Membaca perilaku organisasi sebesar NU bukanlah perkara mudah. Karakteristik NU yang unik, sering menimbulkan salah paham dalam memahami organisasi ini. Selain dinamika politik serta Karakteristik organisasi yang lentur, sulit kiranya meringkas NU dalam satu penjelasan tunggal. Oleh sebab itu perlu kiranya memposisikan NU tidak semata sebagai organisasi sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai sebuah dinamika kultural.

Berbeda dengan organisasi lain, sejak awal terbentuk NU terdiri dari wadah yang disebut organisasi (jami’ah) dan isinya yang beranggotakan warga (jama’ah). Karakter ini membedakan dengan organisasi lain sekaligus penyebab tumbuhnya dinamika di internal tubuh NU, dimana sering timbul space kosong antara kepentingan jami’ah dan urusan jama’ah. Jika Jami’ah terikat dengan struktur pengurus, maka jama’ah NU menjangkau lebih luas kelompok muslim tradisional yang menganut ideologi Aswaja. Oleh karena itu jama’ah mengambil bagian terbesar dari komposisi Nahdlatul Ulama.

Tidak seperti di Jawa yang menjadi basis utama, NU di Sulawesi Utara selain minoritas, juga memiliki tantangan khas yang lahir dari karakteristik sosial masyarakat Sulut yang begitu cair. Pertama, meski merupakan organisasi besar, NU di Sulut merupakan minoritas dalam 2 lapisan sekaligus; minoritas diantara pemeluk Kristen di satu sisi dan subkultur Islam itu sendiri di kutub lainnya. Kedua, NU di Sulut menghadapi tantangan karena dihadapkan pada tuntutan hidup Bersama dalam harmoni dengan mayoritas Kristen, tetapi disatu sisi juga harus berhadapan dengan ketegangan ideologis, dimana banyak kelompok Islam konservatif tumbuh subur di tengah lingkungan masyarakat Sulut plural dan terbuka bagi aliran keagamaan, termasuk yang tidak sejalan dengan ideologi Aswaja NU.

Berhadapan dengan kondisi sosio-politik lokal Sulut yang dinamis, setidaknya kita dapat membaca beberapa persoalan mendasar yang dihadapi NU di Sulut, baik terkait organisasi, model dakwah maupun pengelolaan pengelolaan aset warga.

Pertama, Dinamika NU di Sulut yang kadang berorientasi politik kekuasaan cenderung mengecilkan peran kulturalnya untuk mengurus sosial-keagamaan umat. Pada tingkatan elit, suara NU diperebutkan dalam rangka menjaring pemilih akar rumput yang berafilisasi dengan kelompok muslim tradisional yang menjadi basis NU. Ibarat gadis cantik, NU siap didekati dan dinikahi siapa saja yang siap dengan mahar tinggi. Persoalan politik kekuasaan yang terlalu menyita perhatian pengurus akibatnya mengabaikan NU dalam menjalankan mandat umat yang utama, misalnya pembinaan Masjid sebagai sentra dakwah. Masjid sebagai simbol utama penguatan dan penyebaran tradisi NU mulai dikudeta kelompok Islam lain (konservatif-transnasional). Dalam konteks perkotaan seperti Manado misalnya, kelompok Islam ini menawarkan sistem Pendidikan modern yang lebih menarik minat ketimbang Pendidikan tradisional ala NU.

Kedua, persoalan elitisme NU telah menyerat jami’ah ini terpisah jauh dari jama’ahnya. Kebanyakan warga NU baru merasa menjadi bagian dari organisasi hanya Ketika menjadi pengurus, baik Pengurus NU, Ansor, Banser dan badan otonom lainnya. Tidak sedikit jama’ah NU yang tidak merasa memiliki NU disebabkan tidak terlibat dalam struktural Lembaga NU, sehingga sulit mengidentifikasi mereka sebagai warga NU. Misalnya, banyak generasi muda mengklaim afiliasi dengan NU hanya karena terikat dengan kaderisasi PMII. Akibatnya, aktivis non-PMII, seperti HMI yang memang dibesarkan dalam tradisi NU merasa seperti “orang asing” yang terputus dari tradisi Nahdliyin.  Ini menarik lebih banyak persoalan kultural, pada akhirnya banyaknya kader atau pun warga NU yang “hijrah”, disebabkan tidak terawatnya jama’ah dan kader NU akibat ruang publik tidak memadai dan tidak potensial. Meski jumlah orang yang mengaku dekat dengan tradisi NU cukup tinggi, seperti rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia sejak 2003 hingga 2015, di Sulawesi Utara angkanya bisa lebih kecil lagi. Selain itu, jumlah masjid yang dikelola atau diklaim sebagai “Masjid NU” pun menunjukkan statistik yang bahkan jauh lebih kecil.

