Mahasiswa
5 bulan lalu · 2564 view · 6 menit baca · Politik 57960_56018.jpg
liputan6.com

Di Balik Reuni Akbar 212

Kampanye Politik yang mengatasnamakan Dakwah, Ironis Sekali

Reuni akbar akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2018. Kegiatan mereka hanya “show of force” dukungan terhadap Prabowo-Sandi. Sah-sah saja mereka mendukung siapa saja, itu hak mereka. Namun yang membuat muak adalah melihat cara mereka berbohong seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2019. Anggapan mereka bahwa rakyat mudah dikadali dengan kebohongan mereka itu adalah penistaan akal sehat orang waras. Saya lebih menghargai mereka bicara jujur, karena secara konstitusional dukungan mereka kepada siapa saja itu sah-sah saja.

Mau narasi apapun yang keluar, reuni itu bagian dari sikap politik. Hal ini terlihat jelas dari perkataan jubir alumni persaudaraan 212 yang mengimbau massa mereka untuk tidak masuk kawasan Masjid Istiqlal saat reuni akbar 2 Desember 2018 nanti. Sebab, mereka mendapatkan informasi bahwa di hari yang sama ada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal yang akan dihadiri Presiden Jokowi.  

Khusus tahun ini reuni akbar 212 akan berkonsentrasi di Monas. Massa yang pada tahun sebelumnya diperkenankan menyemut sampai Masjid Istiqlal, kini tidak boleh mendekat ke masjid itu. Bahkan, untuk salat, massa diminta melaksanakannya di lapangan Monas. Jubir tersebut mengatakan bahwa mereka tidak mau massa salah tempat. Apakah shalat di masjid salah tempat? 

Mereka lebih memilih shalat subuh dan dhuha berjamaah di lapangan bukan karena pertimbangan syar’i tetapi karena alasan politis.  Ketika kebencian terhadap seseorang mengalahkan rasa tulus untuk beribadah dengan khidmat di masjid. Apakah ini yang diinginkan Allah ? Tapi yah, memang dari awal juga sudah tahu arah tujuan utamanya yaitu politis. Agenda lainnya memang hanya prioritas sekian.

Tokoh aktivis pergerakan islam, Usamah Hisyam secara mengejutkan juga memutuskan mundur dari Persaudaraan Alumni 212. Beberapa alasan yang diungkapkan diantaranya Persaudaraan Alumni 212 hakikatnya adalah suatu wadah yang seyogyanya dapat mempersatukan dan menjalin ukhuwah islamiyah di kalangan umat islam Indonesia dalam semangat Aksi Bela Islam/Al-Qur’an/Al-Maidah 51, akan tetapi memasuki tahapan Pilpres 2019, arah perjuangan PA 212 tidak murni lagi sesuai apa yang diharapkan karena lebih banyak mengarah pada tim sukses salah satu calon Presiden.


Reuni 212 memang dapat dikatakan merupakan bagian dari perjuangan politik. Kalau dilihat mereka mengatasnamakan politik moral. Bukan soal dukung mendukung pasangan calon, itu terlalu kecil dari segi ruang lingkup. Meski, kalau di survey, mayoritas yang hadir di reuni 212 adalah para pemilih Prabowo – Sandi. Lalu, dimana nilai moralnya? Kata kuncinya “Aksi 212”  ini punya dua tuntutan. Pertama, menuntut keadilan untuk pribumi dan juga umat Islam. Kedua, menuntut agar tidak ada lagi penistaan terhadap agama apapun.  

Akan tetapi Ahok yang menurut mereka menista al-Qur’an sekarang sudah dijatuhi hukuman dan dipenjara. Setelah Ahok dipenjara, lalu semuanya selesai ? Menurut golongan mereka tidak. Hal ini dikarenakan sejumlah aktivis 212 tersandung kasus hukum diantaranya Alfian Tanjung divonis bersalah di pengadilan Surabaya, Buni Yani, pengunggah video Ahok diganjar 1.5 tahun penjara dan juga termasuk Habieb Rizieq Shihab (HRS) yang merupakan pentolan geng mereka terpaksa hijrah ke Mekkah setelah diganjar 17 kasus. Entah kasus apa saja, tapi itulah alasan HRS keluar dari Indonesia. Sehingga sebagian orang di golongan mereka menganggap itu kriminalisasi.

