Tidak sengaja kemarin membaca postingan teman tentang NU Sulut di Qureta dengan judul Dinamika NU Sulut: Jami'ah yang Kehilangan Jama'ah. Sebagai warga NU, tentu ini membikin penasaran. Tidak disangka, penulisnya Iqbal Suma. Salah seorang senior di kampus IAIN Manado. 

Saya termasuk orang yang mengakrabkan diri dengannya, juga kagum karena kecenderungan pemikirannya yang bertemakan “sains pop” dengan latar belakang kampus serupa IAIN Manado. Ini menjadi menarik. Meski bukan hal baru.

Maka dari itu, saya menjadi heran dengan postingannya, bicara soal NU, bil khusus NU Sulut. Gaya menulisnya seperti ingin meyakinkan pembaca bahwa tulisannya layaknya seorang warga NU. 

Tidak juga masalah, malah bagus kalau banyak orang yang perlahan ingin mengungkap dirinya sebagai pewaris asli tradisi dan corak dakwah Islam Nusantara dan teologi dogmatis aswaja an-nahdliyah.

Beberapa poin yang perlu saya apresiasi dari tulisannya. Pertama, kepedulian pada jama’ah NU Sulut. Bahwa jama’ah yang menjadi aset terbesar NU mestinya harus mengetahui jami’ah NU. Tidak boleh ada keterputusan antara jami’ah dan jama’ah

Posisi ini menjadi penting agar jama’ah NU lebih mengetahui, selain tradisi yang perlu terus dirawat, ada juga dakwah yang menjadi komitmen NU sedari organisasi ini lahir.  

Kedua, dan semoga ini tidak salah, bahwa keresahan yang Iqbal rasakan terhadap NU Sulut adalah keprihatinan seorang jama’ah NU. Artinya, Iqbal sedang menerangkan bahwa, menjadi jama’ah NU tetap harus kritis terhadap jami’ah NU. Artinya, Iqbal juga warga NU. Dari sini saya mulai bermasalah. Setidaknya pengetahuan saya tentangnya.

Namun, keberanian ini mesti diapresiasi.

Dalam tulisannya, Iqbal mengajukan tiga problem pada NU Sulut. Ketiga poin ini akan saya uraikan pelan-pelan dan langsung saya ulas.

Pertama, “Dinamika NU Sulut yang kadang berorientasi politik kekuasaan cenderung mengecilkan peran kulturalnya untuk mengurus sosial keagamaan umat.  Pada tingkat elit, suara NU diperebutkan dalam rangka menjaring pemilih akar rumput….” (Iqbal)

Poitik kekuasaan yang dimaksud oleh Iqbal adalah percaturan Pemilu, baik Pileg maupun Pilkada. Makannya dia melanjutkan, “NU siap didekati dan dinikahi siapa saja dengan mahar tinggi.” Jelas ini bermasalah.

NU mempunyai jama’ah. Ini merupakan satu ketertarikan para kandidat untuk memperoleh kekuasaan. Menjadi lumrah jika NU didekati berbagai macam kekuasaan, dalam politik itu menjadi wajib. Namun, dengan mengatakan bahwa NU siap untuk dilamar tergantung mahar, ini menyimpulkan bahwa NU tidak mempunyai sikap dalam politik.

NU selalu mempunyai sikap dalam politik. Tidak sembarangan tergantung mahar. Misalnya kita melihat sikap yang NU ambil dalam Pertempuran Surabaya. Bukan tanpa dalil, bahkan sikap politik untuk melawan penjajah mempunyai landasan kaidah fiqh. Seperti i’tidal dalam prinsip aswaja.

Dari problem pertama yang diajukan oleh Iqbal, ia menyimpulkan, “Persoalan politik kekuasaan yang terlalu menyita perhatian pengurus akibatnya mengabaikan NU dalam menjalankan mandat umat yang utama, misalnya pembinaan masjid sebagai sentra dakwah.” Ini yang saya maksud di judul tulisan, seorang jama’ah yang jauh dari jami’ah.

Jika benar Iqbal adalah warga NU, kesimpulan itu justru sedang menyimpulkan bahwa Iqbal adalah jama’ah yang tidak tahu jami’ah. Atau, memang bukan warga NU sama sekali. Hanya sekadar jurnalis yang coba membongkar NU dari informasi teman-temannya sesama jurnalis.

