Pagi ini saya membaca buku pedoman akademik yang dikeluarkan oleh kampus. Buku tersebut merupakan buku yang keluar setiap tahun dan diperuntukkan untuk mahasiswa baru agar lebih mengenal dan memahami kampusnya secara administaratif. Meski sebenarnya buku ini tak sepenuhnya dibaca untuk dipahami oleh para mahasiswa baru, termasuk saya ketika menjadi mahasiswa baru. 

Dalam buku tersebut, tercantum ketentuan “larangan” yang memuat beberapa poin larangan atau kegiatan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan di dalam kampus. Mulai dari larangan pemakaian obat-obatan terlarang sampai larangan plagiarisme. 

Dari poin-poin yang tercantum, ada satu hal yang membuat saya geram, jengkel, dan tak habis pikir dengan apa yang dilakukan kampus dalam mendidik mahasiswanya, yaitu larangan untuk melakukan aksi demonstarsi, baik tulisan maupun lisan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

Poin tersebut lucu dan juga terkesan memberedel kebebasan berpendapat para mahasiswa di dalam kampus. Dari poin tersebut juga terlihat ketakutan para lembaga kepada sikap kritis para mahasiswanya dalam melihat sebuah persoalan. 

Pelarangan aksi demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tentunya dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi ketika aksi demonstrasi berlangsung, suatu tindakan licik yang dilakukan pejabat kampus, untuk mempertahankan status quo, mengingat kampus memiliki otoritas sendiri untuk membuat otonomi kampus. 

Saya tidak tahu apakah secara hukum, peraturan tersebut bertentangan dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang tertuang pada pasal 5 ayat 1, meskipun dalam pasal 7 termuat beberapa aturan yang menyangkut moral, etika, dan agama.

Namun hal tersebut tentunya bukan serta-merta menjadi alasan untuk pembatasan ruang gerak mahasiswa dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini, bisa dikatakan pula bahwa kampus juga melarang pendapat dan pikiran kritis dari mahasiswanya yang merugikan kampus.

Hal tersebut juga bertentangan dengan UU No 9 Tahun 1998, apalagi hal tersebut dilakukan dalam institusi pendidikan tinggi. 

Sikap yang dilakukan oleh otoritas tersebut bukan hanya mencederai kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi, tapi juga melecehkan pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang mengharuskan para pelajar untuk tetap bersifat kritis bertujuan untuk mengingatkan para pelajar untuk senantiasa mencari kebenaran terus-menerus, meski tak ada kebenaran yang benar-benar mutlak.

Oleh sebab itu, pikiran kritis tersebut juga memacu para pelajar untuk tidak cepat puas dengan pencapaian yang telah didapat dan terus belajar untuk menggali ilmu pengetahuan seluas-luasnya. 

Jika pikiran kritis itu diberangus atau bahkan dilarang, lalu bagaimana jadinya pelajar-pelajar ini kelak? Mungkin saja para pelajar ini kelak akan melakukan hal yang sama, melakukan pelarangan-pelarangan demi kenyamanannya dalam mengemban jabatan. 

Belum lagi di era post-truth seperti sekarang ini, yang mengharuskan kita untuk terus menimbang segala sesuatu hal dan meletakkan sikap kritis kepada sesuatu hal sebelum memercayainya. Maka mengkritisi pelarangan sikap kritis rasanya juga diperlukan demi menjaga dan merawat fondasi mahasiswa sebagai para intelektual. 

Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk kegagalan kampus dalam membentuk rasa kepercayaan di hati para mahasiswanya atau mungkin kampus yang tidak percaya diri bahwa mahasiswanya menaruh harapan dan rasa percaya kepada kampusnya, sehingga kampus melaksanakan pemaksaan kepada para mahasiswanya untuk percaya.

Maka dari itu, sikap perlawanan harus kita tunjukkan kepada para pemegang otoritas, untuk mengingatkan mereka bahwa ada mahasiswa yang menolak tunduk kepada peraturan yang tidak logis dan irasional, bahkan cenderung menentang undang-undang negara. 

Seperti yang kita ketahui dan kita sering sebut bersama pula bahwa seorang penyair pernah mengatakan, “Jika kita terus menghamba pada ketakutan, maka kita akan memperpanjang barisan perbudakan.” Begitulah kalimat yang ditorehkan Widji Thukul.

Kita tentu tidak ingin kelak ketika sikap kritis mahasiswa diberangus dan para mahasiswa dihantui ketakutan-ketakutan karena tindakan pemberangusan pikiran, maka akan muncul para budak-budak yang dipenuhi ketakutan. Mereka akan menjadi manusia yang penurut, menjadi mahasiswa yang kehilangan akal sehat, menjadi para pelayan yang melayani kepentingan penguasa. 

Yang tak kalah penting pula, kelak kita tidak mau lagi melihat mahasiswa yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri sementara di sekitarnya bertebaran isu-isu yang perlu dibahas. Kita tidak mau melihat para mahasiswa sibuk mengunyah, sehingga mulutnya tidak bisa mengucapkan penderitaan rakyat yang ada di depan matanya. 

Sikap-sikap seperti di atas bukannya memajukan, malah memundurkan peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan motor pembangunan negara. Alih-alih menjadi cerdas karena ketertiban, mahasiswa justru menjadi seragam dan kehilangan lawan untuk menguji pikiran. Lebih jauh lagi, kita akan mendapati mahasiswa-mahasiwa yang memiliki sifat Chauvinistik.

Seperti sebuah analogi yang menyatakan, jika mahasiswa adalah pikiran dari sebuah kampus, maka mahasiswa merupakan bahan bakarnya; jika kampus adalah pikiran dari sebuah negara, maka kampus adalah bahan bakarnya; dan jika negara membutuhkan kemajuan, maka negara membutuhkan bahan bakarnya, yaitu kampus dan mahasiswa.