Langkah perlawanan gerakan 212 melawan dengan menggunakan ganti presiden di Pilpres 2019. Mungkin hanya ini peluang konstitusional yang mereka miliki. Demokrasi jadi sarananya, yaitu pemilihan presiden 2019. Mereka akan all out melakukan perlawanan. Ini pertarungan hidup mati HRS cs.

Berarti mereka bekerja untuk memenangkan Prabowo dong ? Tidak. Mereka hanya ingin mengalahkan Jokowi. Hanya saja, Prabowo saat ini jadi lawannya. Siapapun yang jadi lawan Jokowi, mereka akan dukung. Soal dukung mendukung, itu tak lebih dari sarana belaka. Pemilihan Presiden 2019 menjadi ajang pertempuran. Legal, konstitusional, prosedural dan demokratis.

Dari cerita ini, cukup  untuk menjawab mengapa reuni 212 diadakan ? Agenda utamanya adalah perjuangan moral. Sarananya adalah “ganti presiden”.   Beberapa orang yang tinggal di Jakarta dan dulunya bagian dari kelompok 212 merasa ogah untuk menghadiri acara reuni ini.  Mereka menyesal karena terjebak dalam “taktik pembodohan” untuk sebuah tujuan yang tidak manusiawi. 

Beberapa warga Jakarta lainnya mengeluhkan kesalnya karena aksi tersebut tidak berdampak apa-apa untuk ibukota di masa sekarang. Mereka merindukan sosok pemimpin berwibawa meski berbeda keyakinan dalam beragama, begitulah kondisi ibukota Jakarta saat ini. Yang tertinggal hanya rasa sesal, karena ternyata semua tidak seindah yang diharapkan.

Anies Baswedan selaku gubernur Jakarta juga telah memberikan izin pemakaian area Monas untuk kegiatan aksi ini. Anies memang bukan alumni 212, tapi dia adalah “Invisible Rektor” dari Universitas Terbuka 212 yang perkuliahannya paling singkat di dunia (hanya sehari) dan tempat perkuliahannya luas (lapangan Monas) serta benar terbuka dalam arti sebenarnya.  


Kalau kita mau telisik lebih dalam gerakan demo besar-besaran 411 dan 212 pada tahun 2016 dengan menghujat Ahok yang disangkakan secara politis sebagai penista agama, sponsor utamanya memang bukan kelompok Anies Baswedan, tapi dia dapat manfaat penuh dari peristiwa 212. Boleh dikatakan secara kasar Alumni 212 lah yang menempatkan Anies di Balaikota Jakarta. 

Saat ini Anies mungkin sedikit tercekat dilema. Antara hutang budi yang harus ditunaikan dan potensi invenstasi suara untuk tahun 2024 nanti dan kekhawatiran ada tunggangan kepentingan agenda khilafah di dalam setiap kegiatan 212. Anies tahu persis hal ini. Karena secara nyata kelompok PA 212 pendukung utama adalah FPI yang jelas-jelas mendukung gerakan Khilafah.Anies juga sebenarnya tahu bahwa tidak ada urgensi harus diadakan reuni 212. Tidak ada ancaman apapun terhadap agama islam di Indonesia dan tidak ada yang mendesak harus disuarakan.

Reuni 212 ini bak jadi lahan jihad bagi “Monaslimin” seantero negeri. Beberapa ancaman agak halus dilontarkan tatkala ada alumni yang tidak ikut reuni. Seperti salah satunya, dicap sebagai kaum munafik. Atau bahkan seperti mahasiswa di suatu kampus yang diwajibkan untuk ikut reuni. Jika tidak ikut maka nilai tidak keluar.  

