Soal isu RUU KUHP, sikap Jokowi dan Ma'ruf Amin jelas berbeda. Jokowi ingin pembahasan RUU KUHP ditunda, sementara Ma'ruf Amin sejak awal September 2019 lalu sudah menyurati DPR agar RUU KUHP segera disahkan.

Sejak awal dipasangkan menjadi pasangan capres dan cawapres hingga terpilih dan akan dilantik pada 20 Oktober 2019 nanti. Potensi perpecahan di antara Jokowi dan Ma'ruf Amin sudah diperkirakan akan terjadi sebelumnya. Karena keduanya secara individu memiliki karakter, latar belakang, dan kepentingan yang sangat berbeda.

Jokowi dikenal sebagai pemimpin sederhana, merakyat, dan nasionalis. Sementara Ma'ruf Amin dikenal sebagai ulama sepuh yang disegani, religius, dan terbiasa berbicara di banyak mimbar-mimbar keagamaan. Jokowi selama ini dikenal karena blusukannya ke masyarakat, sementara Ma'ruf Amin sebagai ulama lebih banyak ditemui oleh rakyat kecil hingga elite politik.

Singkatnya, mereka sangat berbeda dalam tampilan, pendekatan atas misi, dan cara pandang berbeda yang nyaris bersilang. Artinya, potensi lahirnya matahari kembar—dua kepemimpinan dalam satu struktur organisasi pemerintahan sangat mungkin terjadi.

Bayangkan dalam realitas sikap koalisi pemerintahan, baik PDI Perjuangan dan PKB sudah berpandangan berbeda dalam melihat adanya dua matahari kepemimpinan di pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. PDI Perjuangan menghormati sikap Jokowi soal RUU KUHP, sementara PKB tetap ingin RUU KUHP tetap dilanjutkan.

Itu baru satu soal tentang RUU KUHP. Persoalan lain tentang RUU KPK, RUU Pertanahan, dan RUU Permasyarakatan berbeda pula. Hingga membuat posisi Jokowi dalam pemerintahan nyaris mendapatkan krisis legitimasi oleh rakyat.

Buktinya, puluhan ribu hingga ratusan ribu mahasiswa pada banyak kota di Indonesia hari ini bergerak. Mereka berkumpul dan berorasi di depan kantor-kantor DPRD Provinsi, Kota, dan Kabupaten atas alasan moral untuk menolak rancangan undang-undang yang baru dan/atau akan disahkan oleh DPR.

Seluruh mata publik menyorot tajam sikap yang akan diambil oleh Jokowi. Jauh lebih tajam dari sorot kamera yang biasa mengikutinya kala beraktivitas ketika bekerja. Ini bukan lagi soal hashtag buzzer media sosial kekuatan politik mana yang akan paling viral dan mendapatkan interaksi pengguna Facebook, Twitter, dan Instagram.

Ini tentang langkah Jokowi yang diperkirakan seperti memakan buah simalakama. Jika dia menandatangani pelbagai RUU yang bermasalah itu, maka potensi gelombang gerakan masiswa bisa lebih besar. 

Sebaliknya, bila Jokowi menerbitkan Perppu, posisinya sebagai eksekutif berpotensi bermasalah di legislatif mengingat demokrasi kita masih terikat dengan relasi presiden dan DPR.

***

Sejarah mencatat, hukum utama sejarah gerakan mahasiswa adalah persatuan atas ide, kegelisahan dan persepsi atas sebuah permasalahan yang berasal atas dasar moral. 

Pun gelombang gerakan mahasiswa, di pelbagai belahan dunia, selalu dikordinasikan oleh satu persoalan moral berbasis keadilan. Entah itu berasal dari konsep keadilan ekonomi, keadilan gender, keadilan RAS, keadilan kebebasan, hingga keadilan HAM.

Gerakan 1908 dipersatukan oleh ide kebebasan dan keresahan atas primordialisme. Gerakan Sumpah Pemuda 1928 dipersatukan oleh cita-cita bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Gerakan Proklamasi 1945 dipersatukan oleh cita-cita kemerdekaan bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Gerakan 1966 dipersatukan oleh ide melawan komunisme.

Gerakan Malari 1974 dipersatukan oleh isu penolakan naiknya BBM dan isu korupsi. Gerakan NKK/BKK dipersatukan oleh ide kebebasan di kampus. Pun Gerakan Reformasi 1998 dipersatukan ide melawan KKN, rezim otoritarian Soeharto, hingga keinginan Indonesia memasuki babak baru pergeseran pemerintahan dari sentralistik ke otonomi daerah.

Sejarah gerakan mahasiswa ini tentu tidak hadir begitu saja mengikuti realitas atas dikotomi perbedaan pilihan di pilpres yang kita saksikan hari-hari ini. Apalagi selalu diserang oleh isu nasi bungkus dan massa bayaran.

Analisis saya, apa yang terjadi hari ini jauh dari persoalan remeh-temeh itu. Realitas hari ini berasal dari gerakan moral, bukan gerakan politik.

Karena sejak awal, ia muncul merespons pelbagai kebijakan yang sejak awal dianggap bermasalah. Baik secara ide maupun moral keadilan yang dampaknya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pun lebih lanjut, sejatinya gerakan mahasiwa yang lahir dan berproses melampaui apa yang diajarkan di ruang-ruang kelas hingga melahirkan kebebebasan berpikir yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya lembaga universitas atau kepemimpinan di internal organiasi. Sekali lagi, gerakan mahasiswa dipimpin oleh ide besar melawan potensi pengekangan dan keadilan.

Pilihan tidak banyak, sama dengan jumlah aktor politik yang punya peran dalam dinamika ini, yang jumlahnya juga tidak banyak. Jumlah mereka hanya 11 (sebelas) orang.

Siapa mereka? Jokowi dan 10 ketua umum partai politik yang ada di DPR saat ini. 

Rekonsiliasi secara politik harus segera dilakukan oleh Jokowi dalam tempo sesingkat-singkatnya sebelum terjadi fragmentasi ide di tubuh aliansi gerakan mahasiswa. Pun mengantisipasi ada oknum yang menunggangi gerakan yang harusnya berbasis moral ini ke gimik politik untuk kepentingan sumber daya kekuasaan sesaat.

Pada titik ini, ujian kekuasan Jokowi sedang diuji. Saya yakin, Jokowi mampu mengelola kekuasaannya, sama seperti mayoritas pemilik suara di Indonesia mempercayakan kursi presiden kembali dia duduki untuk periode keduanya.