Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak pertama kali diumumkan resmi bulan Februari 2020 belum ada tanda-tanda mereda. Kurang lebih satu tahun masyarakat dihantui ketakutan dan kecemasan di hampir seluruh aspek kehidupan.

Aktivitas masyarakat berjalan tidak normal dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Data yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, lonjakan kasus Covid-19 secara nasional mengalami kenaikan cukup drastis mencapai 735.124 positif (31/12/2020).

Lonjakan kasus positif Covid-19 benar-benar telah membuat masyarakat ketakutan untuk berkativitas kembali. Salah satu agenda penyelenggaraan pendidikan pada semester genap Tahun Pelajaran 2020-2021 sesuai dengan rencana pemerintah membolehkan masuk sekolah secara normal dengan pembelajaran tatap muka.

Hal ini sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangi empat menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI) sebagaimana disampaikan oleh Nadiem Anwar Makarim dalam konferensi pers di laman akun Youtube Kemendikbud (20/11/2020).

Namun Perhimpunan untuk Pendidikan Guru (P2G) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk mengkaji lebih lanjut keputusannya dengan mengijinkan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021 atau menunda pembelajaran tatap muka dengan alasan kasus penyebaran Covid-19 masih tinggi.

Masuk sekolah dengan tatap muka atau sekolah secara normal merupakan keinginan dan harapan hampir semua lapisan masyarakat; siswa, mahasiswa, orangtua, guru, dosen, praktisi pendidikan dan sebagainya.

Tetapi pengelola satuan pendidikan tentu mengalami dilema dan bahkan khawatir lembaga pendidikan nanti dituding akan mencipkan klaster baru dalam penyebaran Covid-19.

Kegalauan pimpinan lembaga pendidikan tentu saja disertai dengan berbagai argumentasi yang rasional, terutama di daerah yang berstatus zona merah, orange, dan kining dalam penyebaran Covid-19.

Kurang lebih sepuluh bulan lembaga pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah berbasis online dengan moda daring (dalam jaringan). Harus diakui memang model pendidikan berbasis internet memiliki berbagai kelebihan dan keunggulan.

Tetapi di sisi lain, memiliki kelemahan dan kekurangan dari sisi yang lain karena sistem ini termasuk hal yang baru di dunia pendidikan Indonesia. Secara geografis letak wilayah Indonesia terdiri dari kepulauan dengan daratan yang berbeda-beda sehingga signal internet yang ditangkap antara daerah satu dengan lainnya berbeda.

Sebagian wilayah ada signal internet yang kuat atau lancar dan ada yang lambat alias lemot, demikian juga secara budaya masyarakat juga beragam atau dikenal dengan sebutan masyarakat multikultural.

Problem lain yang menjadi kendala dalam menerapkan pendidikan dengan basis online adalah membutuhkan waktu yang cukup dalam proses adaptasi karena sebagai kebiasan yang baru.

Alhasil penyelenggaraan pendidikan berbasis online menjadi pengalaman yang baru bagi guru, siswa dan orangtua, setidaknya masyarakat menyadari peran lembaga pendidikan dan guru dalam proses pembelajaran sangat urgen.

Betapa sulitnya ketika orangtua berperan menjadi guru pendamping bagi putra-putrinya saat pembelajaran daring (BDR), akhirnya harus mengakui peran guru tidak bisa digantikan dengan teknologi smartphone atau gadget (gawai).

Saat penyelenggaraan pendidikan mode daring tentunya mengalami berbagai macam problem dan kendala, maka berbagai unsur masyarakat menuntut kepada pemerintah supaya sekolah dibolehkan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mode luring (luar jaringan) atau pembelajaran tatap muka secara langsung.

Pemerintah tentu mengkaji dengan serius dan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama mengamati proses pencegahan Covid-19 saat ini. Akhirnya pemerintah mengumumkan secara resmi tahun 2021 sekolah dengan tatap muka dibolehkan.

Sambutan masyarakat terkait dengan sekolah tatap muka sangat beragam, tetapi masyarakat harus menyadari pamdemi Covid-19 belum menujukan reda dan bahkan angkanya cenderung naik.

Bagi lembaga pendidikan yang melek secara teknologi dan informasi, alternatif untuk tidak menyelenggarakan pendidikan tatap muka tetapi Bejajar Jarak Jauh (PJJ) dengan model Belajar Dari Rumah (BDR) dengan argumentasi menjaga keselamatan jiwa adalah bagian dari kebijakan lembaga.

Tetapi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka secara langsung yang telah lama dirindukan merupakan pilihan bijaksana dengan berbagai pertimbangan.

Sikap optimis untuk menyelenggakan sekolah tatap muka harus disertai dengan persiapan fisik lengkap dan penerapan budaya baru yang konsisten untuk terus dikawal.

Warga sekolah harus bersikap partisipatif dalam melakukan pendampingan terhadap siswa dalam mengikuti aturan dalam pencegahan penularan Covid-19 mulai penyambutan masuk sekolah, proses pembelajaran, dan saat pulang sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Jika tetap optimis untuk tetap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, maka berikut ini beberapa hal yang harus diterapkan dengan ketat dalam menyelenggakan pendidikan dengan tatap muka secara langsung.

Pertama, warga sekolah harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, memakai face shield, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik, menyediakan handsanitizer, menjaga jarak, serta tidak membuat kerumunan.

Kedua, melakukan penyemprotan dengan menggunakan disinfektan secara intensif di lingkungan sekolah secara intensif sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, selalu membuka ruangan yang tertutup untuk tetap mendapatkan cahaya matahari atau sirkulasi udara dapat berjalan dengan normal.

Keempat, pembatasan jam pembelajaran masuk atau jam tatap muka dikurangi tidak seperti saat pendidikan waktu normal. Kelima, memberikan materi pelajaran yang esensial sesuai dengan kebutuhan siswa.