Tidak hanya kaum “Monaslimin”, reuni ini juga digilai oleh eks-HTI karena menjadi ajang mencari panggung popularitas supaya mendapat banyak belas kasihan dari ormas lain dengan dali “umat Islam di dzalimi rezim”. Agar pemerintah tidak lagi dianggap kriminalisasi ulama sebaiknya semua video habib bahar yang menghina presiden harus disiarkan di stasiun televisi agar ditonton seluruh rakyat Indonesia agar rakyat menilai sendiri, karena banyak rakyat yang generasi tua dan tinggal di desa yang tidak pernah bermain internet sehingga kurang mendengar mengenai hal yang memalukan ini.

Atau jangan-jangan yang terjadi justru sebaliknya? Merekalah yang berlaku dzalim dengan memfitnah “umara”? entahlah, yang pasti  membubarkan HTI adalah salah satu tindakan kongkrit pemerintah dalam memuliakan Islam di Indonesia. Karena HTI merupakan sebuah kelompok perusak Islam, yang meng-AKU-kan diri sebagai pemeluk islam yang kaffah, namun sesungguhnya adalah salah kaprah.

Kuatnya aroma politik tersebut rupanya membuat sebagian alumni 212 (terutama kalangan terpelajar) tidak nyaman. Oleh karena itu, tidak heran jika pihak panitia beberapa hari terakhir mati-matian mencitrakan aksi tersebut sebagai gerakan yang bebas dari muatan politik dan murni membela agama. Namun, siapa yang dapat mengendalikan perilaku ribuan orang di lapangan?

Tentunya pihak panitia perlu mengantisipasi pemberitaan yang buruk dan berujung pada citra negatif  kandidat yang didukungnya pada Pilpres 2019. Pihak panitia mungkin sudah menyiapkan skenario diantaranya adalah jika ditemukan peserta aksi yang menunjukkan dukungan kepada kandidat Pilpres No.2, maka pihak panitia akan menuduh ada penyusup yang sengaja merusak aksi dengan mengaitkan kepada calon presiden tertentu. 

Kemudian jika terdapat peserta yang mengibarkan bendera HTI (warna hitam), maka pihak panitia akan menuduh ada penyusup yang membawa dan membagikan bendera HTI kepada para peserta aksi. Serta jika terjadi kerusuhan, pihak panitia telah menyiapkan narasi bahwa para provokator sengaja disusupkan oleh pihak penguasa. Pada akhirnya, walaupun mereka sendiri yang menjadi pelaku atau mereka yang tidak mampu mengendalikan perilaku para peserta aksi, pihak Jokowi lah yang akan disalahkan.


Kesimpulannya, reuni 212 nanti bakal menjadi ajang ormas radikal mencari popularitas di masyarakat. Dengan memainkan segala dalih dan dalil, mereka beraksi untuk mencari simpati. Lebih lagi sekarang isu yang digelorakan adalah “anti bendera tauhid”, sejak kapan tauhid dipatenkan menjadi bendera ? Bukankah tauhid itu sebuah lafadz yang harusnya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan?

Bagaimana kita harus bersikap? Kalau menurut saya, biarkan saja mereka. Saya yakin kuantitas massanya tidak akan sebesar 2 tahun lalu. Saya yakin tidak akan terjadi mobilisasi massa besar-besaran dan Kubu Prabowo Sandi saat ini juga lagi megap-megap penyediaan dana logistiknya. Jadi secara rasional dana kampanye mereka yang cekak itu tidak akan mungkin dicurahkan pada kegiatan yang ada kemungkinan akan tersapu oleh hujan.

Jadi sekali lagi biarkan saja. Karena semakin kita melawan mereka, perlawanan mereka akan semakin mengeras dan membesar. Dan gerakan mereka akan semakin menjadi “spotlite” pemberitaan media. Harus kita sadari bahwa secara konstitusional kegiatan mereka dijamin UU. Namun jika ada penyimpangan, biarkan aparat hukum yang bekerja. Anda tertarik gabung reuni 212? Kalau saya sih, mending reuni sama teman-teman sekolah saja biar lebih berfaedah.

Artikel Terkait