Problem ketiga, berkaitan dengan kelemahan dalam hal penguatan kader, pengelolaan aset, pendidikan dan khidmat kepada umat. Kelamahan mendasar tersebut justru terletak pada bidang kaderisasi dan ideologisasi, yang selama ini sering terbengkalai dan tidak bisa berelaborasi secara cerdas dan kreatif. Akibatnya, NU di Sulut terjebak pada kegiatan yang sifatnya ritual, formal bahkan aksi sporadis yang melibatkan segelintir pengurus struktur alih-alih melibatkan kelompok Islam tradisional sebagai pemegang saham terbesar bagi Jami’ah NU.

Sebagai salah satu kekuatan civil society di tengah multikulturalitas masyarakat Sulut, NU di Sulut perlu berbenah dan melakukan terobosan dakwah dalam menyikapi tantangan-tantangan tersebut. Sebagai mana adagium Al-muhafadha-tu ‘ala al-qadimisshalih wa al-akhdzu bil-jadidi al-aslah, NU Sulut perlu mengadopsi cara-cara baru untuk menyesuaikan model dakwah dan menjalankan peran kultural, terutama dalam konteks lokal Sulawesi Utara.

Pertama, NU perlu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan keumatan yang menyentuh akar rumput. Di tengah mayoritas umat Kristen Sulut dan tumbuh sumburnya kelompok Islam lain, NU Sulut harus mampu tampil membela praktis Islam yang cenderung dekat dengan local Islam. NU di Sulut harus mulai menonjolkan Kembali model Islam tradisional di masjid-masjid yang kini didominasi oleh ideologi konservatif dan transnasional serta mengintensifkan model pengajian tradisional dan ritual keagamaan ala NU. Selain dapat membendung arus kelompok konservatif, terobosan ini dapat mengikat Kembali  jama’ah NU yang merasa kehilangan “identitas” sebagai warga NU.

Kedua, persoalan elitisme di kalangan NU harus diakhiri. Logo NU yang digambarkan sebagai simpul yang longgar mengisyaratkan watak NU yang dinamis, lentur dan terbuka dalam mengakomodir berbagai pemikiran. Sulawesi Utara sebagai daerah yang begitu terbuka menerima berbagai pemikiran dan aliran kegamaan, menyimpan potensi pengembangan civil society yang besar jika dikelola dengan baik. NU tidak akan berkembang di Sulut, selama masih ada klaim terhadap NU yang dibatasi sebagai “hak paten” organisasi atau kelompok terbatas. NU harus merangkul seluruh nahdliyin yang terpecah-pecah dalam berbagai organisasi atau kelompok lain, sehingga NU tidak hanya tumbuh kuat sebagai sebuah jami’ah tetapi kokoh karena ditopang oleh jama’ah sebagai satu barisan.

 Ketiga, NU tidak boleh sekedar bertumpu pada organisasinya, tapi juga bagaimana memberdayakan jama’ahnya. Mengingat jama’ah NU di Sulut begitu kecil, NU perlu meningkatkan Peran sosial  terutama dalam bidang Pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan tidak sekedar mengandalkan keunggulan massa, tapi juga mengoptimalkan kualitas warga NU. Dengan mengambil Langkah strategis tersebut, NU mampu bertahan menghadapi berbagai hambatan di masa mendatang, baik yang terjadi secara internal maupun hambatan dari luar kelembagaan. Terobosan yang dilakukan oleh NU di daerah seperti Sulut, akan dapat memastikan peran NU dalam mencapai keadaban yang berdiri di atas fondasi kesejahteraan, moralitas dan solidaritas sosial yang terus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.