Infrastruktur merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Infrastruktur fisik (hard infrastructure) seperti jembatan, jalan, pelabuhan, kereta atau ketersediaan pasokan listrik berpengaruh bagi mobilitas orang dan barang, pertumbuhan investasi serta ekspor dan impor.

Percepatan transformasi ekonomi Indonesia dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur, yang dapat menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.

Sebelum era reformasi, stok infrastruktur hampir separuh dari PDB. Ketika terjadi krisis, infrastruktur tidak berjalan karena ekonomi Indonesia runtuh, dan pertumbuhan ekonomi minus hingga 14%. 

Stok infrastruktur terhadap PDB terus turun, pada 2012 tinggal 38% dari PDB. Sementara, standar global untuk stok infrastruktur terhadap PDB sebesar 70%. Itu artinya stok infrastruktur Indonesia 32% di bawah standar global.

Untuk itulah, proyek infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur yang terus didorong oleh pemerintah Jokowi selama kurun 3 tahun telah berdampak positif bagi pergerakan ekonomi.

Hal ini terkonfirmasi sejak tahun 2014, di mana capaian pembangunan sektor infrastruktur mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 2.623 kilometer, jalan tol sepanjang 568 km, bendungan untuk menambah luas layanan irigasi waduk seluas 859,62 ha, jembatan sepanjang 25.149 meter serta membangun transportasi massal jenis baru, yakni Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Kereta Bandara Soekarno-Hatta serta kereta antar terminal Bandara Soekarno-Hatta atau SkyTrain.

Pembangunan infrastrukur memperlancar distribusi barang, mobilitas orang serta sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi. Secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi, serta bagi aktivitas ekspor dan impor.

Sebagai contoh, perbaikan infrastruktur telah menuntaskan persoalan disparitas harga barang antara Irian Jaya dengan wilayah Indonesia yang lain. Untuk itulah, pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas untuk mendorong agar ekonomi Indonesia dapat mencapai pertumbuhan 6% – 6,4% sampai dengan 2045.

Namun demikian, perbaikan kondisi infrastruktur selama ini menghadapi persoalan dukungan alokasi anggaran atau sumber pembiayaan. Alokasi belanja Pemerintah untuk sektor infrastruktur pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp 410,4 triliun, lebih tinggi 5,2 persen dibandingkan outlook tahun 2017 senilai Rp 390,2 triliun.

Dalam delapan tahun terakhir, rata-rata hanya sekitar 1,6% PDB. Rasio ini relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti China dan India, yang masing-masing mencapai 5,3% dan 7,3% dari PDB.

Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah perlu menaikkan alokasi anggaran untuk infrastruktur. Persoalannya adalah pemerintah terkendala ruang fiskal APBN yang terbatas akibat tingginya beban belanja wajib. Jika pemerintah mampu mengurangi persentase alokasi belanja wajib, secara otomatis alokasi belanja infrastruktur akan meningkat. 

Untuk menutupi keterbatasan dukungan anggaran, pemerintah di antaranya bisa memotong belanja untuk sektor lainnya, seperti pendidikan atau kesehatan. Tapi hal ini nantinya akan menimbulkan persoalan baru, mengingat rendahnya kualitas pendidikan dan layanan kesehatan justru menuntut alokasi anggaran yang memadai di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di tengah keterbatasan dukungan fiskal, pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Salah satunya dengan skema sumber pembiayaan infrastruktur melalui investasi sektor swasta sebagai instrument altenatif. 

Pada tahun 2017, pemerintah mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya dalam proyek prioritas pembangunan melalui 2 skema investasi, yaitu Pembiayaan Infrastruktur non APBN (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi anggaran pemerintah melalui APBN maupun APBD diperkirakan hanya Rp 1.978,6 triliun (41,3%), BUMN Rp 1.066,2 triliun (22,2%), sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta Rp 1.751,5 triliun (36,5%) lewat kerjasama dengan sektor swasta tersebut.

Meski demikian, ada sektor lain yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah selain pembanguna hard infrastructure, yaitu soft infrastructure atau pembangunan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia. 

Percepatan pembangunan infrastruktur fisik harus juga diimbangi dengan peningkatan kualitas manpower. Hal ini terutama dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas pendidikan melalui alokasi anggaran pendidikan, perbaikan layanan dan fasilitas pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Selain itu, ketetapan waktu alokasi anggaran untuk pendidikan perlu dioptimalkan agar tidak menjadi kendala.

Perbaikan kualitas pendidikan diharapkan mampu meningkatkan skill tenaga kerja, terutama di wilayah Indonesia Timur. Berdasarkan data ACI National University of Singapore tahun 2017, 3 peringkat terendah soal kapasitas dan daya saing tenaga kerja justru ditempati provinsi di Indonesia Timur, seperti Sulawesi Utara dan Maluku. 

Di sini tampak adanya skill gap antara SDM di wilayah Timur dan Barat Indonesia. Hal ini diperburuk oleh etos kerja yang buruk, serta disiplin dan motivasi kerja yang rendah.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan pemerintah harus lebih menyentuh sektor inti dan lebih menyeluruh, tidak hanya infrastruktur fisik atau juga soft infrastructure, yang meliputi peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja yang tampak timpang antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. 

Pembangunan infrastruktur serta kualitas SDM secara bersama-sama dapat mendorong perbaikan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia setara dengan negara-negara ASEAN yang lain. Tentu saja, hal ini perlu dukungan dari segi pembiayaan yang harus disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Dukungan swasta dalam menopang proyek infrastruktur sangat diperlukan, mengingat keterbatasan alokasi anggaran. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang baik, termasuk menjaga kestabilan politik dan keamanan. Investor sektor swasta utamanya membutuhkan jaminan hukum dan keamanan, mengingat investasi infrastruktur berjangka panjang dan bermodal besar.

Saat pemerintah melakukan upaya peningkatan infrastruktur fisik yang memadai juga harus diimbangi dengan pembangunan SDM yang berkualitas, memiliki etos kerja serta daya saing yang tinggi serta harus mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang tertinggal, terutama antara Kawasan Timur dan Barat Indonesia. 

Selain itu, penggunaan anggaran secara optimal diarahkan pada alokasi anggaran yang mendukung peningkatan infrastruktur fisik maupun SDM. Perbaikan kondisi infrastruktur, baik keras maupun lunak, perlu terus diupayakan agar mampu mendorong ekonomi Indonesia bergerak naik dalam persaingan dengan negara-negara ASEAN lainnya.