Tersisa dua tahun masa pemerintahannya, Presiden Jokowi berusaha menghidupkan kembali janji menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Hal ini diungkapkan presiden dalam pidato kenegaraan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 dengan membentuk Tim Non-Yudisial. 

Indonesia memiliki dua belas kasus pelanggaran hak asasi manusia berat termasuk peristiwa pembunuhan massal antikomunis pasca kegagalan kudeta yang dilakukan oleh PKI, dan menewaskan enam jenderal dan perwira menengah militer pada 30 September 1965. 

Masyarakat sebenarnya mulai skeptis dengan janji tersebut. Setelah delapan tahun silam, janji yang sama pernah dilontarkan Pak Jokowi dalam kampanye menjelang pemilihan umum presiden. 

Pelanggaran hak asasi manusia masa lalu telah mencuri perhatian masyarakat karena tidak pernah tuntas sejak era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tiba-tiba, Pak Jokowi yang bukan dari kalangan militer hadir menawarkan harapan baru dengan menuntaskan isu lama hak asasi manusia.

Dua tahun menjelang 2024 genderang politik mulai ditabuh. Di sana-sini terpampang baliho tokoh politik memamerkan kesolehan, pro wong cilik, pro hak asasi manusia disertai pancingan senyuman mencuri perhatian para pemakai jalan. Setelah kita terpikat memilih, lalu memperjuangkan mati-matian, meski setelah menjabat janji-janji balihonya raib ditelan bumi. Kita tentu sepakat, euforia ini jangan sampai berujung penyesalan dan skeptisitas masyarakat kembali terulang.

Konstelasi pencitraan politik mengais suara rakyat mulai tampak ke permukaan. Diskusi berujung debat pun marak di mana-mana, kubu luar istana lebih sering menyerang dan kubu dalam istana bertahan sambil sesekali menyerang. Riuh rendah masyarakat disuguhi tontonan menarik mirip pertandingan Arema vs Persebaya Kanjuruan, bedanya kali ini penontonnya tidak terpancing anarkis.

***

Janji, pilih, ingkar, dan baliho. Jadi, ingkar lagi ibarat tradisi politik permakluman di negeri ini. Pitutur orang tua menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik, jika janji palsu menjadi pengalaman buruk, gurunya mengatakan jangan pilih lagi. Maka, sikap kita bagi kandidat yang baru dikenal, pilih sesuai hati nurani, hening dalam sunyi, tidak perlu kampanye, dan tidak perlu militansi membabi-buta.

Menonjol-tonjolkan calon sendiri sambil mengolok-olok lawan di mata pendukungnya akan membuang energi kita secara sia-sia. Karena akan mengganggu sifat pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dibutuhkan kejujuran dalam menentukan pilihan kandidat tanpa pengaruh dari siapapun  dan juga adil menyilakan pendukung kandidat lain meski tidak ikut pilihan anda.

Fenomena kemunculan tokoh-tokoh alternatif menjelang dua tahun akhir pemerintah saat ini, sangat mungkin mengganggu psikologis kepemimpinan Jokowi. Ibarat beragam pilihan acara tv digital membuat saya tidak mau ketinggalan program acara bagus-bagus. Kebaperan pemerintah berkuasa menyaksikan fenomena tersebut, meskipun tersisa waktu pendek dibanding sebelumnya, pemerintah tetap mencanangkan isu hak asasi manusia agar tetap tampak menarik. Pendapat kalian bagaimana?

Tahan banting dibutuhkan bagi pemimpin masa depan, anti kritik menunjukkan pemerintah yang tidak tahan banting. Meskipun kita dukung, sejak terpilih kita harus mengkritiknya terus-menerus, dari sanalah ketahanan banting dukungan kita teruji. Jika ternyata dia anti kritik, diamlah dan jangan pilih lagi kedepannya. Sesimpel itu saja, karena mereka dibayar untuk memberi solusi atas konten kritik-kritik kita.

***

Kalau ada yang bertanya, “Anda radikal sekali?” Iya, betul. Karena, setelah mereka dipilih dan menang, berbagai fasilitas kemewahan siap menghadang. Gaji, mobil dinas, pesawat dinas, tour luar negeri gratis, dll dsb. Lalu kita, apa yang didapat dari junjungan kita setelah menang? Tidak mungkin berharap pembagian jabatan, dan kita tetap mencari sesuap nasi untuk melanjutkan hidup.

Auto kritik membiasakan diri agar tidak anti kritik. Beberapa pernyataan mantan pemimpin negara, tidak ada seorang presiden pun tumbang oleh kritikan, sebagian mereka justru menikmati kritik sebagai alunan musik. Kejujuran musik rock, dangdut, jazz, bahkan keroncong ini yang perlu disampaikan ke pendukung agar tidak selalu nyinyir mendengar musik berbentuk kritik.

Di tengah-tengah luluh lantah penegakan hukum, koruptor tertawa terbahak-bahak, suap-menyuap di mana-mana, kebijakan remidi yang tidak kompak, serta penjahat melenggang bebas di negeri ini. 

Tugas berat tersebut siap menghadang pemimpin selanjutnya, lengah sedikit langsung lewat, untuk itu perlu kritik detik ke detik setelah memegang amanah jabatan. Jika dua ratus lima puluh juta penduduk Indonesia menerapkan konsep ini, niscaya tidak seorang pun pejabat penguasa yang berani semena-mena di hadapan rakyat.

Pemimpin ingkar, kita semua kompak kritik. Pemimpin tidak memenuhi janji, kita semua kompak menagih janji. Setuju, kan? Karenanya, pemimpin harus selalu dikritik dan ditagih janjinya. Makanya, kita harus pandai memilah dan memilih wakil secara benar, memang agak sulit bila kandidatnya tidak pernah menduduki kekuasaan, tapi di era disrupsi digital ini jejak digital mereka sudah menyebar ke mana-mana sehingga mudah sekali didapatkan.

Wahyu Agung Prihartanto, Esais dari Sidoarjo