Saya tidak sependapat dengan Rohmatul Izad yang menyebut seks bebas atau seks di luar nikah tidak sah. Apalagi tidak sahnya itu hanya karena islam, atau agama apa pun di dunia ini, melarangnya.

Dilarang agama atau tidak, hubungan intim nan mengenakkan ini tetap sah-sah saja. Semua orang boleh melakukannya selama dasarnya adalah suka sama suka. Bahkan yang konsensual (kontrak/persetujuan) pun mesti dinafasi rasa suka sama suka ini; tidak boleh dipaksakan (dalam kasus perjodohan).

Soal nikah atau tidak, bukankah ini perkara konsensual? Kalaupun itu jadi tolok ukur halal-haramnya seks, posisinya toh sebatas konstruksi sosial—sepihak, meski mayoritas. Maka kenapa ia tidak bisa jadi ukuran absolut atau ilahiah!

Dasar itu pula yang saya kira menginspirasi kenapa hukum di Indonesia tidak berani menetapkannya sebagai pelanggaran; karena memang bukan pelanggaran. Setiap warga negara dibebaskan. Meski belakangan dibatasi, yang penting tidak diumbar ke publik dalam bentuk gambar atau video porno, ini pun masih kontroversial.

***

Saya turut menyambut gembira hadirnya sebuah penelitian yang Abdul Aziz ajukan untuk Program Doktor-nya di Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berbekal konsep milk al yamin Muhammad Syahrur, hubungan seksual nonmarital (seks tanpa ikatan pernikahan) ia absahkan. Patut dirayakan.

Tambah gembira lagi saya ketika tahu bahwa dasar penelitiannya adalah juga dorongan kemirisan hatinya melihat banyaknya kriminalisasi kepada mereka yang melakukan hubungan seksual nonmarital ini. Ia tidak bisa terima bagaimana pemberlakukan hukum rajam di Aceh, misalnya, sambil pelakunya diarak, atau penggerebekan di ruang-ruang tertutup.

Menurutnya, tindakan demikian itu melanggar hak asasi manusia. Bahwa apa yang mereka lakukan itu, atas dasar suka sama suka, tidak merugikan siapa pun. Tetapi karena stigma, mereka lalu diperlakukan bak kriminal.

Sayang, usai diberitakan secara viral, jajaran rektorat kampus terkait pun akhirnya mengecam seiring penolakan banyak pihak. Dari ketua sidang, promotor, sampai penguji disertasinya, semua menilai bahwa penelitian Azis tidak layak.

Penelitiannya dianggap tidak sempurna, tidak komprehensif, sehingga perlu direvisi. Alasannya cukup mudah ditebak: karena praktik demikian tidak lazim untuk konteks Indonesia. Larangan agama lebih dijadikan dalih utama daripada hukum yang berlaku.

Terlepas dari memang buruknya metode dan kesimpulan Aziz dalam Konsep Milk Al Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital versi otoritas, tak berarti bahwa pemikiran dan praktik seks bebas di luar nikah lantas tidak boleh atau haram. Sekali lagi, ini hanya perkara konstruksi sosial, bukan hal yang alamiah.

Kalau mau tahu apa yang alamiah itu, ya pahami konsep kebebasan individu. Pelajari batas-batas kebebasan dan tangung jawab individu dalam setiap tindakannya sebelum menetapkan hukum secara publik.

Tentang ini, bisa dibaca di tulisan saya berjudul Manifesto Libertarian untuk Kebebasan. Atau yang lebih spesifik tentang isu kebebasan individu ini ada di Vanessa Angel Berhak Jual Diri.

***

Kembali ke Izad. Ketika ia muncul melalui Polemik Disertasi tentang Sahnya Seks di Luar Nikah, saya jadi bertanya-tanya: sebuta itukah harus berpegang teguh pada nilai-nilai agama meski kenyataannya memang melanggar hak asasi? Lagi pula, hukum di Indonesia tidak pernah melarang. Orang saja yang terlalu kepedean; hanya karena agama “melarang”, maka harus berlaku bagi semua warga negara.

Perlu saya tegaskan bahwa tulisan Izad itu harus ditanggapi. Beberapa pernyataannya cukup berbahaya atau sangat berbahaya bagi keberagaman.

Contohnya seperti ini: “…hampir semua masyarakat Indonesia, dengan beragam latar belakang agama, menolak keras keberadaan hubungan seks di luar nikah. Alasannya jelas, di samping tidak sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, juga sangat bertentang dengan tradisi ketimuran dan adat istiadat setempat.

Saya menangkap Izad tengah berupaya tampil membingkai sekaligus menyesatkan publik dengan membawa-bawa nilai agama sebagai senjatanya. Ia tidak sadar kalau keyakinan tersebut hanya mungkin berlaku bagi diri dan golongannya saja. Pun tidak sadar kalau tradisi ketimuran dan adat istiadat hari ini telah dipengaruhi kuat oleh nilai-nilai agama juga.

Kalau sekarang kita lakukan penelitian terkait itu, selama responden tidak terbebani nilai-nilai agama, tanpa intervensi di luar dirinya, saya yakin bahwa semua orang akan sepakat dengan seks bebas di luar nikah. Masalahnya kemudian adalah pengaruh agama itu begitu dominan. Sudah terlalu sukar untuk menemukan pendapat atau keyakinan seseorang atau kelompok tanpa pengaruh dari nilai-nilai agama ini.

Soal bias gender dalam konsep milk al yamin, saya kira ini bukan isu yang lantas bisa melemahkan penerapannya, termasuk di Indonesia. Seperti juga pada produk-produk hukum lainnya, pembaruan bisa jadi solusi. Itu tugas para pemikir dan penerap kebijakan nantinya. Tidak perlu dicari-cari celah kesalahannya, apalagi dengan membuat celah-celah baru yang mengada-ada.

Jadi, berkebalikan dengan keyakinan Izad, bila tema ini direkomendasikan kepada para pakar untuk membuat hukum baru dalam konteks keluarga atau perdata, saya yakin, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolaknya. Ya, selama itu tadi, selama tidak dipengaruhi nilai-nilai agama atau moralitas apa pun; hanya menilainya dari aspek sebagai hak asasi yang patut diberi ruang.