Kolumnis
2 bulan lalu · 42 view · 3 min baca menit baca · Lingkungan 63392_71319.jpg

Digitalisasi Kota Cerdas dan Minimalisasi Kertas

Iklan menjadi keniscayaan, khususnya bagi kehidupan perkotaan. Media iklan konvensional umumnya berada di jalanan dengan berbahan utama platik dan kertas. Sedangkan iklan digital menggarap media elektronik, media sosial, dan sejenisnya.

Modernitas menuntut digitalisasi iklan lebih dominan. Hal ini sebagai pendorong hadir dan berkembangnya kota cerdas (smart city). Misalnya dicontohkan Kota Surakarta atau juga dikenal Kota Solo. Kota Surakarta pernah sukses menyabet dua penghargaan, yaitu kategori Goverment dan kategori Overall Society  dengan Certificate of Acknowlegement pada ajang Indonesia Digital Society Award (ISDA) 2013.

Kesuksesan tersebut lahir berkat komitmen pemerintah kota yang meletakkan upaya digitalisasi sebagai platform pembangunan daerah. Digitalisasi dilakukan untuk mewujudkan visi 3 WMP, yaitu waras (sehat jasmani dan rohani), wasis (berpengetahuan), wareg (berkecukupan), mapan (hidup sejahtera) dan papan (bertempat hidup yang layak). 

Urusan surat menyurat dilakukan dengan paperless melalui e-office. Proses pelelangan proyek sudah dilakukan secara elektronik. Upaya pencerdasan masyarakat agar melek teknologi digital juga dilakukan dengan menggelar Broadband Learning Center.

Apresiasi tidak cukup diberikan berupa penghargaan tetapi yang dibutuhkan juga saran dan kritik konstruktif. Keberhasilan jangan sampai justru melenakan dan menjadi antiklimaks. Realita di lapangan menunjukkan ironi masih terjadi di sana-sini. Program digitalisasi masih jauh dari titik optimal. Untuk itu digitalisasi menjadi kebutuhan prioritas sebagai kota cerdas yang secara tidak langsung turut meminimalisasi penggunaan kertas dan plastik.

Fakta Lapangan


Komparasi antara pemanfaatan media digital dengan media konvensional adalah indikator penilaian evaluasi. Sepanjang jalan utama hingga jalan-jalan kampung media-media iklan konvensional masih dominan menghiasi. Hutan iklan tumbuh subur dan menjamur. Pihak utama yang turut andil menghadirkannya adalah sektor swasta, politik, dan pemerintah sendiri.

Swasta mendominasi pemasangan informasi di ruang publik, baik untuk iklan produk, jasa, informasi acara, dan lainnya. Dunia politik tidak mau ketinggalan dengan gencarnya pemasangan media kampanye di setiap hajatan demokrasi, seperti kampanye pemilu 2019 yang lalu. Informasi layanan pemerintah pun masih terlihat di beberapa titik. Media informasi yang digunakan hampir semua sama, antara lain baliho, spanduk, rontek, leaflet, umbul-umbul, stiker, dan lainnya.

Daya tampung ruang atau jalan sudah terlampui bebannya dalam menanggung pemasangan iklan. Pemasangan saling rebut lokasi strategis, seperti perempatan jalan, pinggir jalan utama, dekat pusat fasilitas, dan lainnya. Bahkan belakangan sudah ekspansi ke ruang privat, seperti warung, toko, depan rumah, dan lainnya. 

Media iklan berjejal rapat dan satu titik bisa menumpuk banyak atribut. Alhasil media iklan tidak sekadar menghutan tetapi juga menjelma jadi sampah visual. Kumuh, semrawut, serta jauh dari etika dan estetika kota berbudaya adalah kesan pertama yang ditangkap mata kita. Umumnya media tersebut dipasang tanpa izin alias ilegal, sehingga juga berpotensi merugikan pendapatan daerah.

DIgitalisasi Iklan Jalanan

Potensi sampah visual akibat pemasangan media iklan adalah masalah klasik di hampir di semua kota. Semua pihak punya tanggung jawab mengurai permasalahan ini, khususnya bagi produsen sampah atau pemasang iklan.

Pertama adalah pemerintah kota. Beban lebih besar berada di pundak pemerintah sebagai penguasa dan pengelola kota. Program digitalisasi mesti terus dioptimalisasi hingga ke arah virtualisasi. 

Media iklan di ruang nyata perlu terus didorong beralih ke ruang maya. Edukasi masyarakat sebagai konsumen agar melek teknologi informasi menjadi kunci daya tawar bagi pemasang iklan. Ruang iklan di lokasi strategis saatnya mulai dibatasi dan diketatkan penggunaannya. Konsekuensinya monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan setiap hari. 

Media iklan yang berserakan di ruang publik apalagi ilegal harus ditindak tegas. Tentu semua langkah harus ditata bertahap. Peta jalan perlu dirancang dan ditapaki secara sistematis dan visioner. Jika Pemerintah RI menargetkan tahun 2045 akan tampil sebagai negara maju dan modern secara teknologi informasi, maka kapan dengan Kota Surakarta?

Kedua adalah sektor swasta. Swasta sebagai pemasang terbanyak iklan di jalan menjadi kunci kesuksesan membasmi sampah visual. Komitmen dan keseriusan penting ditakar dari sektor ini. 


Pengguna internet yang fantastis menjadi pangsa pasar yang potensial. Artinya, jika digarap serius maka bukan tidak mungkin iklan virtual akan jauh berefek daya beli dibandingkan konvensional. Alih-alih mengurangi media iklan jangan sampai yang dilakukan hanya akal-akalan dengan menggesernya ke ruang privat.

Ketiga adalah stakeholder politik. Setiap musim kampanye pilkada atau pemilu atribut perlu diminimalisasi. Selain virtualisasi, kampanye perlu dioptimalkan pada program pendidikan politik masyarakat secara langsung. Setelah duduk di kursi kepemimpinan baik di eksekutif maupun legislatif, komitmen harus dibuktikan dengan dukungan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kondisi eksisting harus digeser dari ironi menjadi potensi. Ironi kota digital yang masih marak sampah visual di sisi lain mengandung pasar virtual yang potensial. Digitalisasi hingga virtualisasi adalah alternatif, solusi, sekaligus strategi menuju kota cerdas sekaligus bebas sampah visual. 

Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Program pembebasan sampah visual jika berhasil juga akan berdampak baik bagi program adipura, penguatan ekonomi darah, serta mendukung daya tarik wisata. Semua pihak harus duduk bersama menetapkan kapan mimpi itu ditargetkan, bagaimana strategi, dan siapa berbuat apa dalam menggapainya.  

Artikel Terkait