Jika dia jama’ah NU, tidak lagi berkoar-koar soal dakwah, menguasai masjid dan membendung fundamentalisme Islam. Kenapa dia bicara demikian, karena yang dilihat hanyalah penggalan-penggalan dari NU. Tidak tahu bahwa seluruh sebaran jama’ah NU, seperti PMII, mempunyai misi dakwah yang sama seperti diemban oleh NU. Setiap warga NU wajib berdakwah soal NU, di mana pun, kapan pun, dan dalam situasi dan kondisi apa pun.

Habib Muhsin Bilfaqih mempunyai jama’ahnya sendiri yang konsen terhadap dakwah NU. Begitu pun KH. Rizali M. Noor, atau Ust. Yaser Bachmid, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh NU yang membangun jama’ahnya, fokus pada dakwah. Misalnya saja KH. Ahmad Rajafi yang fokus pada ngaji Islam Nusantara di masjid-masjid. Atau di PMII, misalnya PMII Rayon Fakultas Ushuluddin yang tiap ramadhan mengirim kader untuk mengisi ceramah-ceramah di masjid. Belum kita bicara komunitas yang terafiliasi secara kultural dengan NU, misalnya Gusdurian. Tentunya banyak sebaran-sebaran NU sebagai strategi dakwah NU.

Inilah yang saya maksud dengan ketidaktahuan. Yang dilihat hanya yang nampak di permukaan saja, namun tidak pernah meninjau secara detail apa yang dilakukan NU sebagai strategi dakwah.

Lagian, kritik seperti itu tidak pantas Iqbal tempatkan di NU, pantasnya Iqbal arahkan pada PMII. Di PMII sendiri pun sudah lama memulai langkah ini.

Kedua, “Persoalan elitisme NU telah menyeret jami’ah ini terpisah jauh dari jama’ahnya. Kebanyakan warga NU merasa menjadi bagian dari organisasi hanya ketika menjadi pengurus.... Tidak sedikit jama’ah yang tidak merasa memiliki NU disebabkan tidak terlibat dalam struktural lembaga NU, hingga sulit mengidentifikasi mereka sebagai warga NU.” (Iqbal)

“Misalnya banyak generasi muda yang mengklaim afiliasi dengan NU hanya karena terikat dengan kaderisasi PMII. Akibatnya aktivis non-PMII, seperti HMI yang memang dibesarkan dalam tradisi NU merasa seperti orang asing yang terputus dari tradisi nahdliyin.” (Iqbal)

Elitisme yang dimaksud di sini saya tidak tahu apa. Kami tidak pernah diajarkan soal elitisme. Bagaimana mau elit, NU saja lahir dari kaum tradisional.

Tapi, saya lebih mempermasalahkan soal klaim jama’ah NU. Misalnya HMI. Pertanyaannya: sejak kapan HMI jadi warga NU? Apa yang NU dari HMI?

Jadi NU itu tidak hanya soal apakah dia tahlilan dan ziarah kubur, qunut atau tidak. Bukan hanya soal itu. Di PMII materi Aswaja An-Nahdliyah dan Islam Nusantara menjadi wajib. Karena itulah keseluruhan bangunan teologi dogmatis NU dan corak berislam NU. Ini yang harus PMII pahami terlebih dahulu – dan perlu diingat, PMII bukan banom.

Jadi, untuk memahami NU, Anda terlebih dahulu harus memahami kira-kira akidah aswajanya ke mana? Tasawufnya ke mana? Syariahnya ke mana? Prinsipnya bagaimana? Atau bagaimana Islam Nusantara itu. Tidak sekadar aswaja sebagai manhajul fikr, namun aswaja sebagai manhajul harokah. Ribet kan? Makanya dakwah itu menjadi vital di NU.

Ketiga, “Berkaitan dengan kelemahan dalam hal penguatan kader, pengelolaan aset, pendidikan dan khidmat pada umat. Kelemahan mendasar tersebut justru terletak pada bidang kaderisasi dan ideologisasi, yang selama ini terbangkalai dan tidak bisa dielaborasi secara cerdas dan kreatif.” (Iqbal)

Ini sudah terbantahkan dari kedua poin di atas. Bahwa ini hanya persoalan informasi dan tidak memahami secara betul bagaimana NU bergerak.

Meskipun memang ribet ber-NU, namun yang lebih ditekankan  dan menjadi titik awal kita berangkat ke NU secara keseluruhan adalah adab. Terutama kepada orang yang lebih tua. Maka itu, untuk senior saya Iqbal, saya mohon maaf.