Sejak DPR mengesahkan Revisi UU KPK dan rencana pengesahan RKUHP, gelombang aksi massa meluas dan hampir terjadi di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Sejalan dengan aksi massa yang meluber ke mana-mana, lahirlah sejumlah narasi yang memojokkan aksi mahasiwa itu. Mulai dari disusupi Taliban, kaum Islamis, HTI, sampai pada isu penggagalan pelantikan Jokowi.

Saya tidak begitu paham kenapa banyak yang galau dengan demontrasi mahasiswa itu, seolah-olah dunia akan runtuh. Padahal aksi massa bukan sesuatu yang tabu dan selalu hadir di belahan dunia mana pun. Aksi massa adalah sesuatu yang alami saat ruang-ruang dialog tersumbat, aspirasi diabaikan, dan ketika para pengambil kebijakan menistakan akal sehat.

Para buzzer yang setuju dengan pelemahan KPK membangun narasi bahwa demontrasi besar-besaran mahasiswa akan berujung pada penjatuhan Jokowi, seperti yang terjadi pada kejatuhan Soeharto di tahun 1998. Apa benar Jokowi akan dijatuhkan inkonstitusional atau hanya karena kegalauan yang sengaja diciptakan?

Dari dulu, di belahan dunia mana pun, kejatuhan satu rezim selalunya karena ada krisis ekonomi dan krisis kepemimpinan politik yang terjadi secara bersamaan. Contoh terdekat adalah kejatuhan Soeharto, karena terjadi dua krisis itu. Jika pada saat itu tidak terjadi krisis ekonomi dan keterpilihan Soeharto melalui pemilu jurdil, saya meyakini demonstrasi 98  tidak akan menjatuhkan dia.

Hari ini kondisi ekonomi kita tidak dalam kondisi krisis. Kondisi ekonomi masih berjalan normal. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 berada pada level 5,08 persen. Dan tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Agustus) 2019 sebesar 2,48 persen

Demikian juga legitimasi pada sistem demokrasi yang saat ini kita pakai begitu kuat. Di survei SMRC yang dirilis pada awal bulan Juni 2019, ada 66% publik yang menilai arah perjalanan demokrasi berada di jalan yang benar. 

Preferensi pada demokrasi sangat tinggi, 82%. Begitu juga pelaksanaan pemilu, mayoritas publik (69%) menilai pemilu telah berlangsung jurdil. Dan tingkat kepercayaan publik pada lembaga-lembaga keprisidenan berada pada level 79%.

Data di atas menunjukkan legitimasi politik Jokowi begitu kuat dan tidak mungkin dijatuhkan secara inkonstitusional. Data di atas juga bisa menjelaskan, sekuat apa pun penumpang gelap (jika ada) untuk membelokkan isu penolakan RKUHP dan revisi UU KPK, tidak akan berhasil. Sebab hukum gerak massa menyatakan: Bila ada daya tarik-menarik dua benda, beban massa yang lebih besar tidak akan mengikuti benda yang beban massanya lebih lebih kecil.

Hukum gerak massa itu juga bisa juga menjelaskan kenapa demonstrasi tolak revisi UU KPK begitu kuat dan masif di semua tempat karena tingkat kepercayaan pada KPK begitu tinggi. Rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), seminggu sebelum revisi UU KPK dilakukan, menyebutkan KPK adalah Lembaga Negara yang paling dipercaya. Ada 89% publik mengatakan itu.

Di data yang sama, publik berpendapat lembaga yang dianggap baik untuk memimpin pemberantasan korupsi adalah KPK (64,4%), disusul Presiden (13,9%), Kepolisian 7,5%, dan Kejaksaan (2,2%). Selain itu, dari 81% publik yang mengenal KPK, ada 85% yang mengatakan KPK merupakan lembaga yang paling efektif melakukan pemberantasan korupsi.  

Dari data di atas, maka wajar bila ada kemarahan yang luar biasa dari publik ketika DPR dengan pongahnya melemahkan KPK melalui revisi UU-nya. Kemarahan itu yang kemudian berwujud pada aksi massa di mana-mana.

Selanjutnya, narasi yang dibangun KPK disusupi Taliban dan demo ditunggangi HTI justru makin memperkuat gerak massa. Publik lebih percaya pada KPK ketimbang narasi-narasi konyol itu.

Begitu juga halnya suara-suara elite partai politik yang digaungkan di Senayan, justru menjadi bumbu penyemangat aksi massa. Sebab pada dasarnya kepercayaan publik pada kedua insititusi itu masih rendah: DPR hanya sebesar 61%, dan Partai politik hanya 53% (rilis survei LSI, Sept 2019).

Siapa penolak revisi UU KPK?

Untuk memetakan kekuatan yang ikut dan mendukung demonstrasi mahasiswa salah satunya dengan melihat irisan dukungan calon presiden dan kepuasan kinerja KPK. Survei Lembaga Survei (LSI) menemukan bahwa dari 77,9% yang puas dengan kinerja KPK, mayoritas memilih Jokowi-KMA (58,9%) dan yang memilih Prabowo hanya sekitar 26,7%.

Dengan temuan itu, bisa dikatakan bahwa publik yang turun ke jalan menolak pelemahan KPK dan juga yang  bersuara melalui media sosial adalah dari pendukung kedua Capres, dan pastinya lebih banyak dari pendukung Jokowi.

Sangat tidak logis jika demontrasi menolak pelemahan KPK mempunyai agenda terselubung untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Sebab, mereka yang turun ke jalan adalah juga mayoritas pemilih Jokowi. Dan itu sudah berkali-kali ditegaskan para pemimpin mahasiswa, bahwa demo mereka hanya fokus menolak RKUHP dan revisi UU KPK.

Lalu ke mana ujung demontrasi itu? Ujungnya ada pada keberanian sikap Jokowi. Rencana menerbitkan Perppu adalah jalan terbaik dari semua pilihan. 

Jika membiarkan polemik revisi UU KPK berlanjut, pada akhirnya akan menggerus kepercayaan publik pada Jokowi. Sebab, di survei Kompas yang dirilis minggu kemarin, menemukan sebanyak 69,2% publik menilai revisi sejumlah UU yang tengah dibahas oleh DPR-RI untuk kepentingan elite politik, dan hanya 20,6% yang menyatakan untuk kepentingan rakyat.

Kini bola ada di tangan Jokowi, dan saya meyakini suara-suara protes di jalanan akan berkurang, jika Jokowi memihak pada penolakan reformasi dikorupsi melalui Perppu untuk menyelamatkan KPK. Dan paling utama, menyelamatkan KPK dari gempuran oligarki korup melalui Perppu akan menjadi legacy yang sangat penting dari Jokowi.

Jokowi tidak sendiri jika membela KPK dari gempuran balik koruptor.