Mahasiswi
1 minggu lalu · 706 view · 3 min baca menit baca · Pendidikan 61012_76653.jpg
Foto: Liputan6

Dilarang Kritis di Kampus Ini

“Saya bermimpi, di masa depan, kampus bisa mendapatkan kebebasan mimbarnya kembali dan para mahasiswanya menganggap bahwa kebebasan mimbar adalah sesuatu yang fundamental bagi kehidupannya di dalam kampus.” ~ Soe Hok Gie

Sebuah kalimat di atas merupakan cita-cita luhur dari seorang tokoh gerakan mahasiswa, yang masih dikenang sampai saat ini. Cita-cita luhurnya masih menjadi sebuah harapan hari ini. Ya, hari ini, kita belum dapat mewujudkan harapan tersebut.

Kampus sebagai tempat bermukimnya para intelektual sudah seharusnya menjadi tempat yang sakral dan disakralkan, karena di dalam sana merupakan tempat lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan baru yang kelak akan menjadi modal besar untuk membangun negara ini ke arah kemajuan.

Di tempat ini pulalah seharusnya para mahasiswa menempa diri dan mempersiapkan kemampuan untuk memimpin bangsa ini ke arah kemajuan. Dalam hal ini, tentunya para mahasiswa harus bisa belajar untuk memahami persoalan-persoalan yang terjadi. Hal tersebut dapat diwujudkan lewat cara berpikir kritis dan sikap kritis untuk melihat suatu hal.

Namun pertanyaan besar mengenai hal tersebut ialah "Apakah kampus mengakomodasi cara berpikir kritis dan sikap kritis mahasiswa?" Saya kira jawabannya "Tidak". Banyak sekali berita-berita yang kita baca mengenai sanksi drop out yang dilakukan oleh sebuah kampus kepada mahasiswanya.


Hal ini juga terjadi di kampus saya, satu-satunya kampus seni yang berada di Provinsi Sumatra Barat. Ya, meskipun sanksi drop out tidak sampai terjadi, namun hal yang seharusnya tidak dilakukan justru terjadi di kampus saya ini.

Ya, di kampus yang seharusnya menjunjung tinggi asas kebebasan berpikir kepada mahasiswanya, di kampus saya, justru dilarang dan dibatasi. Bahkan ada usaha pembungkaman terhadap orang-orang yang sering melakukan kritik.

Pembungkaman tersebut dilakukan lewat celah-celah yang sulit untuk diprotes oleh mahasiswa, seperti ancaman pencabutan beasiswa (bagi penerima beasiswa) atau menandatangani surat pernyataan, yang inti dari poinnya "menjaga ketertiban kampus".

Poin tersebut bukan hanya mengikat tetapi juga rancu, karena sikap kritis mahasiswa tidak pernah memengaruhi ketertiban kampus. Ketertiban kampus akan tetap terjaga dan aman apabila pengelolaan dilakukan secara baik, meski mahasiswa memiliki sikap kritis sekalipun. 

Sudah seharusnya pulalah sikap kritis itu tetap tumbuh di dalam jiwa mahasiswa, mengingat mahasiswa sebagai agen perubahan dan kampus merupakan ruang akademis yang bebas.

Lebih lanjutnya lagi, kampus justru harus mewadahi sikap kritis dari para mahasiswa, agar tidak terjadi bentrok yang justru akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif di dalam kampus dan menimbulkan banyak kerugian. Kampus harusnya bisa menerima kritikan dan menganggap bahwa kritik merupakan suatu hal yang biasa-biasa saja, kecuali jika kampus tidak terbuka kepada perbedaan dan perubahan.

Usaha-usaha yang membatasi mahasiswa untuk berpikir kritis justru akan memundurkan kampus tersebut ke arah belakang. Kampus tidak ubahnya seperti sebuah pabrik yang akan memproduksi para pekerja-pekerja siap pakai, apalagi di sebuah kampus seni. 

Jika kritik di sebuah kampus seni dilarang dan dianggap tidak benar, kemudian para mahasiswanya hanya melatih keterampilan dan skill, lalu apa bedanya kampus dengan sebuah sanggar?

Usaha pembatasan tersebut bukan hanya memiliki efek jangka pendek tapi juga jangka panjang. Khususnya kepada para mahasiswa yang kelak akan menjadi penerus kebijakan kampus. 


Para pewaris kebijakan kampus ini sudah bisa diprediksi akan memiliki sikap dan sifat yang sama atau bahkan tidak jauh beda dengan para generasi di atasnya, karena mereka sudah tercetak menjadi seorang penurut dan penerima. Kegiatan tersebut juga akan berlangsung terus-menerus.

Maka harus ada suatu usaha untuk memutus rantai tersebut agar tidak terus berlanjut dan kampus dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Usaha pembatasan kritik tersebut dapat dilakukan dengan kritik pula, tentunya kritik yang logis dan substansial. Kritik yang terus-menerus dilakukan akan membuat gerah para pejabat dan mungkin akan membuat mereka untuk berpikir kembali mengenai sebuah kebijakan yang mereka buat.

Sudah seharusnyalah kampus dapat menjadi ruang yang bebas dan terbuka terhadap kritik-kritik. Kampus juga tidak patut menganggap para mahasiswa yang memiliki sikap kritis sebagai musuh mereka. Karena dapur ilmu pengetahuan dari sebuah kampus adalah mahasiswa itu sendiri.

Kampus juga harus berperan aktif untuk mewadahi dan menampung aspirasi dan suara dari para mahasiswanya. Karena kampus juga merupakan ibu dari ilmu pengetahuan. Kampus memiliki tanggung jawab besar untuk mewadahi hal tersebut.

Layaknya sebuah negara, kampus merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Ya, negara pendidikan dan negara ilmu pengetahuan. Maka dari itu, dalam sebuah negara yang dipimpin oleh pemerintah, juga harus memiliki oposisi yang tidak memiliki ikatan atau kepentingan apa pun; oposisi yang siap mengawal kebijakan dan oposisi yang siap memperingatkan kesalahan, yaitu mahasiswa.

Artikel Terkait