8 bulan lalu · 27 view · 4 menit baca · Lingkungan 93231_99509.jpg
https://goo.gl/images/1K71mp

Dinamika Diskursus Amdal; Sebuah Pengantar

Membincang diskursus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) mungkin begitu menarik di tengah gempuran krisis ekologi berupa ekspoitasi sumber daya alam yang terjadi di mana-mana khususnya di belahan dunia ketiga. 

Definisi Amdal

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2006 dijelaskan bahwa Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Amdal adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Secara garis besar, Amdal didefinisikan sebagai suatu kegiatan studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengomunikasikan pengaruh suatu rencana proyek terhadap lingkungan. 


Sederhananya, setiap proyek korporasi yang sekiranya berpengaruh terhadap perubahan lingkungan dan tatanan sosial masyarakat, maka ia wajib menyusun Amdal untuk kemudian dinilai oleh komite Amdal yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dinamika Lingkungan Hidup secara Global

Jauh sebelum wacana Amdal masuk ke Indonesia pasca revolusi Industri abad 19, Rachel Carson menulis tulisan berjudul The Silent Spring. Tulisan tersebut menggambarkan problem lingkungan hidup yang menggurita, serta malapetaka buatan manusia yang memakan banyak korban.

Sebelum tulisan Carson terbit, pabrik-pabrik yang berdiri di pinggiran sungai Minamata, Jepang telah mencemari air sungai tersebut, pun juga merusak kesehatan penduduk setempat. 

Hal yang sama juga terjadi di beberapa belahan dunia. Tulisan Carson menggugah masyarakat Amerika sehingga mengakibatkan masyarakat menggelar demo besar-besaran. Sasaran utama mereka adalah korporasi-korporasi besar di Amerika. Kenyataan rusaknya ekologi ini kemudian melahirkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) yang menekankan perhatiannya pada lingkungan hidup.

Lebih jauh, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespons keadaaan di atas dengan mengadakan konferensi tentang Bumi di Stockholm, 5-16 Juni 1972 dan dihadiri oleh 113 negara, 21 organisasi PBB, 16 organisasi berbagai negara serta sejumlah 258 LSM. Dalam dinamika konferensi Stockholm tersebut, penulis berimajinasi bahwa secara implisit forum tersebut merupakan pertarungan wacana antara mazhab developmentalism vis a vis  mazhab environmentalism. 

Pertarungan itu melahirkan gagasan pembangunan berwawasan lingkungan. Sebuah kompromi dua kutub pemikiran yang mengubah tatanan instrumen hukum lingkungan di dunia yang diintegrasikan dengan pembangunan (sustainable development).

Amdal Masuk Indonesia

Di Indonesia, munculnya peraturan Amdal dipengaruhi oleh peraturan Amerika berupa The National Environmental Policy Act Of 1969 (NEPA69). Peraturan ini berlaku sejak 1 Januari 1970. Pengaruh NEPA-69 juga sampai di Indonesia. 

Di samping tindak lanjut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Stockholm, Pemerintah Indonesia secara bertahap mengeluarkan produk hukumnya mulai Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) tahun 1982 (awal masuknya wacana Amdal), UULH tahun 1997, PP nomor 29 tahun 1998, PP nomor 51 tahun 1993, PP nomor 27 tahun 1999, PP nomor 27 tahun 2012 hingga lahirnya Undang-Undang pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tahun 2009. Perubahan-perubahan di atas terjadi seiring dengan perkembangan teknlogi dan metode produksi korporasi.

Zaman rezim UULH-97, izin kegiatan usaha yang berpengaruh terhadap lingkungan dimungkinkan terbit meskipun tanpa dokumen Amdal, sedangkan UUPPLH tahun 2009 mensyaratkan mutlak dokumen Amdal karena izin mempertimbangkan dokumen Amdal.


Sustainable Development; Sebuah Kompromi atau Kekalahan Wacana Enviromentalizm?

“Pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masa kini dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang mencapai kebutuhannya."

Diskursus wacana pembangunan sudah demikian canggih. Di Indonesia sendiri, kita bisa membaca bagaimana instrumen hukum tentang lingkungan hidup sudah sangat rapi dan detail. Bahkan Prof. Dr. Vedi Hadiz mengatakan bahwa instrumen hukum lingkungan kita terbaik se-Asia Tenggara, tapi sayang Amdal-nya selalu dikangkangi. Benarkah demikian? Tentu butuh data valid untuk menjawabnya.

Data Kementerian ESDM tahun 2017 mencatat sebanyak 2.506 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Hal itu diketahui setelah ada laporan dari masyarakat dan NGO. 

Bukan tidak mungkin izin yang bermasalah itu ada kaitannya dengan Amdal. Kita juga tidak sulit melihat bagaimana institusi perguruan tinggi dan intelektual-intelektual melacurkan diri membantu menjadi peneliti Amdal untuk memuluskan proyek sebuah korporasi atau menjadi saksi ahli membela korporasi dalam kasus sengketa korporasi versus rakyat terdampak lingkungan.

Seruan Freire tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar masyarakat dan lingkungan tidak menjadi objek pembangunan nyatanya sulit untuk dikatakan maksimal dalam implementasinya. Walaupun hal ini juga sudah diatur dalam pasal 2 bab II Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tahun 2009.

Negara sebagai aktor pelindung rakyat acap kali dipaksa tunduk pada korporasi-korporasi dengan kekuatan finansial besar. Sebuah usaha yang berdampak pada lingkungan hendaknya memenuhi tiga aspek penting, yaitu ekonomi, sosial, ekologi. 

Ekonomi yang dimaksud di sini adalah bagaimana korporasi mampu membuka keran pemasukan ekonomi bagi Negara dan peluang membuka lapangan kerja masyarakat sekitar. Kemudian aspek sosial adalah masyarakat sekitar terlibat aktif memberi masukan terhadap pembangunan agar tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Terakhir aspek ekologi dengan melaksanakan kajian Amdal dengan objektif.

Di beberapa kasus yang penulis temui, aspek kedua dan ketiga sering kali terabaikan. Tidak jarang pembukaan usaha menimbulkan konflik horizontal antar warga. Selain itu, Amdal tidak dilaksanakan dengan objektif karena sampling yang diambil dari warga sekitar ialah mereka yang sejak awal pro dengan pembangunan. 

Kalau ditanya filosofi Amdal, maka menurut penulis, kata kuncinya adalah self assessment (penilaian suatu keadaan oleh diri sendiri). Silakan, pembaca bisa membayangkan, kira-kira objektif ataukah tidak?


Artikel Terkait