Diubahnya status virus Corona atau Covid-19 oleh WHO dari epidemik menjadi pandemik membawa kekhawatiran dan kepanikan secara global. Negara yang terinveksi virus ini mencapai 140 lebih negara dan telah memakan korban jiwa kurang lebih 6.000 an jiwa.

Di Indonesia sampai saat tulisan ini dibuat, jumlah kasus positif virus corona mencapai 134 kasus (termasuk yang sembuh) dan 5 orang meninggal dunia. Tapi tulisan ini bukan mau melaporkan semua data soal itu, tetapi mau melihat bagaimana kelas pekerja sebagai kelompok yang rentan akan penularan virus ini.

Pada hari minggu 15 Maret 2020, presiden Joko Widodo melalui konfrensi pers menginstruksikan agar mengurangi mobilitas masyarakat, “Dengan kondisi ini, sudah saatnya kita kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan ibadah di rumah” tutur Jokowi. Selanjutnya dibarengi dengan instruksi gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk mengurangi mobilitas masyarakat sembari mengambil kebijakan untuk mengurangi operasional transportasi publik.

Pada senin 16 Maret 2020 pagi situasi halte Trans Jakarta dan stasiun MRT menjadi kacau. Nampak para pekerja berdesakkan untuk menggunakan transportasi publik. Instruksi Presiden dan Gubernur pun tidak di dengar. Lantas apa masalahnya ?

Pertama, instruksi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apa jaminan negara terhadap kelas pekerja yang akan bekerja dari rumah. Instruksi itu sama sekali tidak menjelaskan soal pemberian bantuan apa dari negara terhadap masyarakatnya yang menjalankan Social Distancing.

Dalam keadaan masyarakat yang dikarantina, negara diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 yang berbunyi “pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam menyelenggarakan karantina” 

Dan pasal 8 yang berbunyi “setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama karantina” substansi aturan ini menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas kondisi masyarakat yang dikarantina.

Ketika menganjurkan Social Distancing harus juga memikirkan soal nasib pekerja, misalnya soal perusahaan yang masih menganjurkan bekerja di kantor. Maka masalah kedua adalah, isntruksi ini tidak dibarengi dengan anjuran tegas dari pemerintah kepada perusahaan untuk karyawannya agar bekerja dari rumah. Maka yang terjadi pada senin pagi adalah wajah Jakarta yang sama seperti hari biasa: pekerja lalu lalang untuk bekerja.

Nampaknya untuk mengeluarkan instruksi tegas dari pemerintah untuk perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya belum menjadi pilihan. Ini didasari dari beberapa pertimbangan, misalnya efektivitas produksi. Bekerja di rumah artinya mengurangi efektivitas dan produksi perusahaan. Karena bagaimana pun bekerja dalam ruangan kantor yang lengkap akan fasilitas tentu mempermudah kerja.

Tetapi itu masih mungkin dikerjakan untuk kelas pekerja “kerah biru”. Lantas bagaimana untuk sopir angkot, ojek online, buruh dalam pabrik yang menjalankan alat produksi, petani dan nelayan ? Bagaimana nasib mereka dalam hal anjuran pemerintah untuk Social Distancing ? Saya kira mereka adalah kelompok yang sangat amat rentan untuk tertular, karena pekerjaannya langsung bersentuhan dengan alat produksi yang menentukan penghasilannya.

Sistem ekonomi yang telah terkonstruk sedemikian rupa mengharuskan para pekerja untuk tetap bekerja walau ditengah krisis kesehatan global. Kapitalisme dalam hal ini dengan pola produksinya mengharuskan buruh untuk tetap bekerja, jika tidak, tak ada kepastian untuk bisa terpenuhi kebutuhannya di hari esok.

Dalam krisis kesehatan global semacam ini, kelas pekerja tidak punya pilihan selain bekerja atau mati. Disini kita bisa melihat kengerian sistem produksi kapitalisme yang digambarkan Karl Marx. Buruh teralienasi dari kehidupan pribadi, sehingga menjadi tidak sadar akan realitas diluar dirinya sendiri.

Covid-19 sebagai ancaman dinilai kurang mengancam dari pada tidak didaptkannya upah dan potensi kehilangan pekerjaan. Masyarakat industri hari ini memperlihatkan sisi paling irasionalnnya. Masyarakat telah dikonstruksikan untuk tetap menopang industri, bahkan ditengah ancaman kematian saat Covid-19 sedang mewabah.

Dan sialnya lagi, pertimbangan untuk Lock Down belum menjadi pilihan karena potensi lumpuhnya ekonomi. Pertanyaannya, apakah pertimbangan ekonomistik semacam itu menjadi alasan untuk membiarkan rakyatnya untuk mati ?

Ini bukan membawa pada kepanikan, tetapi mengajak untuk berpikir rasional ditengah situasi kacau seperti ini. Lock Down terbukti ampuh untuk mencegah penyebaran Covid-19, Wuhan China adalah buktinya. Sejak Januari kota Wuhan telah di Lock Down oleh pemerintahnya, dan sampai saat ini berhasil menekan kasus positif dan kematian akibat Covid-19.

Tapi Lock Down di wuhan tetap secara ekonomi tetap berdampak. Walau begitu, pemerintahnya berhasil mengimbangi dengan kebijakan-kebijakan tepat. Misalnya menjamin ketersedian bahan makanan dan bahan-bahan penting lainnya. Ini harus di contoh Pemerintah Indonesia, walau secara kasus masih sedikit, tetapi bukan berarti tidak akan bertambah.

Apakah kita akan menunggu situasi makin tidak terkendali, ketika sudah banyak yang terinveksi, dan sudah banyak nyawa yang melayang, dan setelah itu diambil kebijakan? Apakah dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomistik, pemerintah rela membiarkan kesehatan rakyatnya ditengah kekacauan dan kegagapan pemerintah untuk menangani kasus ini? 

Mungkin sudah saatnya kita memikirkan nasib seluruh warga negara atas ancaman Covid-19 dengan membuat suatu kebijakan yang tepat.