lain yang saling kontradiksi sebagai tatanan normatif. 

Kemudian, Negara melalui Pemerintahan Kolonial Belanda mengambil peran dalam proses asimilisasi paska perang dan penaklukan Minangkabau melalui reorganisasi nagari dengan menformalkan lembaga adat nagari (Hadler 2010).

[2] Namun, tidak semua kembali ke bentuk lama sebelum desa, di beberapa desa, batas administratif telah membentuk batas sosial-politik baru yang diisi oleh pemukiman orang baru (orang datang) atau keturunan kelas kedua (kamanakan dibawah lutuik) dari struktur adat. Desa-desa ini kemudian membentuk nagari-nagari baru yang terpisah dari nagari asal (lama) akibat keengganan untuk kembali dalam kontrol adat, yang walaupun kontrol terhadap hak adat atas tanah masih berada ditangan struktur adat lama. 

Selain itu, wilayah adat yang luas juga menjadi alasan membentuk nagari baru yang terpisah dari nagari asal, dengan tetap menjaga kontrol wilayah adat pada nagari lama (F dan K Von Benda-Beckmann 2014).

[3] KAN adalah lembaga adat yang diciptakan semasa pemberlakukan UU Desa 1979 sebagai representasi nagari sebagai masyarakat adat untuk menghindari dampak pemecahan nagari menjadi desa-desa. Akibatnya, fungsi adat, termasuk pengurusan asset nagari (termasuk ulayat nagari) berada di tangan KAN.

[4] Pembelahan nagari-nagari baru (pemekaran) terjadi dibeberapa kabupaten, misalnya kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman. Di kabupaten Pasaman bahkan telah melahirkan dua perda yang mengatur nagari secara terpisah, yaitu Perda tentang Pemerintah Nagari (Perda 12/2011) dengan Perda Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (Perda 13/2011). 

[5] Model kelembagaan Nagari hybrid yang menyatu antara wilayah adat dengan wilayah administrasi memungkinkan pengembalian aset nagari (ulayat nagari) dengan syarat adanya konsensus antara KAN dengan Pemerintah Nagari untuk melaksanakan upaya tersebut. 

Kasus Nagari sungai kamunyang kabupaten Limapuluh Kota adalah salah satu contoh sukses pengembalian tanah ulayat nagari dari pemegang HGU dan hasil pemanfaatan air dari PDAM Kota Payakumbuh yang mengambil sumber airnya dari nagari ini. Untuk lebih detil, sebagian dijelaskan dalam artikel berikut  : http://www.rightsandresources.org/wp-content/exported-pdf/ktthumatempoenglish115122013.pdf