17598_33117.jpg
Ketika berlayar di Aqaba dengan kapal berbendera Yordania.
Politik · 2 menit baca

Dilanda Krisis, Yordania Mendapat Suntikan Dana 35 Triliun

Sudah berminggu-minggu ada demonstrasi di Amman karena kenaikan harga barang-barang. Masyarakat juga gusar lantaran adanya rancangan undang-undang untuk melakukan penghematan sekaligus menaikkan pajak. Hal ini dilakukan Yordania karena mengikuti saran IMF demi memulihkan perekonomiannya. 

Dari dua kali perjalanan saya ke Yordania, terasa sekali tingginya biaya hidup di sana, ditambah lagi dengan nilai tukar dinar mereka yang tinggi terhadap rupiah kita (1 JD = Rp.19.500an). Kesempatan pertama saya ke Amman adalah untuk mengidentifikasi masalah buruh migran di Yordania pada tahun 2013. 

Saat di sana, saya berjumpa kawan lama yang berkebangsaan Yordania. Dia mengutarakan kekhawatirannya jika Yordania terkena imbas Arab Spring dari Mesir. Tidak seperti Libya yang memiliki banyak stok gas di buminya, Yordania lebih dikenal karena sektor pariwisata. 

Kawan saya bingung apa yang harus Yordania “barter” kalau-kalau terjadi demonstrasi besar. Di Libya, warga mengelu-elukan Perancis karena mengirim bantuan militer untuk melawan Moammar Qaddafi waktu itu. “Merci, Sarkozy!” Teriak mereka gembira di mana-mana. 

Lima tahun berlalu, kekhawatiran kawan saya menjadi kenyataan. Yordania dilanda demonstrasi besar berminggu-minggu hingga Raja Abdullah II mengganti Perdana Menterinya. Untuk membantu kerajaan ini keluar dari krisis ekonomi, tiga negara teluk memberikan bantuan, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.

Beberapa tahun ini, Yordania dihadapkan pada posisi yang sulit dalam kerja samanya dengan Majelis Korporasi Negara Teluk (GCC) yang dipimpin Arab Saudi. Beberapa penyebabnya ialah karena Yordania tidak berpartisipasi dalam perang di Yaman juga hubungan baiknya dengan Qatar, yang notabene diboikot oleh Arab Saudi. 

Tahun lalu, paket dana bantuan sebesar US$3,6 juta dari GCC habis dan tidak dilanjutkan lagi oleh mereka. Hal ini nampaknya berpengaruh sangat kuat pada perekonomian Yordania yang berujung pada demonstrasi besar tersebut. Apalagi, Yordania yang bergantung besar pada bantuan donor, sedang berupaya keras mengendalikan ekonomi pasca masuknya bantuan sejumlah Rp 10 triliun dari IMF pada tahun 2016. 

Kabar baiknya, Yordania tidak hanya mendapatkan bantuan yang diinisiasi oleh Raja Salman ini saja. Sehari sebelumnya, Yordania mendapatkan bantuan sekitar Rp 327 miliar dari Uni Eropa untuk program proteksi sosial bagi warga Yordania yang membutuhkan. Juga ditambah bantuan sebesar Rp 16,5 triliun selama tiga tahun untuk mendanai program pembangunan infrastruktur, air, energi, dan pendidikan. 

Belum ketahuan apa yang Yordania “barter” untuk mendapatkan itu semua. Bukan tidak mungkin negara-negara teluk juga khawatir dengan masa depan stabilitas negaranya kalau kerajaan tetangga yang satu ini ikut terkena Arab Spring susulan. Arab Spring yang “menyerang” Bahrain di 2011 jelas-jelas tidak menyisakan kenangan manis untuk GCC. 

Lalu, bagaimana nasib buruh kita di sana dengan adanya kemelut krisis ini? 

Pada dasarnya, permintaan tenaga kerja untuk sektor domestik di sana hadir karena faktor kesukuan yang kental. Orang Yordania tidak enak hati mempekerjakan orang Yordania lainnya sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Siapa keponakannya-anaknya-pamannya-sepupunya siapa, rupanya keluarganya siapa, yang akhirnya berujung pada masalah kehormatan keluarga besar. Sehingga, mereka memilih membayar tinggi untuk mendapatkan bantuan pekerja migran dari negara lain. 

Ini mengundang kehadiran Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari jalur-jalur non-prosedural, meskipun Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan moratorium sejak 2015. Dampaknya, banyak PMI tidak terlatih untuk menghadapi beban kerja dengan kultur berbeda di sana. Krisis ekonomi yang sedang terjadi ini pun rentan membuat mereka tidak mendapatkan gaji yang semestinya. Ujung-ujungnya? Penerimaan devisa Indonesia menurun, meskipun tidak banyak. 

Kerajaan Hashemite Yordania terletak di utara kawasan Timur Tengah, bersebelahan langsung dengan Israel dan Mesir. Yordania adalah salah satu negara juru damai antara Palestina dan Israel dalam proses negosiasi yang berlangsung selama ini. Negara inilah yang memiliki wewenang untuk membuka tutup perbatasannya bagi pelancong internasional keluar masuk Palestina atau Israel dari salah satu perbatasan mereka. 

Semoga Yordania kembali stabil dan tetap semangat menjembatani upaya perdamaian di Palestina. Indahnya kota batu bersejarah Petra, sangat sayang untuk dilewatkan! Syukur-syukur bisa sekalian diving di Aqaba.